Connect with us

Politik

PDIP Penuhi Syarat Usung Calon Sendiri Pilwakot Medan, Diminati Banyak Balon

Published

on

Medan,Geosiar.com – Perolehan 10 kursi dari 50 kursi DPRD Medan dan partai pemenang pada Pileg April lalu di kota Medan, PDIP memenuhi syarat untuk mengusung calon Kepala daerah sendiri tanpa koalisi. Tak heran, PDIP pun banyak diminati bakal calon (balon) sebagai perahu menuju Walikota Medan pemilihan Walikota (Pilwalkot) Medan Tahun 2020 mendatang.

Terbukti, sejak dibuka pendaftaran 1 September 2019, hingga 10 September 2019 sudah enam orang yang telah mengambil formulir pendaftaran penjaringan Balon Wali Kota Medan.

Kelima Balon tersebut Akhyar Nasution (Wakil Wali Kota Medan), Sidharta Pelawi (keluarga Jamin Ginting), Hamdan Simbolon (Ketua DPC PKB Medan), Nezar Djoeli (Anggota DPRD Sumut Partai Nasdem), Yudi Irsandi (pengacara) dan
Komisaris Besar Polisi (Purn) Maruli Siahaan.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Medan, Hasyim SE (foto) kepada wartawan di Medan, Selasa (10/9/2019). Menurutnya pendaftaran dari 1-14 September 2019 dan sampai saat ini sudah ada enam orang yang ambil formulir pendaftaran.

“Tapi apakah semua nya sudah mengembalikan kembali formulirnya, saya belum dapat informasi terbaru. Yang pasti pendaftaran dibuka untuk semua kalangan, baik dari kalangan ekternal maupun internal partai. Kami ingin menjaring seluruh orang yang potensial dan memiliki kompetensi. Terbuka untuk umum, dan dalam prosesnya tidak dikutip biaya alias gratis,” sebutnya

Menurutnya, proses penjaringan yang dilakukan oleh DPC PDIP Medan adalah tahap awal. Di mana, keputusan akhir tetap berada di tangan DPP. “Nanti DPP yang melakukan penjaringan lagi dan penetapan. Selama penjaringan itu akan diseleksi dengan ketat memilih calon yang mumpuni, berpotensi, memiliki integritas yang tinggi dan berpeluang besar akan menang,” ujarnya.

Ditambahkan, DPP PDI Perjuangan nantinya juga akan melakukan survei independen untuk mengetahui siapa orang-orang yang memiliki peluang menang dan diinginkan warga Kota Medan. “Setelah pendaftaran ditutup, DPC akan mengirim berkas nya ke DPD dan kemudian dikirimkan ke DPP. Yang pasti kalau calon itu memiliki potensi menang besar, maka tentu DPP akan mengusung nya pada Pilkada 2020 mendatang,” kata Hasyim.

Terkait, kemungkinan DPP PDI Perjuangan sudah memiliki calon untuk diusung, Hasyim mengakui kemungkinan itu ada tapi semua keputusan dari DPP.
“Saya tidak tahu kepastiannya. Karena DPP yang menentukan itu,” ucapnya.

Sementara untuk rencana koalisi dengan Parpol lainnya dalam Pilkada nanti, Hasyim mengatakan PDI Perjuangan terbuka untuk komunikasi dengan Parpol mana saja. Meskipun sebenarnya PDI Perjuangan bisa mengusung calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Medan sendiri dengan memiliki 10 kursi di DPRD Medan. (lamru)

Advertisement

Politik

Anggaran Pilkada 2020 Diyakini Selesai Tepat Waktu

Published

on

Ilustrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Geosiar.com, Jakarta – penyusunan anggaran biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dipercaya bakal rampung tepat waktu. Hal itu diyakini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sabtu (21/9/2019).

Tjahjo percaya, pemerintah daerah (Pemda) sudah mengantisipasi anggaran Pilkada melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 atau APBD 2020.

“Umumnya, 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 telah mengantisipasi penyediaan anggarannya dalam APBD, baik pada perubahan APBD 2019 maupun APBD 2020,” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Kendati demikian, Tjahjo tetap mengimbau agar pemerintah daerah yang belum menyepakati naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk segera menyelesaikan pembahasan naskah tersebut.

“Saya yakin pada saatnya nanti pendanaan yang akan digunakan oleh penyelenggara pilkada (KPU dan Bawaslu) akan terpenuhi sesuai dengan kebutuhan,” lanjutnya.

