Connect with us

Nasional

Fadli Zon Usul Mobil Dinas Jokowi dengan Esemka

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Geosiar.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengusulkan agar mobil dinas Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan mobil Esemka yang diklaim sebagai mobil nasional.

“Ya kalau gitu Pak Jokowi seperti yang saya bilang waktu itu juga, ganti dong dengan mobil Esemka yang dibangga-banggakan. Saya kira itu spiritnya akan bagus, kan udah diproduksi,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Selain Jokowi, Fadli juga menyarankan agar mobil produksi PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) itu dijadikan kendaraan baru untuk para menteri. Hal ini diusulkannya mengingat pemerintah sudah menetapkan anggaran untuk mengganti mobil dinas baru.

“Esemka aja lah,” singkat Fadli.

Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra itu menyindir terkait asal usul komponen mobil Esemka yang digembor-gemborkan asli milik Indonesia. Dia pun meminta agar pihak Esemka terbuka.

“Saya dengar banyak partikel komponennya itu bukan komponen lokal. Nah itu harus terbukalah transparan. Tapi saya kira kejujuran bahwa itu bukan mobil nasional itu menandakan bahwa ini bukan komponen nasional yang mayoritas,” imbuh Fadli.

“Siapa tahu ini mobil dari China sana dibikin di Indonesia, dirakit kan, siapa tahu gitu. Kalau gitu mah semua orang juga bisa,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Jokowi telah meresmikan pabrik mobil Esemka yang diproduksi PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) pada Jumat (6/9). Dalam acara itu, Presiden

Direktur PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka), Eddy Wirajaya, menegaskan bahwa Esemka murni perusahaan swasta.

Nasional

Omnibus Law Senggol Buruh, Pakar Hukum Khawatir ‘Reformasi 98’ Terulang

Published

on

Demo buruh tolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. (Foto : dok/istimewa)

Geosiar.com, Jakarta – Pakar hukum lulusan Universitas Indonesia, Bivitri Susanti mengaku khawatir bila Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang lagi digodok pemerintah dan DPR berpotensi mengulang sejarah gerakan reformasi 1998. Hal ini dikatakannya mengingat masyarakat khususnya para buruh dan pekerja kompak menyuarakan penolakan hingga turun ke jalan.

“Ini sebenarnya yang terjadi pada masa orde baru, soal good government dipinggirkan, karena waktu itu kan istilahnya ‘pembangunan yes politik no’, waktu zaman Soeharto dulu, kemudian tidak hanya fondasi ekonomi, tetapi juga governance-nya rapuh sekali, karena waktu itu korupsi dibiarkan kemudian tumbuh kroni-kroni,” ujar Bivitri di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

Menurutnya, RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini sekadar mengagendakan pembangunan, investasi, dan bahkan mengungatkan presiden sebagai tokoh sentral dalam menentukan kebijakan negara. Kondisi inilah yang membuat saat ini tidak jauh berbeda dengan era orde baru pimpinan Soeharto. Apalagi, lanjutnya, pemerintah sekarang ini kompak dengan DPR untuk melemahkan KPK.

“Nah bahayanya, cara pikir pemerintah saat ini kan cenderung kesitu, bahwa yang penting investasi, masalah korupsi dan sebagainya pinggirkan saja dulu karena mengganggu investasi, bahkan sebelum RUU ini diajukan KPK-nya memang menurut saya secara sistematis sudah dimatikan,” jelasnya.

Wakil Ketua Sekolah Hukum Jentera itu mencontohkan pasal dalam RUU yang dinilai semakin menegaskan keotoritasan seorang presiden, yakni pasal 170. Disitu, presiden dengan sikap otoriter bisa membuat peraturan untuk menggugurkan undang-undang yang sebelumnya dilarang dalam konstitusi.

“RUU cipta kerja ini memang pengen sekali efesiensi dan pengen sekali pemusatan kekuasaan di presiden,” lanjutnya.

Bila RUU ini tetap ditindaklanjuti, kata Bivitri, bukan tak mungkin penolakan-penolak kecil dari kaum buruh yang sudah dilakukan beberapa hari belakangan akan semakin membesar dan meluas ke seluruh elemen masyarakat.

“Jadi saya bukannya menakut-nakuti, tapi buat saya kalau kita sudah punya pengalaman sejarah ada karakteristik yang bisa kita catet, ya jangan diulang lagi sekarang melalui RUU Cipta Kerja,” tandas dia.

Continue Reading

Nasional

Bamsoet Dukung Penghentian 36 Kasus Dugaan Korupsi

Published

on

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/11/2019). (Foto : TEMPO/Putri)

Geosiar.com, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghentikan penyelidikan terhadap 36 perkara. Menurutnya, langkah itu tepat untuk dilakukan demi kepastian hukum.

“Saya kira langkah yang dilakukan KPK sudah tepat, menegaskan apakah suatu kasus berlanjut atau tidak,” ujar Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Sabtu (22/2/2020).

