Connect with us

Nasional

Berikut 4 Pokok Materi RUU KPK dari Pemerintah

Published

on

Rapat paripurna di DPR, Selasa (17/9/2019) (cnnindonesia.com)

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM (Menkumhan) Yasonna Laoly yang mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pandangan dan persetujuan dari pemerintah mengenai pengesahan revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK menjadi undang-undang.

“Dengan mengucap syukur, presiden menyatakan setuju rancangan UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk disahkan menjadi Undang-undang,” kata Yasonna dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa (17/9/2019).

Selanjutnya Yasonna membacakan empat pokok materi yang diatur dalam revisi UU KPK:

  1. Kelembagaan: KPK merupakan rumpun eksekutif yg dalam pelaksanaannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
  2. Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan atau SP3: KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila tidak selesai dalam 2 tahun dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum.
  3. Penyadapan: Dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari dewan pengawas. Paling lambat diberikan 1×24 jam. Penyadapan paling lama dilakukan 6 bulan dan dapat diperpanjang. Dimaksudkan untuk lebih menjunjung Hak Asasi Manusia.
  4. Status kepegawaian: Pegawai KPK merupakan anggota korpri sesuai dengan Undang-undang. Pengangkatan dilakukan sesuai Undang-undang.