Connect with us

Politik

PDIP Duga Jokowi Diserang Lewat Revisi UU KPK

Published

on

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

Geosiar.com, Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) menduga adanya pihak tertentu yang melakukan penyerangan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Kecurigaan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

Kepada media, Hasto mengatakan bahwa dugaan penyerangan itu berkaitan dengan polemik revisi UU KPK dibarengi dengan sikap tiga pimpinan KPK yang mengembalikan mandat, diperparah dengan penggambaran sosok Jokowi dengan karikatur Pinokio yang dibuat oleh salah satu media.

Penggambaran Jokowi dengan wujud karikator Pinokio itu dinilai tidak etis serta dianggap sebagai sebuah serangan kepada Presiden Republik Indonesia. Oleh sebab itu, eks Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin itu terpaksa mau berbicara mengenai polemik ini, karena sudah ada pihak-pihak yang menyerang Jokowi secara pribadi.

“Jadi mengapa hari ini saya memutuskan untuk bersedia ditanya masalah ini, karena sudah ada pihak-pihak tertentu yang menyerang Presiden Jokowi. Sebenarnya dari aspek etika, tidak memenuhi ketentuan sopan santun itu,” ujar Hasto, Senin (16/9/2019).

Hasto menyatakan, pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Presiden Jokowi diserang perihal polemik dan pro-kontra yang mewarnai isu revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Kami mengkritik keras mereka-mereka yang menggunakan hal (hinaan, red) tersebut sebagai upaya mendiskreditkan Presiden,” kata Hasto, Senin (16/9/2019).

Menurut PDIP, Jokowi telah bertindak tepat soal revisi UU KPK. Hasto mengatakan, Jokowi telah melakukan dialog dengan KPK secara intens sebelum memutuskan untuk menyetujui revisi UU KPK. Pada saat bersamaan, Jokowi juga mengharapkan adanya kepastian hukum agar kekuasaan yang tanpa batas itu memiliki mekanisme check and balance.

“Pak Jokowi itu sebelum mengambil keputusan itu beliau mempertimbangkan dengan dalam, mendengar masukan dari banyak pihak. Ketika Pak Jokowi telah mengambil keputusan itu, artinya pertimbangannya sangat matang dan itu semua didedikasikan bagi upaya suci untuk memberantas korupsi itu dengan benar, bukan dengan melanggar hukum,” papar dia.

Dengan revisi itu, Jokowi mengharapkan pemeriksaan korupsi ke depan dapat dilakukan dengan lebih progresif, namun tetap disertai dengan komitmen yang tinggi dari seluruh aparat penegak hukum untuk tidak melanggar hukum.

“Sehingga, ke depannya tidak ada lagi mereka yang ditetapkan sebagai tersangka dengan tergesa-gesa, tidak ada lagi penyadapan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Selama ini, penyadapan itu bisa dipakai karena kepentingan-kepentingan politik tertentu,” pungkasnya.