Connect with us

Politik

Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Hasyim SE Terima Audensi DPP Horas Bangso Batak

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan,Hasyim ,SE menerima audensi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Horas Bangso Batak (HBB) yang dipimpin Lamsiang Sitompul,SH , Ketua Horas Bangso Batak (HBB) Deli Serdang, Arifin J Sihombing,Selasa (10/9/2019).

Dalam silaturahmi tersebut kalangan pengurus Horas Bangso Batak (HBB) menyampaikan kehadiran organisasi sebagai bagian dari perkumpulan suku Batak dari berbagai marga yang siap melakukan komunikasi dengan seluruh stakeholder melakukan pembenahan terhadap Kota Medan.

Persoalan Rumah Ibadah

Didalam pertemuan tersebut jajaran pengurus Horas Bangso Batak (HBB) menyampaikan keluhan terkait dengan persoalan pendirian rumah ibadah di Binjai.

” Walau pun ini bukan bagian dari ranah DPRD Kota Medan tapi kami berharap agar PDI Perjuangan bisa menyampaikan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia terkait persoalan gereja yang hampir 8 tahun belum tuntas di Jalan Wahidin Binjai ,” ujar Arifin J Sihombing.

Ia mengatakan bahwa seluruh bangunan secara bertahap sudah dibangun tapi terkendala dengan persoalan izin mendirikan bangunan dan juga peraturan kementerian.

Bahkan,didalam pertemuan ini juga turut dibahas kompleksnya persoalan sampah di Kota Medan.

Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah menyurati berbagai pihak agar bisa memberikan peminjaman lahan milik PTPN II untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa mengolah sampah menjadi barang berharga.

” Segala pihak sudah saya Surati agar bisa membantu memberikan lahan milik pihak perkebunan.Kami ingin memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa sampah itu bisa diolah menjadi hal yang bermanfaat,” katanya.

Menyingkapi hal itu, Hasyim mengatakan bahwa untuk persoalan gereja di Binjai pihaknya akan membawa ke Fraksi PDI Perjuangan DPRD-Sumut.

” Kita sama-sama mengetahui persoalan .yang terjadi di Binjai bukan ranah pihak DPRD Kota Medan.Tapi kami memiliki perwakilan di DPRD Sumatera Utara, maka saya akan melakukan langkah kordinasi.Apalagi, calon Ketua DPRD Sumut sendiri berasal dari PDI Perjuangan agar bisa mencari solusinya secepatnya baik melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan seluruh pihak hingga bisa diputuskan sebuah solusi yang tepat yang selanjutnya diteruskan ke DPR RI ,” kata Hasyim.

Sambung, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan ini terkait dengan persoalan sampah di Medan bahwa pihaknya sudah maksimal bekerja dengan menghadirkan Peraturan Daerah ( Perda) Persampahan.

” Kita sudah ada Perda Persampahan.Dan kita sudah ada tempat penampungan dikawasan Terjun,selama ini banyak kalangan investor mau mengelola sampah, tapi selalu tidak terpenuhi.Disini kita tidak mengetahui persoalan apa yang terjadi,tapi bila memang HBB mau serius kita akan sampai kepada Walikota Medan,” ucap Hasyim.

Pada kesempatan itu, Hasyim mengatakan siap menerima masukan dan kritik dari Ormas HBB selama tujuannya adalah untuk membangun. (rel/lamru)

Advertisement

Politik

Anggaran Pilkada 2020 Diyakini Selesai Tepat Waktu

Published

on

Ilustrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Geosiar.com, Jakarta – penyusunan anggaran biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dipercaya bakal rampung tepat waktu. Hal itu diyakini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sabtu (21/9/2019).

Tjahjo percaya, pemerintah daerah (Pemda) sudah mengantisipasi anggaran Pilkada melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 atau APBD 2020.

“Umumnya, 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 telah mengantisipasi penyediaan anggarannya dalam APBD, baik pada perubahan APBD 2019 maupun APBD 2020,” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Kendati demikian, Tjahjo tetap mengimbau agar pemerintah daerah yang belum menyepakati naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk segera menyelesaikan pembahasan naskah tersebut.

“Saya yakin pada saatnya nanti pendanaan yang akan digunakan oleh penyelenggara pilkada (KPU dan Bawaslu) akan terpenuhi sesuai dengan kebutuhan,” lanjutnya.

