Connect with us

Dunia

Trump Ditawari Rudal Hipersonik Milik Rusia

Published

on

Ilustrasi Jet tempur Mikoyan MiG-31 membawa rudal penjelajah Kinzhal yang diklaim merupakan senjata hipersonik Rusia. (Foto: TASS/Alexei Nikolsk)

Geosiar.com, Vladivostok – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ditawarkan senjata hipersonik milik Rusia secara langsung oleh Vladimir Putin. Presiden Rusia itu lebih memilih menjual senjata hipersonik itu ketimbang harus mengembangkannya sendiri.

“Saya sudah memberi tahu Donald Trump, Apakah Anda ingin kami menjualnya [persenjataan hipersonik] kepada Anda? Dan kami akan menyeimbangkan semuanya dengan itu,” ujar Putin di Eastern Economic Forum (EEF), Vladivostok, Kamis (5/9) seperti dikutip dari RT.com.

Namun, Putin tidak mengetahui apakah Trump mempertimbangkan tawaran itu, sebab Washington juga sedang berusaha membuat senjata hipersonik sendiri.

“Yah, mungkin mereka akan melakukannya. Tapi mengapa membelanjakan uang ketika kita sudah menghabiskannya dan bisa mendapatkan sesuatu sebagai balasan tanpa merusak keamanan kita sendiri dan demi menciptakan keseimbangan?” lanjut Putin.

Lebih lanjut, Putin mengklaim tawaran senjata hipersonik itu merupakan tawaran khusus kepada AS. Dia pun menyatakan siap untuk berdialog mendiskusikan penjualan itu dengan Trump.

“Ini adalah tawaran khusus, tetapi dalam hal apa pun, Rusia siap untuk dialog ini, untuk diskusi ini. Namun sejauh ini kami belum menerima jawaban yang jelas dari Amerika,” ujar Putin.

Senjata hipersonik sering menjadi momok menakutkan bagi teknologi militer. Sebab, rudal ini bisa mencapai kecepatan sangat tinggi yang membuatnya lebih sulit untuk dicegat dengan sistem antirudal saat ini.

Dunia

Indonesia Tegaskan Tolak Permukiman Israel di Palestina

Published

on

Menlu Retno Marsudi

Geosiar.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia menolak pernyataan Amerika Serikat (AS) yang mendukung Israel untuk membangun permukiman Yahudi di Tepian Barat, Palestina.

Menlu Retno Marsudi menyatakan, rencana pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina bertentangan dengan hukum Internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB.

“Bahwa Indonesia menolak secara tegas pernyataan yang mengatakan pembangunan permukiman ilegal Israel di tepi barat tidak bertentangan dengan hukum Internasional. Pernyataan ini secara jelas bertentangan dengan hukum Internasional dan berbagai resolusi DK PBB yang terkait,” ujar Retno di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Ia mengatakan, Indonesia secara tegas menentang tindakan Israel membangun permukiman ilegal di wilayah Palestina. Pembangunan permukiman ilegal itu yakni de facto aneksasi dan menjadi penghalang upaya perdamaian antara Israel dan Palestina.

“Berdasarkan resolusi dua negara dan yang terakhir Indonesia mengatakan kita mendesak masyarakat Internasional untuk bersatu, untuk memberikan dukungan bagi rakyat Palestina,” ungkapnya.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sebelumnya mengklaim wilayah permukiman warga Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak lagi dianggap tidak sah.

“Setelah mempelajari seluruh perdebatan dengan seksama, AS menyimpulkan keberadaan pemukiman warga Israel di Tepi Barat sesuai dengan hukum internasional,” kata Pompeo kepada awak media di Washington, dikutip dari AFP.

Pernyataan Pompeo itu membuat posisi AS dan sejumlah negara anggota DK PBB menjadi bertentangan. Akan tetapi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu malah memuji langkah AS itu.

