Connect with us

Politik

Revisi UU KPK Resmi Disahkan di Paripuna

Published

on

Rapat Paripurna DPR 2019-2020.

Geosiar.com, Jakarta – Kendati menuai penolakan dari berbagai pihak, Revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 telah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna IX Tahun Sidang 2019-2020 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan dihadiri 80 anggota DPR saat dibuka (hitungan manual) telah mengetok palu pengesahan Revisi UU KPK menjadi undang-undang.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa 7 fraksi menyetujui Revisi UU KPK secara penuh, sedangkan 2 fraksi lain, yakni Gerindra dan PKS memberi catatan soal Dewan Pengawas. Sementara itu, Demokrat masih belum memberikan pendapat.

Dalam rapat itu, Fahri kembali mengajukan pertanyaan kepada seluruh anggota Dewan, “Apakah pembicaraan tingkat dua, pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?”

“Setuju,” seru anggota DPR serempak.

Seperti diketahui, revisi UU KPK yang merupakan usul inisiatif DPR menuai banyak penolakan, salah satunya dari pihak KPK sendiri maupun pegiat antikorupsi. Menurut mereka, poin-poin yang terdapat dalam revisi tersebut mampu melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Kendati mendapat penolakan, revisi UU KPK tetap berjalan terus. Hingga disahkan dalam rapat paripurna DPR, pengesahan revisi ini hanya dilakukan dalam 13 hari. DPR sendiri akan mengakhiri masa jabatannya pada 30 September 2019.