Sebagai informasi, Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan pada 23 September 2020 di 270 daerah yang terdiri atas sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Sehingga, penyusunan NPHD di setiap daerah dilakukan paling lambat pada 1 Oktober. Setelahnya, dilakukan sosialisasi persiapan Pilkada Serentak 2020 mulai 1 November mendatang.

Continue Reading

Politik

MUI Dukung RKUHP: Agar Indonesia Tak Seperti Taliban

Published

on

Aksi massa yang menolak RKUHP.

Geosiar.com, Jakarta – Polemik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih belum bisa terpecahkan, apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengesahan RKUHP tersebut ditunda karena banyaknya aksi protes.

Ternyata, persoalan ini ikut disoroti Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai lembaga independen, MUI mengatakan bahwa RKUHP merupakan upaya negara untuk mengatur hal yang menjadi kewajiban negara agar tidak sembarangan dalam mempidanakan orang seperti di Taliban.

“Justru kita supaya tidak menjadi Taliban itu maka kita harus mendudukkan mana yang menjadi kewajiban negara mana yang tidak. Kalau semuanya dilepaskan dari urusan tanggung jawab negara ya nanti kita kayak Taliban justru semaunya sendiri” tutur anggota MUI, Ikhsan Abdullah di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2019).

Dengan demikian, Ikhsan menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh pengesahan RKUHP walaupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta DPR RI untuk menunda pengesahan tersebut. Sebab, pasal yang tertuang dalam RKUHP dinilai telah mewadahi seluruh elemen masyarakat, termasuk wanita dan anak-anak.

“Dari usulan MUI itu hampir semua (pasal) diakomodasi, misalnya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak khususnya pasal perzinahan itu sudah diakomodasi dalam bentuk perzinahan yang diperluas,” lanjutnya.

Seperti diketahui, dalam RKUHP terdapat sejumlah pasal kontroversial di kalangan masyarakat, salah satunya pasal tentang perzinaan yang diatur dalam Pasal 417, 418 dan 419. Pasal 417 ayat 2 menyatakan bahwa orang yang berzina bukan dengan pasangan sah menikah dapat dipidana penjara selama satu tahun.

Sedangkan Pasal 419 ayat 1 menyatakan bahwa orang yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau kohabitasi dapat dipidana enam bulan. Kemudian, Pasal 148 ayat 1 mengatakan bagi mereka yang telah berhubungan badan tanpa status perkawinan, lalu pria berjanji mengawini juga akan dipidana.

Continue Reading

Politik

KPU Ganti 2 Caleg Gerindra dengan Mulan Jameela

Published

on

Mulan Jameela lolos ke Senayan.

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan untuk mengganti dua caleg Gerindra yang sebelumnya dinyatakan lolos dari Daerah Pemilihan Jawa Barat (Dapil Jabar) XI, yakni Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi.

Keputusan itu dimuat dalam keputusan KPU Nomor 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 yang ditetapkan pada 16 September 2019, setelah menerima surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor 021A/BHA-DPPGERINDRA/IX/2019 tertanggal 11 September 2019.

“Betul, DPP Gerindra sudah melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menyurati KPU yang kemudian KPU sudah mengeluarkan putusannya,” tutur Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade, Sabtu (21/9/2019).

Adapun pengganti kedua caleg tersebut adalah penyanyi yang juga istri Ahmad Dhani, yaitu Mulan Jameela. Selain Mulan, KPU juga memutuskan untuk menukar tiga caleg Gerindra lainnya dari tiga dapil berbeda. Ketiga caleg tersebut adalah Sugiono menggantikan Sigit Ibnugroho Sarasprono sebagai caleg terpilih dari Dapil Jawa Tengah I.

Kemudian, Katherine A OE yang menggantikan Yusid Toyib sebagai wakil dari Dapil Kalimantan Barat I, dan Yan Permenas Mandenas pengganti Steven Abraham sebagai caleg terpilih dari Dapil Papua.

Seperti diketahui, Mulan Jameela bersama delapan caleg Gerindra lainnya sebelumnya mengajukan gugatan terhadap DPD Gerindra sebagai pihak tergugat. Sidang perkara pun sudah digelar dengan hasil memenangkan pihak penggugat, di mana Hakim Ketua Zulkifli memvonis Gerindra agar menetapkan para penggugat yang merupakan caleg sebagai anggota legislatif.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com