Continue Reading

Dunia

Indonesia dan Malaysia Teken MoU Tentang Demarkasi dan Survei Batas Internasional

Published

on

Indonesia dan Malaysia Teken MoU Tentang Demarkasi dan Survei Batas Internasional

Geosiar.com, Kuala Lumpur –  Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Demarkasi dan Survei Batas Internasional antara Malaysia (Sabah dan Serawak) dan Indonesia (Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat).

Kegiatan penandatanganan ini dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (21/11/2019), bertepatan dengan Joint Malaysia-Indonesia Boundary between Malaysia (Sabah & Serawak) and Indonesia (Kalimantan Utara & Kalimantan Barat)(JMI-43).

MoU ditandatangani oleh Ketua Setia Usaha Kementerian Air, Tanah, dan Sumber Asli Malaysia Datuk Zurinah Pawanteh dan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo. Selain MoU, peta hasil survey demarkasi yang merupakan lampiran dari MoU juga sudah  ditandatangani oleh Direktur Jenderal Departemen Survey and Mapping Malaysia Dato’ Sr Dr. Azhari bin Mohamed dan Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan RI  Laksamana Pertama Bambang Supriadi, masing-masing selalu Ketua Tim Teknis Penegasan batas kedua negara.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya mengatakan, perjanjian itu bakal berdampak positif pada kedua negara terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat.

“Acara ini sangat penting, walaupun hanya sebentar tapi berdampak 100 sampai 200 tahun kedepan, dengan adanya perjanjian tersebut berdampak bagi wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk pembangunan wilayah, kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” ujar Mendagri.

“MoU tersebut juga memastikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat di kedua belah negara,” tambah Mendagri.

MoU dipandang sebagai tonggak sejarah yang istimewa dalam hubungan bilateral kedua negara karena mengakhiri perbedaan pendapat dalam penegasan batas darat atau yang lazim dikenal dengan Outstanding Boundary Problems (OBP) di dua segmen yaitu segmen fi sekitar Sungai Simantipal dan segmen C500-C600 yang keduanya terletak di perbatasan antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Kedua segemen itu sudah menjadi OBP masing-masing sejak tahun 1978-1989.

Penandatanganan MoU tersebut juga sudah  membuka jalan bagi kedua negara untuk mempercepat penyelesaian OBP di tiga segmen lain yaitu Segmen Pulau Sebatik, Sungai Sinapad-Sesai, dan B- 2700-3100 yang disepakati akan diselesaikan pada tahun 2020 mendatang.

Penekenan MoU itu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Indonesia untuk membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Lambang, yang letaknya tidak jauh dari Kawasan Sungai Simantipal yang baru disepakati.

Continue Reading

Dunia

Ibu Hamil di Hutan Prancis Diserang Anjing Hingga Tewas

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Prancis – Seorang ibu hamil (29) di Prancis tewas diserang sejumlah anjing saat berjalan-jalan dengan anjing peliharaannya di sebuah hutan. Tim penyidik pada Selasa (19/11/2019), mengatakan anjing milik korban melolong tanda memberi sinyal meminta bantuan atas apa yang dialami tuannya.

Identitas ibu hamil itu tidak dipublikasi. Peristiwa nahas ini terjadi pada Sabtu, 16 November 2019, di sebuah kawasan hutan kota di Villers-Cotterets atau sekitar 90 kilomter dari utara Ibu Kota Paris, Prancis.

Berdasarkan hasil autopsi memperlihatkan korban tewas lantaran mengalami pendarahan setelah beberapa ekor anjing menggigitnya mulai dari bagian bawah tubuhnya sampai ke kepala.

Jaksa Penuntut, Frederic Trinh mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan post mortem pada beberapa bekas gigitan.

Menurut Trinh, pihaknya sudah melakukan pengetesan pada 93 ekor anjing, termasuk beberapa anjing pemburu dan lima ekor anjing milik korban untuk menentukan anjing mana saja yang telah menyerangnya. Surat kabar Le Courrier Picard mewartakan, anjing-anjing yang menyerang korban diduga sedang berburu rusa.

Korban menelepon orang tuanya ketika merasa terancam oleh kehadiran anjing-anjing itu. Namun sayangnya saat ditemukan, tubuh korban sudah tidak bernyawa.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com