Connect with us

Nasional

Fadli Zon Usul Mobil Dinas Jokowi dengan Esemka

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Geosiar.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengusulkan agar mobil dinas Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan mobil Esemka yang diklaim sebagai mobil nasional.

“Ya kalau gitu Pak Jokowi seperti yang saya bilang waktu itu juga, ganti dong dengan mobil Esemka yang dibangga-banggakan. Saya kira itu spiritnya akan bagus, kan udah diproduksi,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Selain Jokowi, Fadli juga menyarankan agar mobil produksi PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) itu dijadikan kendaraan baru untuk para menteri. Hal ini diusulkannya mengingat pemerintah sudah menetapkan anggaran untuk mengganti mobil dinas baru.

“Esemka aja lah,” singkat Fadli.

Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra itu menyindir terkait asal usul komponen mobil Esemka yang digembor-gemborkan asli milik Indonesia. Dia pun meminta agar pihak Esemka terbuka.

“Saya dengar banyak partikel komponennya itu bukan komponen lokal. Nah itu harus terbukalah transparan. Tapi saya kira kejujuran bahwa itu bukan mobil nasional itu menandakan bahwa ini bukan komponen nasional yang mayoritas,” imbuh Fadli.

“Siapa tahu ini mobil dari China sana dibikin di Indonesia, dirakit kan, siapa tahu gitu. Kalau gitu mah semua orang juga bisa,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Jokowi telah meresmikan pabrik mobil Esemka yang diproduksi PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) pada Jumat (6/9). Dalam acara itu, Presiden

Direktur PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka), Eddy Wirajaya, menegaskan bahwa Esemka murni perusahaan swasta.

Nasional

MUI Apresiasi Penundaan RKUHP

Published

on

Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo menunda pengesahan RUU KUHP dan dikabarkan pengesahan tidak dilakukan oleh DPR Periode 2014-2019. Hal itu diapresiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI.

“Presiden sebagai pimpinan kita sudah memberikan ruang lagi untuk pembahasan, kajian, dan pendalaman terhadap materi RKUHP,” ungkap Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2019).

Kajian mendalam terhadap materi RKUHP diakui sangat penting agar tidak merugikan warga negara.

“Jangan sampai kalau sudah diketok, malah bermasalah untuk kita semua,” katanya.

Ikhsan mengatakan, penundaan ini mesti dimanfaatkan masyarakat sipil, akademisi, hingga DPR untuk mengakomodasi dan membahas pasal-pasal krusial. “Seperti soal perzinahan, penghinaan terhadap presiden, yang kaitannya dengan perempuan, dan lainnya.”

Keputusan pemerintah menunda pengesahan RKUHP, lanjut Ikhsan, harus ditanggapi dengan positif.

“Barang kali masih ada ruang untuk diperdebatkan lagi dan untuk lebih menyempurnakan lagi pasal-pasal di dalamnya. Itu semangatnya,” tandasnya.

Continue Reading

Nasional

Tonton Film Hayya, Anies Baswedan Teringat Penderitaan Palestina

Published

on

Anies Baswedan menonton film Hayya

Geosiar.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonton film ‘Hayya, The Power of Love 2’ di Studio XXI Pondok Indah Mall, Jakarta, pada Kamis (19/9/2019). Ia menikmati film itu bersama istrinya, Fery Farhati serta ibundanya, Aliyah Rasyid Baswedan.

Anies mengaku, film tersebut mengingatkannya pada penderitaan anak-anak di Palestina. Juga kepedulian bangsa Indonesia pada Palestina. Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan lima foto yang diunggah di akun instagramnya.

Menurut Anies, cinta merupakan kata kerja dan semua hal sebenarnya bisa dikerjakan sebagai ungkapan cinta.

“Apalagi untuk anak yatim piatu dari tanah pendudukan yang penuh desingan peluru,” kata Anies.

Ia menambahkan, setelah menonton film itu, dirinya merasa ‘Hayya’ padat akan pesan dan sukses mengalirkan nuansa haru, takjub, dan menggugah simpati.

Unggahan Anies ini mendapatkan komentar dari hampir 2.000an netizen.

Akun resmi film tersebut, @hayyathemovie juga menangkap layar unggahan Anies ini dijadikan unggahan mereka pada Jumat, 20 September 2019.

“Oh iya, kemarin kita kedatangan tamu besar di PIM XXI, yakni pak gubernur #@aniesbaswedan dan beliau kebetulan juga suka dengan filmnya,” tulisnya.

Film yang dibintangi oleh Fauzi Baadila itu sudah mencatat ada 93.276 penonton di hari pertama.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP, Ini Kata PKB

Published

on

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Geosiar.com, Jakarta – Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anwar Rachman menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo soal penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menurutnya, kini saatnya Indonesia mempunyai kitab hukum pidana sendiri untuk menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda itu.

“Kami sangat menyayangkan, kalau tidak sekarang kapan lagi kita punya KUHP sendiri?” ujar Anwar kepada awak media, Sabtu (21/9/2019).

Proses pembahasan dan revisi KUHP ini ternyata telah berjalan selama 40 tahun dengan menguras anggaran, tenaga, dan pikiran.

Menurut Anwar, wajar saja hal ini menimbulkan pro-kontra terhadap RKUHP mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi. Akan tetapi tambahnya, pengesahan RKUHP sebaiknya tetap dilakukan oleh DPR periode ini.

Anwar mengatakan, pihak-pihak yang tak sepakat dengan RKUHP tinggal mengajukan uji materi saja ke Mahkamah Konstitusi.

“Yang tidak setuju terhadap pasal-pasal dalam KUHP baru kan bisa ajukan judicial review ke MK,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan agar menunda pengesahan RKUHP. Jokowi menyatakan bahwa ada 14 pasal yang bermasalah, dan menurutnya harus dikaji ulang.

“Saya lihat materi yang ada, substansi yang ada kurang lebih 14 pasal,” jelas Jokowi, di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com