Connect with us

Politik

Dewan Pengawas KPK Dipilih Presiden, Gerindra: Kami Keberatan

Published

on

Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Geosiar.com, Jakarta – Anggota DPR RI fraksi Gerindra menyampaikan keberatan terhadap salah satu poin revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai mekanisme pemilihan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang langsung ditunjuk langsung oleh presiden melalui panitia seleksi (pansel), bukan oleh lembaga independen.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, Edhy Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (17/9/2019). Menurut Edhy, mekanisme pemilihan seperti itu justru bisa melemahkan KPK. Sehingga, poin tersebut ditekankan Edhy menjadi catatan penting dari fraksi besutan Prabowo Subianto itu.

“Kami hanya menyampaikan keberatan kami terkait dewan pengawas yang ditunjuk langsung tanpa dipilih lembaga independen. Ini menjadi catata kita semua bahwa ke depan kalau ini masih dipertahakan,” kata Edhy Prabowo, Selasa (17/9/2019).

“Saya, kami tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan semangat penguatan KPK itu sendiri yang ujungnya nanti justru malah melemahkan. Demikian pandangan fraksi partai gerindra,” tandasnya.

Selain fraksi Gerindra, setidaknya masih ada dua fraksi lagi yang turut memberikan catatan mengenai revisi UU KPK. Dua fraksi itu adalah Demokrat dan PKS. Keduanya meminta agar porsi pemilihan anggota dewan pengawas yang beranggotakan lima orang, 50 persen dari DPR dan 50 persen pemerintah.

Akan tetapi, mayoritas fraksi sudah sepakat pada periode pertama Dewan Pengawas KPK dipilih langsung oleh presiden melalui panitia seleksi (Pansel). Alasannya supaya tidak terjadi tarik menarik kepentingan serta menyanggah bahwa ada kepentingan DPR.