Connect with us

Sumut

Partai Golkar Duduki Kursi Pimpinan DPRD Tebing Tinggi

Published

on

Ketua DPD Partai Golkar Kota Tebing Tinggi, Basarudin Nasution.

Geosiar.com, Tebing Tinggi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tebing Tinggi telah menetapkan 25 calon anggota legislatif (caleg) terpilih periode 2019-2024 di Pemilu 2019. Adapun tiga partai politik (parpol) yang sukses meraih kursi terbanyak, yakni Partai Golkar, Partai Nasdem, dan PDI-Perjuangan.

Keputusan tersebut disahkan dalam rapat penetapan perolehan kursi parpol dan calon terpilih anggota DPRD Tebing Tinggi pada Pemilu 2019 yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Tebing Tinggi Abdul Khalik, didampingi anggota Emil Sofyan, Johan Wahyudi, Mukhlis Mochtar, dan Sekretaris Ahmad Nurdin beberapa waktu lalu di RM Bahagia di Jalan Yos Sudarso.

Selain petugas inti KPU Tebing Tinggi, rapat tersebut juga dihadiri Staf Ahli Wali Kota Tebing Tinggi Bambang Sudaryono, Ketua Bawaslu Tebing Tinggi Huriadi Panggabean, Harirayani, Halda Qemlani Pane, Danramil 13TT Budiono, Pabung Dandim 0204 DS Robert Sinaga, dan perwakilan setiap parpol peserta Pemilu 2019.

Adapun hasil penetapan perolehan suara parpol sebagai berikut, Partai Golkar, Nasdem dan PDI-Perjuangan mendapatkan 4 kursi, Partai Gerindra 3 kursi, Partai Hanura 2 Kursi, Partai Demokrat 2 Kursi, PKS 2 Kursi, PAN 2 kursi, PKB 1 Kursi, dan Perindo memperoleh 1 kursi.

Berikut nama-nama caleg terpilih berdasarkan daerah pemilihan (Dapil):

Dapil 1

Martin Machiavelli Hutahaean (Golkar)

Ibrahim Nasution (Golkar)

Muhammad Azwar (Nasdem)

Tamsil Husni (PDIP)

Husin (Gerindra)

Kaharuddin Nasution (Hanura)

Chairil Mukmin Tambunan (Demokrat)

Anda Yasser (PKS)

Muhammad Erwin Harahap (Perindo)

Dapil 2

Iman Irdian Saragih (PDIP)

Mangatur Naibaho (PDIP)

Hendra Gunawan (Golkar)

Imam Ansyori Nasution (Gerinda)

Muhammad Doni Damanik (Nasdem)

Ogamota Hulu (Hanura)

Erniwati (PKS)

Syamsul Bahri (PAN)

Zainal Arifin Tambunan (Demokrat)

Muliadi (PKB)

Dapil 3

Jonner Sitinjak (Nasdem)

Abdul Rahman (Nasdem)

Basyaruddin Nasution (Golkar)

Muhammad Hazly Azhari (Gerindra)

Waris (PDIP)

Fahmi Tanjung (PAN)

Wakil Ketua DPC PDIP Kota Tebing Tinggi, Marada Panggabean, mengatakan DPP PDIP telah menetapkan bahwa calon  Wakil pimpinan DPRD Kota Tebing Tinggi dari PDIP adalah Imam Irdian Saragih. Sementara untuk Ketua Fraksi adalah Waris.

“Keputusan ini bulat dan diterima tadi malam di Kantor DPD PDIP Sumut,” kata Marada Panggabean, Kamis (13/9/2019).  

Sementara itu, Ketua  DPD Golkar Basarudin Nasution mengatakan, pimpinan DPRD Tebing Tinggi dari Partai Golkar masih belum ditetapkan. Sejauh ini, ada 3 orang yang diusulkan ke DPP untuk mengisi kursi itu, yakn Basaruddin Nasution, Hendra Gunawan, dan Martin Hutahaean.

Sebagai informasi, acara pelantikan anggota DPRD Tebing Tinggi periode 2019-2024 akan dilaksanakan pada Senin, 16 September 2019. Sekretaris Dewan Sahat Nasution mengutarakan,  pelantikan tersebut dilakukan kepada 25 caleg terpilih, dimulai pukul 10.00 Wib.

Sumut

Setelah di Sungai, Bangkai Babi Kini Ditemukan di Jalanan Medan

Published

on

Bangkai Babi Kini Ditemukan di Jalanan Medan

Geosiar.com, Medan – Tak hanya di sungai, kali ini bangkai babi dibuang di jalanan Kota Medan, Sumatera Utara. Bangkai babi ini dibuang dalam karung goni di pinggir jalan.

Camat Medan Kota T Yudi Chairuniza membenarkan adanya pembuangan 3 bangkai babi dalam goni. Lokasi pembuangan bangkai babi berada di Jl Gedung Arca, Medan.

“Masuk area Kelurahan Pasar Merah Timur, Medan Area,” kata Yudi, Kamis (14/11/2019).

Kini bangkai babi ini telah dikuburkan. Camat mengaku telah berkoordinasi dengan lurah juga Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution.

Kepala Lingkungan I Kelurahan Pasar Merah Timur, M Irsan, sebelumnya mengatakan temuan bangkai babi itu berawal dari kecurigaaan warga saat mencium adanya aroma tidak sedap dari karung goni yang ternyata isinya ialah bangkai babi.

