Connect with us

Nasional

F-PDIP Kritik Kebijakan Anies Soal PKL di Trotoar

Published

on

Ilustrasi pedagang kaki lima.

Geosiar.com, Jakarta – Kader PDIP yang juga anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menanggapi rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang ingin memfasilitasi pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan di trotoar.

Sebelumya, Anies berencana akan memfasilitasi PKL berjualan di trotoar namun harus sesuai aturan. Peraturan itu berwujud undang-undang, Perpres, sampai peraturan menteri.

“Jadi, penggunaan ruang trotoar untuk PKL itu merujuk pada Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Kemudian, atas dasar itu, ini dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kesimpulannya, PKL diperbolehkan berada di trotoar selama mengikuti pengaturan Permen PUPR,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (4/9).

Namun, menurut Gembong, rencana itu sangat tidak tepat dan berpotensi menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, Gembong menyebut kebijakan itu sekadar kamuflase Anies yang terlihat seolah-olah pro kepada rakyat kecil.

“Sangat kurang tepat dan kebijakan itu akan menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat. Ini kan dari awal Pak Anies di DKI kan seperti itu, bahwa Pak Anies itu membuat kebijakan yang seolah-olah pro kepada pedagang kecil, seolah-olah pro kepada warga miskin. Tapi itu kan hanya seolah-olah,” kata Gembong kepada wartawan, Kamis (5/9/2019). .

Gembong pun menilai Anies sebagai sosok yang selalu membuat kebijakan kontroversial tanpa memikirkan dampak kebijakan itu sendiri bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, ia sangat menyayangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Anies.

“Tetapi memang inilah Pak Anies selalu membuat kebijakan yang kontroversial. Kami fraksi PDI Perjuangan sangat menyayangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Anies,” lanjutnya.

Menurut Gembong, kebijakan Anies untuk menempatkan PKL di trotoar bukan termasuk solusi guna memberikan ruang kepada PKL. Sebab, trotoar bukanlah lapak bagi PKL untuk berjualan.

“Sebenarnya cara Pak Anies itu mengentaskan persoalan PKL itu bukan menempatkan PKL pada tempat yang bukan pada fungsinya. Kalau di trotoar bukan fungsinya untuk jualan PKL kan,” sambungnya.

Jika Anies memang peduli kepada PKL, kata Gembong, semestinya mencarikan lahan yang tepat dan layak untuk pedagang berjualan.

“Seharusnya yang harus dilakukan Pak Anies, kalau memang Pak Anies betul-betul pro kepada PKL mencarikan tempat yang layak bagi PKL itu agar mereka dapat berjualan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat mereka untuk mencari nafkah menghidupi anak istri, kan seperti itu harusnya,” sarannya.

Lebih lanjut, Gembong membeberkan kalau alokasi anggaran yang dimiliki Pemprov DKI cukup besar untuk sekadar mencarikan lokasi tepat bagi PKL.

“Oh iya, Pemprov ini apa sih yang kurang. Alokasi anggaran besar. Dengan alokasi anggaran yang besar, kalau Pak Anies betul-betul berpihak kepada PKL harusnya Pak Anies berupaya sekuat tenaga mencari lokasi yang baik untuk meningkatkan pendapatan dari PKL itu.” sindirnya.