Connect with us

Nasional

Mendagri: Istana Kepresidenan Bisa Dibangun di Mana Saja, Tak Perlu Izin DPR

Published

on

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin membangun Istana Presiden di Papua atas para tokohtokoh Papua dan Papua Barat ketika berkunjung ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/9/2019) kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, hal itu tidak perlu persetujuan DPR, karena Istana dapat dibangun di manapun di berbagai provinsi.

“Saya kira tidak perlu izin DPR,” ungkap Tjahjo kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Tjahjo menyatakan, Istana Kepresidenan telah dibangun sebelumnya di sejumlah provinsi, misalnya di Yogyakarta, Gedung Grahadi di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Bali, Jawa Barat dan provinsi lainnya.

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP itu menyebut, pusat pemerintahan Indonesia sempat dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta, lalu pernah juga ke Sumatera Barat. Oleh karenanya, gedung negara ini tempat berkantor presiden dan bisa di mana saja.

“Istilahnya Istana rumah negara lah, gedung negara yang bisa tempat kantor presiden. Kan wilayahnya luas,” tandasnya.

Nasional

MUI Apresiasi Penundaan RKUHP

Published

on

Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo menunda pengesahan RUU KUHP dan dikabarkan pengesahan tidak dilakukan oleh DPR Periode 2014-2019. Hal itu diapresiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI.

“Presiden sebagai pimpinan kita sudah memberikan ruang lagi untuk pembahasan, kajian, dan pendalaman terhadap materi RKUHP,” ungkap Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2019).

Kajian mendalam terhadap materi RKUHP diakui sangat penting agar tidak merugikan warga negara.

“Jangan sampai kalau sudah diketok, malah bermasalah untuk kita semua,” katanya.

Ikhsan mengatakan, penundaan ini mesti dimanfaatkan masyarakat sipil, akademisi, hingga DPR untuk mengakomodasi dan membahas pasal-pasal krusial. “Seperti soal perzinahan, penghinaan terhadap presiden, yang kaitannya dengan perempuan, dan lainnya.”

Keputusan pemerintah menunda pengesahan RKUHP, lanjut Ikhsan, harus ditanggapi dengan positif.

“Barang kali masih ada ruang untuk diperdebatkan lagi dan untuk lebih menyempurnakan lagi pasal-pasal di dalamnya. Itu semangatnya,” tandasnya.

Continue Reading

Nasional

Tonton Film Hayya, Anies Baswedan Teringat Penderitaan Palestina

Published

on

Anies Baswedan menonton film Hayya

Geosiar.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonton film ‘Hayya, The Power of Love 2’ di Studio XXI Pondok Indah Mall, Jakarta, pada Kamis (19/9/2019). Ia menikmati film itu bersama istrinya, Fery Farhati serta ibundanya, Aliyah Rasyid Baswedan.

Anies mengaku, film tersebut mengingatkannya pada penderitaan anak-anak di Palestina. Juga kepedulian bangsa Indonesia pada Palestina. Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan lima foto yang diunggah di akun instagramnya.

Menurut Anies, cinta merupakan kata kerja dan semua hal sebenarnya bisa dikerjakan sebagai ungkapan cinta.

“Apalagi untuk anak yatim piatu dari tanah pendudukan yang penuh desingan peluru,” kata Anies.

Ia menambahkan, setelah menonton film itu, dirinya merasa ‘Hayya’ padat akan pesan dan sukses mengalirkan nuansa haru, takjub, dan menggugah simpati.

Unggahan Anies ini mendapatkan komentar dari hampir 2.000an netizen.

Akun resmi film tersebut, @hayyathemovie juga menangkap layar unggahan Anies ini dijadikan unggahan mereka pada Jumat, 20 September 2019.

“Oh iya, kemarin kita kedatangan tamu besar di PIM XXI, yakni pak gubernur #@aniesbaswedan dan beliau kebetulan juga suka dengan filmnya,” tulisnya.

Film yang dibintangi oleh Fauzi Baadila itu sudah mencatat ada 93.276 penonton di hari pertama.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP, Ini Kata PKB

Published

on

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Geosiar.com, Jakarta – Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anwar Rachman menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo soal penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menurutnya, kini saatnya Indonesia mempunyai kitab hukum pidana sendiri untuk menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda itu.

“Kami sangat menyayangkan, kalau tidak sekarang kapan lagi kita punya KUHP sendiri?” ujar Anwar kepada awak media, Sabtu (21/9/2019).

Proses pembahasan dan revisi KUHP ini ternyata telah berjalan selama 40 tahun dengan menguras anggaran, tenaga, dan pikiran.

Menurut Anwar, wajar saja hal ini menimbulkan pro-kontra terhadap RKUHP mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi. Akan tetapi tambahnya, pengesahan RKUHP sebaiknya tetap dilakukan oleh DPR periode ini.

Anwar mengatakan, pihak-pihak yang tak sepakat dengan RKUHP tinggal mengajukan uji materi saja ke Mahkamah Konstitusi.

“Yang tidak setuju terhadap pasal-pasal dalam KUHP baru kan bisa ajukan judicial review ke MK,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan agar menunda pengesahan RKUHP. Jokowi menyatakan bahwa ada 14 pasal yang bermasalah, dan menurutnya harus dikaji ulang.

“Saya lihat materi yang ada, substansi yang ada kurang lebih 14 pasal,” jelas Jokowi, di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com