Connect with us

Politik

Jokowi Tanggapi Pengembalian Mandat Pimpinan KPK

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara soal pengembalian mandat pengelolaan lembaga yang dilakukan oleh tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi menegaskan bahwa KPK tidak mengenal mekanisme pengembalian mandat kepada Presiden.

“Dalam Undang-Undang KPK tidak ada, tidak mengenal yang namanya mengembalikan mandat. Enggak ada, enggak ada,” tegas Jokowi kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Solo itu menyebutkan jenis-jenis mekanisme yang tertulis dalam UU KPK.

“Yang ada Itu mengundurkan diri, ada. Meninggal dunia ada, terkena tindak pidana korupsi, iya. Tapi yang namanya mengembalikan mandat tidak ada,” lanjutnya.

Sebelum mengambil keputusan, Jokowi menyatakan bahwa dirinya secara terbuka sudah bertemu dengan para pimpinan KPK guna menampung aspirasi mereka terkait revisi UU KPK. Ia pun turut mempersilakan pimpinan KPK untuk mengajukan pertemuan kepada Menteri Sekretaris Negara.

Hal ini diakuinya untuk menanggapi pernyataan tiga pimpinan KPK itu yang mengatakan bahwa merasa tidak pernah diajak bicara dalam pembahasan revisi UU KPK yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah.

“Tanyakan Mensesneg, ada enggak pengajuan itu. Kalau ada tentu akan diatur waktunya dengan acara yang ada di Presiden,” pungkasnya.

Jokowi menegaskan, sejak awal dirinya tidak pernah meragukan pimpinan KPK. Ia juga menilai bahwa kinerja KPK baik selama ini.

“Sejak awal saya tidak pernah meragukan pimpinan KPK yang sekarang dan bahwa kinerja KPK itu baik.” pungkasnya.

Adapun tiga pimpinan KPK yang menyerahkan mandat pengelolaan lembaganya ke Presiden yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode Syarif. Penyerahan mandat itu dilakukan lantaran mereka beranggapan bahwa revisi yang dilakukan bisa melemahkan lembaga antirasuah itu.