Connect with us

Nasional

Pansel Umumkan 10 Nama Capim KPK

Published

on

Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih dan anggota Pansel usai menyerahkan 10 nama Capim KPK ke Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/9/2019). (Foto: SINDOnews/Dita Angga)

Geosiar.com, Jakarta – Usai menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), panitia seleksi (Pansel) akhirnya mengumumkan 10 nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 yang lolos tahapan selanjutnya ke publik. Kesepuluh kandidat itu akan menjalani tes terakhir di DPR.

Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih, mengatakan pemilihan kesepuluh kandidat tersebut telah melalui beberapa pertimbangan, termasuk hasil tes kesehatan dan wawancara terbuka.

“Tidak ada yang tidak ada catatan, semua ada catatan. Kemudian kita pelajari, kita nilai, kita pertimbangkan dari berbagai aspek dan inilah hasilnya,” kata Yenti dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Lebih lanjut, Yenti membeberkan kesepuluh nama capim itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, di antaranya dosen, polisi, jaksa, komisioner KPK, hakim, hingga advokat. Perbedaan latar belakang ini, kata Yenti, merupakan amanah berdasarkan Undang-Undang.

“UU mengatakan ada unsur masyarakat dan pemerintah, unsur masyarakatnya mana, unsur pemerintahnya mana, nah dosen dan advokat unsur masyarakat menurut UU KPK. Yang penting kami sesuai UU, 10 yang diserahkan ini harus dua unsur itu, itu amanah Undang-Undang,” pungkas dia.

Adapun kesepuluh nama capim KPK tersebut adalah Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta, Kapolda Sumatera Selatan Firli Bahuri, Auditor Utama Investigatif BPK RI I Nyoman Wara, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Johanis Tanak, Advokat Lili Pintauli Siregar.

Kemudian, pendiri Malang Corruption Watch sekaligus Dosen di Universitas Muhammadiyah Malang Luthfi Jayadi Kurniawan, Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar Nawawi Pomolango, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nurul Ghufron.

Selanjutnya, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha di Sekretariat Kabinet Roby Arya Brata, dan Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Danang Joyo.