Connect with us

Sumut

Hendrik Sitompul Gelar Sosialisasi Perda KTR

Published

on

Perda No. 3 tahun 2014 tentang KTR Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, MM oleh

Geosiar.com, Medan – Bagi masyarakat Kota Medan diminta untuk tidak lagi merokok sembarangan. Apalagi di daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sebab, di Perda No 3/2014 tentang KTR mengatur sanksi bagi siapa yang melakukan pelanggaran.

“Merokok bukan hanya merugikan bagi perokok sendiri, tetapi juga masyarakat di sekitarnya atau sering disebut dengan perokok pasif,” kata Drs.  Hendrik Halomoan Sitompul,  MM, ketika menyosialisasikan Perda No. 3 tahun 2014 tentang KTR pada sosialisasi ke XII yang dilaksanakannya di Jalan Mataram Petisah Hulu Kota, kemarin.

Didalam Perda, kata Hendrik, telah diatur tempat-tempat yang dilarang merokok, yakni tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja serta tempat umum. “Tujuannya adalah untuk memastikan merokok tidak di sembarangan tempat.”

Tempat anak bermain, sebutnya, meliputi kelompok bermain, penitipan anak, pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, tempat hiburan anak dan tempat anak bermain lainnya.

Tempat ibadah, sambung Hendrik,  meliputi masjid/musholla, gereja, pura, vihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya serta angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.

 “Jadi, semua itu termasuk area KTR. Di area itu dilarang merokok dan kalau merokok di area itu akan dikenakan sanki pidana berupa kurungan badan ataupun denda seperti yang disebutkan diatas,” tambahnya.

Didalam Perda, tambahnya, jelas dinyatakan bahwa setiap orang yang merokok di tempat area yang dinyatakan sebagai KTR di Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 41 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Selain itu, lanjutnya, setiap orang atau badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di area yang dinyatakan KTR diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah). “Artinya, promosi juga tidak boleh sembarangan,” katanya.

Sedangkan bagi setiap pengelola/penyelenggara, pimpinan atau penanggungjawab KTR tidak melaksanakan pengawasan internal, membiarkan orang lain merokok dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan KTR, katanya, diancam kurungan paling lama 15 hari atau denda pidana paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Area atau tempat yang dinyatakan KTR sesuai Pasal 7, sebutnya, adalah fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan dan laboratorium. Tempat proses belajar mengajar, meliputi sekolah perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, tempat kursus serta tempat proses belajar mengajar lainnya.

“Jadi, out put yang didapat dari penerapan Perda ini adalah bahwa DPRD bersama Pemko Medan konsern terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu juga, sarana pelayan umum terhindar dari kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan,” ungkapnya.

Sementara itu Sitorus menyebutkan, agar sanksi bagi perokok dipertegas bila merokok sembarangan. Dirinya juga mengharapkan, agar tempat khusus perokok diperbanyak, sehingga tdk merokok sembarangan. (X1)

Sumut

Satreskrim Polres Tebing Tinggi Kembalikan Uang Kerugian Negara Sebesar Rp1,4 M

Published

on

Konferensi Pers di Taman Musyawarah Polres Tebing Tinggi, Sabtu (21/9/2019) (WH/Geosiar)

Geosiar.com, Tebing Tinggi – Satreskrim Unit Tipikor Polres Tebing Tinggi berhasil mengembalikan uang kerugian Negara sebesar Rp1,4 miliar yang diduga dari korupsi dinas terkait yang ada di Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai)

Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolres Tebing Tinggi, AKBP Sunadi SIK didampingi Wakapolres Kompol R. Manurung SE, Kasat Reskrim AKP Rahmadani SH MH, Kasubbag Humas IPTU J. Nainggolan saat konferensi pers kepada awak media, Sabtu (21/9/2019) pukul 10.00 WIB di Taman Musyawarah Polres Tebing Tinggi.

Kegiatan itu menjelaskan terkait penanganan kasus korupsi yang ditangani dan di proses oleh Satuan Reskrim Polres Tebing Tinggi. Diketahui pada periode tahun 2018, sudah ditangani sebanyak 6 kasus tindak pidana korupsi yang seluruh kasus selesai dengan TGR (tuntutan ganti rugi). Atas kasus tersebut telah disetor ke kas Negara sebesar Rp 311.953.495.27.

Sementara periode tahun 2019, Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi menangani sebanyak 8 kasus tindak pidana korupsi dengan menyelesaikan 7 TGR. Kini juga telah dikembalikan kepada kas Negara sebesar Rp 1.057.053.109 dengan tanda bukti setor.

“1 kasus proses sidik tersangkanya 2 orang,” papar Kasat Reskrim.

Kegiatan konferensi pers ini berjalan dengan lancar, aman dan baik. (WH)

Continue Reading

Sumut

Lantik Bupati Labuhanbatu dan Asahan, Gubsu: Jangan Berhenti Mencintai Rakyat

Published

on

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi lantik pejabat definitif Bupati Labuhanbatu dan Bupati Asahan

Geosiar.com, Jakarta – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi melantik pejabat definitif Bupati Labuhanbatu dan Bupati Asahan.

Dua kepala daerah yang dilantik yakni, Andi Suhaimi Dalimunthe menggantikan Bupati Labuhanbatu sebelumnya Pangonal Harahap, yang terkena OTT KPK. Serta Surya menggantikan Bupati Asahan sebelumnya Taufan Gama Simatupang yang meninggal dunia. Keduanya akan mengisi sisa masa jabatan 2016-2021.

Dalam kegiatan pelatikan ini, Edy mengingatkan pentingnya menjadi orang yang baik dan jujur.

“Hari ini Anda telah bersumpah dengan kitab suci Alquran di atas kepala Anda. Amanah yang anda emban akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Miliki rasa takut kepada Allah, jangan ingkari sumpah itu dan berikan yang terbaik untuk masyarakat,” ujar Edy dalam sambutan usai pelantikan, di kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (20/9/2019).

“Berbuat jujur dan jangan berhenti mencintai rakyat. Sudah pasti banyak rakyat yang tidak memihak pada kita, tidak masalah. Lakukan karena Lillahi Ta’ala, mudah-mudahan akan dimudahkan Allah dalam menjalankan amanah,” tandas Edy.

Continue Reading

Sumut

330 KK di Samosir Terima Bantuan Perumahan

Published

on

Bupati Samosir Rapidin Simbolon

Geosiar.com, Samosir – Bantuan perumahan stimulan swadaya dibagikan kepada sebanyak 330 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

Bantuan hingga Rp17.500.000 per kepala keluarga itu bersumber dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) RI tahun 2019.

Bantuan bedah rumah diserahkan langsung oleh Bupati Rapidin Simbolon, pada Jumat (20/9/2019), kepada penerima melalui rekening di Bank Mandiri dengan sistem transaksi elektronik.

Bupati mengatakan, bantuan stimulan perumahan swadaya dipergunakan sesuai peruntukkan supaya warga dapat menempati rumah yang layak huni dan nyaman.

Dikutip dari antarasumut, para penerima itu yakni, 30 KK di Desa Parmonangan, Sitolu Huta (20), Panampangan (30), Parbaba Dolok (30), Sialanguan (20), Pardomuan Nauli (20), Huta Tinggi (20), Pardugul (20), Tanjung Bunga (20), Sinabulan (20), Lumban Suhi-suhi Toruan (80), Lumban Suhi-suhi Dolok (20).

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com