Connect with us

Politik

Demokrat Sumut Pasang Target Pilkada 2020, Herri : “Jaga Nama Baik Partai, Rebut Hati Rakyat”

Published

on

Medan, Geosiar.com – Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) targetkan dapat merebut kekuasaan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 pada 24 kabupaten/kota se Sumut. Sebab dari 113 anggota DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota terpilih pada Pileg 2019, diyakini memiliki kader yang berpotensial untuk menjadi Bupati dan Wali Kota.

Hal ini dikatakan Plt Ketua Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain dihadapan 150 kader dan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/kota terpilih periode 2019-2024 pada acara silaturahmi dan malam keakraban, Selasa (10/9/2019) di Grand Cemara Hotel Jakarta Pusat. Acara juga dihadiri Pengurus DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon.

Sebelumnya juga ini telah dilaksanakan pembekalan anggota legislatif terpilih, serta peringatan Hari Ulang Tahun ke 18 Partai Demokrat, HUT Ketua Umum Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan juga peringatan 100 hari meninggalnya ibu Ani Yudhoyono.

Dikatakan Herri, selain merebut kekuasaan pada Pilkada serentak 2020, Partai Demokrat juga harus bisa memenangkan Pemilu 2024 dan membuat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Presiden Republik Indonesia.

“Kawan-kawan yang incumbent atau yang baru terpilih, mari kita rebut hati masyarakat di Daerah Pemilihan masing-masing sehingga kalau ada yang maju Pilkada 2020 nanti, kita ikut mendukung dan memenangkannya. Karena kita yang tergabung di Partai Demokrat ini adalah keluarga yang saling mendukung untuk membesarkan Partai Demokrat,” katanya.

Apalagi, Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi terbesar yang mendapatkan anggota dewan terpilih se Indonesia. Meskipun dari jumlah dari Pileg 2014 sebelumnya mencapai 14 persen, namun tahun 2019 sudah mendekati target pada sebesar 10 persen.

Selain itu, Herri juga menghimbau seluruh anggota DPRD Propinsi dan kabupaten/kota se Sumut terpilih untuk menjaga nama baik Partai Demokrat.
“Buatlah pak SBY mendengar yang baik-baik, karena bagaimanapun anggota dewan itu posisinya rawan. Kalau ada anggota dewan dalam 5 tahun jabatannya ini melakukan tindakan pidana dan lainnya pasti akan berpengaruh dengan Partai Demokrat,” imbuhnya.

Herri juga menyampaikan rasa bangganya atas kehadiran seluruh anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada rangkaian acara yang telah dilaksanakan.
“Terimakasih atas kehadirannya, memang sebelumnya acara pembekalannya dilakukan di Kota Medan tetapi kebetulan bersamaan dengan bulan dan tahun HUT SBY serta 100 hari wafatnya Ibu Ani Yudhoyono, maka kita lakukan pertemuan di Jakarta. Ini juga momen kita seluruh kader Partai Demokrat se Indonesia dan juga se Sumut dapat bertemu, saling kenal dan bersilaturahmi,” tuturnya. (rel/lamru)

Advertisement

Politik

Anggaran Pilkada 2020 Diyakini Selesai Tepat Waktu

Published

on

Ilustrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Geosiar.com, Jakarta – penyusunan anggaran biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dipercaya bakal rampung tepat waktu. Hal itu diyakini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sabtu (21/9/2019).

Tjahjo percaya, pemerintah daerah (Pemda) sudah mengantisipasi anggaran Pilkada melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 atau APBD 2020.

“Umumnya, 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 telah mengantisipasi penyediaan anggarannya dalam APBD, baik pada perubahan APBD 2019 maupun APBD 2020,” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Kendati demikian, Tjahjo tetap mengimbau agar pemerintah daerah yang belum menyepakati naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk segera menyelesaikan pembahasan naskah tersebut.

“Saya yakin pada saatnya nanti pendanaan yang akan digunakan oleh penyelenggara pilkada (KPU dan Bawaslu) akan terpenuhi sesuai dengan kebutuhan,” lanjutnya.