Apalagi, lanjut Bamsoet, terdapat sejumlah perkara yang tidak memenuhi syarat secara hukum untuk dilanjutkan. Hal ini ditegaskannya untuk kepastian hukum bagi pihak terkait.

“Memang ada yang beberapa kasus yang memang tidak memenuhi secara hukum, daripada itu tidak menimbulkan kepastian hukum. Maka harus diputuskan, lanjut atau tidak lanjut. Sehingga menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak,” jelas Waketum Golkar itu.

Namun, Bamsoet kembali menyerahkan keputusan kepada lembaga antirasuah itu dan mempersilahkan masyarakat untuk menilai.

“Kita serahkan semuanya kepada kajian yang dilakukan KPK. Biarkan masyarakat yang menilai. Itu adalah kewenangan KPK untuk melakukan penegakan hukum dan kita juga tidak bisa melakukan imbauan yang sifatnya intervensi,” tandasnya.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengumumkan pihaknya menghentikan penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi yang dinilai tak memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tanpa menyebut kasus secara spesifik, Ali mengatakan, 36 perkara itu melibatkan aparat penegak hukum, anggota legislatif, hingga petinggi BUMN.

Continue Reading

Nasional

Kegiatan Alam Berujung Petaka, 9 Siswa SMPN 1 Turi Meninggal

Published

on

Proses evakuasi siswa SMPN 1 Turi yang hanyut di Sungai Sempor, Dusun Dukuh, Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Jumat (21/2/2020). (Foto : ANTARA/Andreas Fitri Atmoko)

Geosiar.com, Sleman – Kegiatan susur sungai yang dilakukan pelajar SMPN 1 Turi pada Jumat (21/2/2020) berujung petaka. Dilaporkan, sembilan siswa meninggal dunia setelah hanyut terbawa arus sungai yang meluap.

“Total sembilan korban (meninggal),” ujar Kapolda DI Yogyakarta Irjen Asep Suhendar saat ditemui di lokasi kejadian Sungai Sempor, Dusun Dukuh, Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Sleman, Sabtu (22/2/2020).

Proses evakuasi dilakukan oleh Tim SAR gabungan sejak Jumat hingga hari ini. Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantana merilis jumlah korban tewas teridentifikasi per pukul 23.00 WIB sebanyak tujuh orang.

“Update hingga 04.20 WIB, telah ditemukan satu lagi korban sehingga total ada tujuh orang korban meninggal dunia. Korban terakhir teridentifikasi pukul 23.00 WIB,” ujar Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantana dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/2/2020).

Namun, jumlah korban tewas yang ditemukan tim bertambah usai Kepala Basarnas Yogyakarta, Lalu Wahyu Efendi mengkonfirmasi penemuan dua korban terakhir pada pukul 10.15 WIB dan 10.35 WIB. Namun untuk identitasnya belum terkonfirmasi.

“Identitasnya belum, baru proses identifikasi, tapi tadi ditemukan di 10.15 WIB di dam Lengkong dan 10.35 WIB di dam Polowidi dalam kondisi meninggal dunia. Kami masih cari 1 siswa lagi,” jelas Lalu Wahyu Efendi, Sabtu (22/2/2020).

Berikut laporan identifikasi 7 korban meninggal:

1. Sovie Aulia (perempuan, 15 tahun) warga Sumberejo RT 22 RW 6, Kaliurang, Srumbung, Magelang

2. Arisma Rahmawati (perempuan, 13) warga Ngentak RT 2 RW 23, Tepan, Bangunkerto, Turi

3. Nur Azizah (perempuan, 15) warga Kembangarum RT 2 RW 30, Donokerto, Turi

4. Lathifa Zulfaa (perempuan, 15) warga Kembangarum RT 4 RW 33, Donokerto, Turi

5. Khoirunnisa Nurcahyani Sukmaningdyah (perempuan, 14) warga Karanggawang RT 5 RW 25 Girikerto, Turi

6. Evieta Putri Larasati (perempuan, 13) warga Soprayan RT 4 RW 19 Girikerto, Turi

7. Faneza Dida (perempuan, 13) warga Glagahombo RT 3 RW 19, Girikerto, Turi

Sementara korban yang belum teridentifikasi (2 orang) dan belum ditemukan (1 orang), yaitu:

1. Yasinta Bunga (perempuan, 13) warga Donokerto, Turi. Ciri-ciri: di pipi ada tahi lalat, tinggi 150cm, 40kg, kulit putih, rambut agak keriting sepinggang

2. Zahra Imelda (perempuan, 12) warga Wonokerto, Turi. Ciri-ciri: hitam manis, tinggi 140 cm, rambut sebahu bergelombang, agak kurus

3. Nadine Fadilah (perempuan, 12) warga Donokerto, Turi. Ciri-ciri: kecil, kurus, kuning langsat, tinggi 140cm.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com