DPR Dukung Keputusan KLHK Soal Karhutla

by

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Soesatyo menyatakan dukungan terhadap kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang telah menyegel 42 perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera.

“Mendukung proses hukum yang akan diambil oleh KLHK dan memasukkan perusahaan tersebut dalam daftar pelanggar hukum, serta mempertimbangkan untuk pencabutan izin operasional perusahaan yang terlibat tersebut” tutur Bambang Soesatyo (Bamsoet) melalui keterangan tertulisnya, Rabu (18/9/2019).

Selain menyegel dan mencabut izin operasional, Bamsoet juga mendorong KLHK agar menerapkan sanksi kepada seluruh perusahaan untuk memberikan ganti rugi kepada pemerintah. Bahkan, dia mengimbau agar perusahaan yang bersangkutan juga membayar kompensasi kepada masyarakat yang terdampak kabut asap karhutla.

Tak hanya itu saja, Bamsoet juga mengimbau sejumlah perangkat daerah seperti Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Kesehatan untuk memberikan masker gratis kepada masyarakat, serta menyediakan fasilitas berupa klinik bagi masyarakat yang terdampak asap.

“Mendorong KLHK bekerja sama dengan imigrasi untuk menetapkan seluruh direksi perusahaan yang disegel agar ditetapkan larangan untuk meninggalkan Indonesia atau kembali ke negaranya sebelum proses hukum diselesaikan,” lanjutnya.

Selanjutnya, Bamsoet mengimbau supaya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk terus berkoordinasi dengan Airnav dan syahbandar terkait kondisi cuaca terkini di daerah terdampak karhutla, terutama mengenai jarak pandang.

“Mendorong BMKG untuk terus berkoordinasi dengan Airnav dan Syahbandar terkait kondisi cuaca terkini di daerah terdampak karhutla terutama mengenai jarak pandang. Sehingga Airnav dan Syahbandar dapat menetapkan waktu yang tepat untuk operasional penerbangan dan pelayaran,” imbaunya.

Kemudian, ia juga meminta supaya pihak maskapai mempermudah proses pengembalian biaya tiket dari penerbangan yang dibatalkan. Ia pun meminta masyarakat untuk aktif mencari informasi mengenai status jadwal penerbangan/pelayaran jika ingin melakukan perjalanan dengan pesawat terbang maupun kapal laut, untuk menghindari terjadinya pembatalan.

“Mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dengan pesawat terbang maupun kapal laut untuk aktif mencari informasi mengenai status jadwal penerbangan/pelayaran,” lanjut Bamsoet.

Yang terakhir, Bamsoet tak lupa meminta agar pemerintah dan pihak terkait segera menyelesaikan permasalahan terkait karhutla yang tak kunjung selesai malah dinilai semakin bertambah buruk.