Sebagai informasi, Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan pada 23 September 2020 di 270 daerah yang terdiri atas sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Sehingga, penyusunan NPHD di setiap daerah dilakukan paling lambat pada 1 Oktober. Setelahnya, dilakukan sosialisasi persiapan Pilkada Serentak 2020 mulai 1 November mendatang.

Continue Reading

Politik

MUI Dukung RKUHP: Agar Indonesia Tak Seperti Taliban

Published

on

Aksi massa yang menolak RKUHP.

Geosiar.com, Jakarta – Polemik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih belum bisa terpecahkan, apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengesahan RKUHP tersebut ditunda karena banyaknya aksi protes.

Ternyata, persoalan ini ikut disoroti Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai lembaga independen, MUI mengatakan bahwa RKUHP merupakan upaya negara untuk mengatur hal yang menjadi kewajiban negara agar tidak sembarangan dalam mempidanakan orang seperti di Taliban.

“Justru kita supaya tidak menjadi Taliban itu maka kita harus mendudukkan mana yang menjadi kewajiban negara mana yang tidak. Kalau semuanya dilepaskan dari urusan tanggung jawab negara ya nanti kita kayak Taliban justru semaunya sendiri” tutur anggota MUI, Ikhsan Abdullah di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2019).

Dengan demikian, Ikhsan menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh pengesahan RKUHP walaupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta DPR RI untuk menunda pengesahan tersebut. Sebab, pasal yang tertuang dalam RKUHP dinilai telah mewadahi seluruh elemen masyarakat, termasuk wanita dan anak-anak.

“Dari usulan MUI itu hampir semua (pasal) diakomodasi, misalnya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak khususnya pasal perzinahan itu sudah diakomodasi dalam bentuk perzinahan yang diperluas,” lanjutnya.

Seperti diketahui, dalam RKUHP terdapat sejumlah pasal kontroversial di kalangan masyarakat, salah satunya pasal tentang perzinaan yang diatur dalam Pasal 417, 418 dan 419. Pasal 417 ayat 2 menyatakan bahwa orang yang berzina bukan dengan pasangan sah menikah dapat dipidana penjara selama satu tahun.

Sedangkan Pasal 419 ayat 1 menyatakan bahwa orang yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau kohabitasi dapat dipidana enam bulan. Kemudian, Pasal 148 ayat 1 mengatakan bagi mereka yang telah berhubungan badan tanpa status perkawinan, lalu pria berjanji mengawini juga akan dipidana.

Continue Reading

Politik

KPU Ganti 2 Caleg Gerindra dengan Mulan Jameela

Published

on

Mulan Jameela lolos ke Senayan.

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan untuk mengganti dua caleg Gerindra yang sebelumnya dinyatakan lolos dari Daerah Pemilihan Jawa Barat (Dapil Jabar) XI, yakni Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi.

Keputusan itu dimuat dalam keputusan KPU Nomor 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 yang ditetapkan pada 16 September 2019, setelah menerima surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor 021A/BHA-DPPGERINDRA/IX/2019 tertanggal 11 September 2019.

“Betul, DPP Gerindra sudah melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menyurati KPU yang kemudian KPU sudah mengeluarkan putusannya,” tutur Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade, Sabtu (21/9/2019).

Adapun pengganti kedua caleg tersebut adalah penyanyi yang juga istri Ahmad Dhani, yaitu Mulan Jameela. Selain Mulan, KPU juga memutuskan untuk menukar tiga caleg Gerindra lainnya dari tiga dapil berbeda. Ketiga caleg tersebut adalah Sugiono menggantikan Sigit Ibnugroho Sarasprono sebagai caleg terpilih dari Dapil Jawa Tengah I.

Kemudian, Katherine A OE yang menggantikan Yusid Toyib sebagai wakil dari Dapil Kalimantan Barat I, dan Yan Permenas Mandenas pengganti Steven Abraham sebagai caleg terpilih dari Dapil Papua.

Seperti diketahui, Mulan Jameela bersama delapan caleg Gerindra lainnya sebelumnya mengajukan gugatan terhadap DPD Gerindra sebagai pihak tergugat. Sidang perkara pun sudah digelar dengan hasil memenangkan pihak penggugat, di mana Hakim Ketua Zulkifli memvonis Gerindra agar menetapkan para penggugat yang merupakan caleg sebagai anggota legislatif.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com