Continue Reading

Sumut

Puluhan Babi di Padangsidimpuan Juga Mati Mendadak

Published

on

Puluhan ekor babi mati mendadak di Kota Medan

Geosiar.com, Padangsidimpuan – Puluhan ekor babi mendadak mati di Kota Padangsidimpuan, tepatnya di Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Kesehatan Hewan Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan, Fitra Nurlaila Lubis, pada Kamis (14/11/2019) malam.

“Hewan babi tersebut mati mendadak di daerah tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini ada ribuan babi di Kota Padangsidimpuan dan pihaknya belum menerima laporan secara resmi berapa banyak babi yang mati.

Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan bersama Polres langsung turun ke lapangan dan mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang babi yang mati ke sungai.

“Jika ada babi yang dibuang ke sungai, tapi harus dikubur atau dibakar. Kami meminta pemilik babi melaporkan segera jika ada babi yang mati,” tuturnya.

Continue Reading

Sumut

Plt Walikota Medan Minta BPJS Segera Lunasi Tunggakan Rp 19 M ke RS Pirngadi

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pelaksana tugas (Plt)  Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution diwakili Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM berharap pihak BPJS Kesehatan segera melunasi tunggakan kepada RSUD Dr Pirngadi Medan sebesar Rp 19 miliar. Pelunasan sangat diharapkan guna kelancaran operasional pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut. 

“Akibat belum dibayarnya tunggakan sebesar Rp.19 miliar, terus terang kondisi RSUD Dr Pirngadi saat ini ‘megap’. Sebagian besar pemasukan RSUD Dr Pirngadi Medan dari pembayaran BPJS kesehatan. Apabila tunggakan itu tak segera dibayar, bagaimana RSUD Dr Pirngadi bisa memberikan pelayanan kesehatan dengan baik, termasuk membayar gaji  pegawai non ASN,” kata Sekda.

Ungkapan sekaligus keluhan ini disampaikan Sekda ketika menerima kunjungan jajaran BPJS Kesehatan Pusat  yang dipimpin  Dr dr H Bayu Wahyudi  MKes MM selaku Direktur Kepatuhan Hukum dan  Hubungan Antar Kerjasama di Balai Kota Medan, Kamis (14/11/2019). Pasalnya, beberapa kali pertemuan dengan BPJS Kesehatan Cabang Medan dilakukan, tidak ada solusi terkait pembayaran tunggakan tersebut.

Selain tunggakan BPJS Kesehatan sebesar Rp.19 miliar tersebut, Sekda juga mengungkapkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2019 terhitung mulai 1 Januari 2020  akan memberatkan APBD Kota Medan. Terhitung Juni 2019, tercatat sebanyak 324.570  orang warga miskin di Kota Medan yang ditanggung Pemko Medan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Dengan kenaikan tersebut, jelas Sekda, iuran peserta PBI yang semula Rp.23.000/bulan meningkat menjadi Rp.42.000/bulan sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp.19.000. Sedangkan untuk APBD 2020 dan sudah disahkan DPRD Medan yakni Rp.111 miliar lebih untuk peserta PBI.  “Artinya, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp.100 miliar untuk menyikapi kenaikan tersebut,” jelasnya.

Oleh karenanya Sekda menyambut baik kedatangan jajaran BPJS Kesehatan Pusat. Diharapkannya, kedatangan itu dapat menyelesaikan persoalan BPJS Kesehatan di Kota Medan, salah satunya tunggakan sebesar Rp.19 miliar tersebut. Dengan demikian RSUD Dr Pirngadi Medan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.

Direktur Kepatuhan Hukum dan  Hubungan Antar Kerjasama BPJS Kesehatan Pusat Dr dr H Bayu Wahyudi  MKes MM mengatakan, tujuan kedatangan mereka, selain ingin berkomunikasi, juga mencari solusi guna menyelesaikan masalah BPJS Kesehatan di Kota Medan. Diakuinya, tidak hanya dengan RSUD Dr Pirngadi, BPJS Kesehatan juga punya tunggakan dengan rumah sakit lainnya di Indonesia.

“Tunggakan itu kita sebut gagal bayar (hutang). Sampai Oktober 2019, gagal bayar BPJS Kesehatan secara nasional dengan seluruh rumah sakit di Indonesia sebesar Rp.19 triliun. BPJS Kesehatan akan menyelesaikan seluruh tunggakan tersebut,” ungkap Bayu.

Adapun upaya untuk mengatasi gagal bayar tersebut, jelas bayu, diantaranya dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No.75/2019, dimana iuran Kelas 3 yang semula hanya Rp.23.000/bulan naik menjadi Rp.42.000/bulan, iuran Kelas 2 dari Rp.51.000/bulan menjadi Rp.110.000/bukan dan Kelas 1 yang semulan Rp.80.000/bulan menjadi Rp.160.000/bulan.

Kemudian, imbuhnya, melalui suntikan dana dari pemerintah. Menurut Bayu, pemerintah dalam waktu dekat ini akan membantu memberikan dana sebesar Rp.9 triliun   kepada BPJS kesehatan untuk mengatasi gagal bayar tersebut. “Sisa gagal bayar yang Rp.10 triliun lagi  sudah kita carikan solusi untuk membayarnya,” ungkapnya.

Mendengar penjelasan Bayu Wahyudi, Sekda dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Badan Pengelola Kuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Medan T Ahmad Sofyan, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Medan, RSUD Dr Pirngadi, Bappeda Kota Medan serta unsur BPJS Kesehatan Cabang Medan, sangat berharap agar suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp.9 triliun, diantaranya  digunakan untuk membayar tunggakan dengan RSUD Dr Pirngadi. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com