Connect with us

Politik

Bamsoet Pastikan Tak Bahas Soal Revisi UU KPK dengan Ma’ruf

Published

on

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo mengatakan bahwa dirinya tak membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika bertemu Wakil Presiden (Wapres) terpilih, KH Ma’ruf Amin.

Bambang Soesatyo kerap disapa Bamsoet mengaku tidak membahas soal hal itu karena Kiai Ma’ruf belum dilantik sebagai pendamping Jokowi selaku Presiden terpilih.

“Jadi kita gak mau beri beban besar. Nanti saja begitu dilantik kita bisa masalah-masalah kebangsaan yang lebih substansi,” ujar Bamsoet di Kediaman Ma’ruf, Menteng, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Bamsoet meyakinkan bahwa dirinya bersama Kiai Ma’ruf cuma membahas masalah kebangsaan yang lebih umum. Ketika ditanya apakah pembahasan revisi UU KPK bisa dibahas sebelum pelantikan DPR, politikus Partai Golkar mengaku hal itu berpulang kepada Baleg DPR dan pemerintah.

“Saya hanya jubir parlemen, menyampaikan apa yang sudah terjadi, enggak bisa menyampaikan apa yang belum terjadi,” tandasnya.

Politik

Anggaran Pilkada 2020 Diyakini Selesai Tepat Waktu

Published

on

Ilustrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Geosiar.com, Jakarta – penyusunan anggaran biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dipercaya bakal rampung tepat waktu. Hal itu diyakini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sabtu (21/9/2019).

Tjahjo percaya, pemerintah daerah (Pemda) sudah mengantisipasi anggaran Pilkada melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 atau APBD 2020.

“Umumnya, 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 telah mengantisipasi penyediaan anggarannya dalam APBD, baik pada perubahan APBD 2019 maupun APBD 2020,” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Kendati demikian, Tjahjo tetap mengimbau agar pemerintah daerah yang belum menyepakati naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk segera menyelesaikan pembahasan naskah tersebut.

“Saya yakin pada saatnya nanti pendanaan yang akan digunakan oleh penyelenggara pilkada (KPU dan Bawaslu) akan terpenuhi sesuai dengan kebutuhan,” lanjutnya.

Sebagai informasi, Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan pada 23 September 2020 di 270 daerah yang terdiri atas sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Sehingga, penyusunan NPHD di setiap daerah dilakukan paling lambat pada 1 Oktober. Setelahnya, dilakukan sosialisasi persiapan Pilkada Serentak 2020 mulai 1 November mendatang.

Continue Reading

Politik

MUI Dukung RKUHP: Agar Indonesia Tak Seperti Taliban

Published

on

Aksi massa yang menolak RKUHP.

Geosiar.com, Jakarta – Polemik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih belum bisa terpecahkan, apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengesahan RKUHP tersebut ditunda karena banyaknya aksi protes.

Ternyata, persoalan ini ikut disoroti Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai lembaga independen, MUI mengatakan bahwa RKUHP merupakan upaya negara untuk mengatur hal yang menjadi kewajiban negara agar tidak sembarangan dalam mempidanakan orang seperti di Taliban.

“Justru kita supaya tidak menjadi Taliban itu maka kita harus mendudukkan mana yang menjadi kewajiban negara mana yang tidak. Kalau semuanya dilepaskan dari urusan tanggung jawab negara ya nanti kita kayak Taliban justru semaunya sendiri” tutur anggota MUI, Ikhsan Abdullah di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2019).

Dengan demikian, Ikhsan menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh pengesahan RKUHP walaupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta DPR RI untuk menunda pengesahan tersebut. Sebab, pasal yang tertuang dalam RKUHP dinilai telah mewadahi seluruh elemen masyarakat, termasuk wanita dan anak-anak.

“Dari usulan MUI itu hampir semua (pasal) diakomodasi, misalnya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak khususnya pasal perzinahan itu sudah diakomodasi dalam bentuk perzinahan yang diperluas,” lanjutnya.

Seperti diketahui, dalam RKUHP terdapat sejumlah pasal kontroversial di kalangan masyarakat, salah satunya pasal tentang perzinaan yang diatur dalam Pasal 417, 418 dan 419. Pasal 417 ayat 2 menyatakan bahwa orang yang berzina bukan dengan pasangan sah menikah dapat dipidana penjara selama satu tahun.

Sedangkan Pasal 419 ayat 1 menyatakan bahwa orang yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau kohabitasi dapat dipidana enam bulan. Kemudian, Pasal 148 ayat 1 mengatakan bagi mereka yang telah berhubungan badan tanpa status perkawinan, lalu pria berjanji mengawini juga akan dipidana.

Continue Reading

Politik

KPU Ganti 2 Caleg Gerindra dengan Mulan Jameela

Published

on

Mulan Jameela lolos ke Senayan.

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan untuk mengganti dua caleg Gerindra yang sebelumnya dinyatakan lolos dari Daerah Pemilihan Jawa Barat (Dapil Jabar) XI, yakni Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi.

Keputusan itu dimuat dalam keputusan KPU Nomor 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 yang ditetapkan pada 16 September 2019, setelah menerima surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor 021A/BHA-DPPGERINDRA/IX/2019 tertanggal 11 September 2019.

“Betul, DPP Gerindra sudah melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menyurati KPU yang kemudian KPU sudah mengeluarkan putusannya,” tutur Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade, Sabtu (21/9/2019).

Adapun pengganti kedua caleg tersebut adalah penyanyi yang juga istri Ahmad Dhani, yaitu Mulan Jameela. Selain Mulan, KPU juga memutuskan untuk menukar tiga caleg Gerindra lainnya dari tiga dapil berbeda. Ketiga caleg tersebut adalah Sugiono menggantikan Sigit Ibnugroho Sarasprono sebagai caleg terpilih dari Dapil Jawa Tengah I.

Kemudian, Katherine A OE yang menggantikan Yusid Toyib sebagai wakil dari Dapil Kalimantan Barat I, dan Yan Permenas Mandenas pengganti Steven Abraham sebagai caleg terpilih dari Dapil Papua.

Seperti diketahui, Mulan Jameela bersama delapan caleg Gerindra lainnya sebelumnya mengajukan gugatan terhadap DPD Gerindra sebagai pihak tergugat. Sidang perkara pun sudah digelar dengan hasil memenangkan pihak penggugat, di mana Hakim Ketua Zulkifli memvonis Gerindra agar menetapkan para penggugat yang merupakan caleg sebagai anggota legislatif.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com