Sebagai informasi, Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan pada 23 September 2020 di 270 daerah yang terdiri atas sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Sehingga, penyusunan NPHD di setiap daerah dilakukan paling lambat pada 1 Oktober. Setelahnya, dilakukan sosialisasi persiapan Pilkada Serentak 2020 mulai 1 November mendatang.

Continue Reading

Politik

MUI Dukung RKUHP: Agar Indonesia Tak Seperti Taliban

Published

on

Aksi massa yang menolak RKUHP.

Geosiar.com, Jakarta – Polemik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih belum bisa terpecahkan, apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengesahan RKUHP tersebut ditunda karena banyaknya aksi protes.

Ternyata, persoalan ini ikut disoroti Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai lembaga independen, MUI mengatakan bahwa RKUHP merupakan upaya negara untuk mengatur hal yang menjadi kewajiban negara agar tidak sembarangan dalam mempidanakan orang seperti di Taliban.

“Justru kita supaya tidak menjadi Taliban itu maka kita harus mendudukkan mana yang menjadi kewajiban negara mana yang tidak. Kalau semuanya dilepaskan dari urusan tanggung jawab negara ya nanti kita kayak Taliban justru semaunya sendiri” tutur anggota MUI, Ikhsan Abdullah di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2019).

Dengan demikian, Ikhsan menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh pengesahan RKUHP walaupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta DPR RI untuk menunda pengesahan tersebut. Sebab, pasal yang tertuang dalam RKUHP dinilai telah mewadahi seluruh elemen masyarakat, termasuk wanita dan anak-anak.

“Dari usulan MUI itu hampir semua (pasal) diakomodasi, misalnya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak khususnya pasal perzinahan itu sudah diakomodasi dalam bentuk perzinahan yang diperluas,” lanjutnya.

Seperti diketahui, dalam RKUHP terdapat sejumlah pasal kontroversial di kalangan masyarakat, salah satunya pasal tentang perzinaan yang diatur dalam Pasal 417, 418 dan 419. Pasal 417 ayat 2 menyatakan bahwa orang yang berzina bukan dengan pasangan sah menikah dapat dipidana penjara selama satu tahun.

Sedangkan Pasal 419 ayat 1 menyatakan bahwa orang yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau kohabitasi dapat dipidana enam bulan. Kemudian, Pasal 148 ayat 1 mengatakan bagi mereka yang telah berhubungan badan tanpa status perkawinan, lalu pria berjanji mengawini juga akan dipidana.

Continue Reading

Politik

KPU Ganti 2 Caleg Gerindra dengan Mulan Jameela

Published

on

Mulan Jameela lolos ke Senayan.

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan untuk mengganti dua caleg Gerindra yang sebelumnya dinyatakan lolos dari Daerah Pemilihan Jawa Barat (Dapil Jabar) XI, yakni Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi.

Keputusan itu dimuat dalam keputusan KPU Nomor 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 yang ditetapkan pada 16 September 2019, setelah menerima surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor 021A/BHA-DPPGERINDRA/IX/2019 tertanggal 11 September 2019.

“Betul, DPP Gerindra sudah melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menyurati KPU yang kemudian KPU sudah mengeluarkan putusannya,” tutur Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade, Sabtu (21/9/2019).

Adapun pengganti kedua caleg tersebut adalah penyanyi yang juga istri Ahmad Dhani, yaitu Mulan Jameela. Selain Mulan, KPU juga memutuskan untuk menukar tiga caleg Gerindra lainnya dari tiga dapil berbeda. Ketiga caleg tersebut adalah Sugiono menggantikan Sigit Ibnugroho Sarasprono sebagai caleg terpilih dari Dapil Jawa Tengah I.

Kemudian, Katherine A OE yang menggantikan Yusid Toyib sebagai wakil dari Dapil Kalimantan Barat I, dan Yan Permenas Mandenas pengganti Steven Abraham sebagai caleg terpilih dari Dapil Papua.

Seperti diketahui, Mulan Jameela bersama delapan caleg Gerindra lainnya sebelumnya mengajukan gugatan terhadap DPD Gerindra sebagai pihak tergugat. Sidang perkara pun sudah digelar dengan hasil memenangkan pihak penggugat, di mana Hakim Ketua Zulkifli memvonis Gerindra agar menetapkan para penggugat yang merupakan caleg sebagai anggota legislatif.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com