Connect with us

Dunia

Demonstrasi Tak Usai, Pemimpin Hong Kong Nyesal Usul RUU Ekstradisi

Published

on

Pemimpin Hong Kong Carrie Lam. (Foto: Istimewa)

Geosiar.com, Hong Kong – Aksi unjuk rasa berkepanjangan yang digelar masyarakat membuat Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, menyesal telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi kepada otoritas China. Sebenarnya, RUU esktradisi yang sedang ia usul dimaksudkan untuk menyumbat celah hukum di sistem Hong Kong.

“Ini bukan sesuatu yang diperintahkan, dipaksakan oleh pemerintah pusat,” ujar Carrie Lam seperti dikutip dari Reuters, Selasa (3/9/2019).

Kemudian, ia pun menyatakan penyesalan yang mendalam karena telah mendorong untuk meloloskan RUU tersebut.

“Ini adalah bukti sangat tidak bijaksana mengingat keadaan dan tingkat ketakutan serta kegelisahan yang sangat besar di antara orang-orang Hong Kong dengan daratan China, yang kita tidak cukup sensitif untuk rasakan dan pahami,” lanjut dia.

Selain menyesal sudah menyetujui usulan RUU tersebut, Carrie Lam juga mengungkapkan rasa frustasi atas situasi di Hong Kong saat ini. Ia pun mengaku sedih atas ketidakmampuan dirinya dalam memberi solusi politik untuk meredakan ketegangan di kalangan masyarakat.

“Sekarang bukan saatnya mengasihani diri sendiri karena ketidakmampuan saya memberikan solusi politik untuk menenangkan sejumlah besar pengunjuk rasa damai yang sangat marah dengan pemerintah, dengan saya khususnya. Ketidakmampuan untuk menawarkan situasi politik untuk meredakan ketegangan adalah sumber kesedihan saya,” lanjutnya.

Kendati demikian, Carrie Lam menegaskan jika dirinya tidak akan mengundurkan diri dan akan terus membantu Hong Kong dalam setiap situasi sulit dan melayani rakyat Hong Kong.

“Pilihan tidak mengundurkan diri adalah pilihan saya pribadi,” tegasnya, seraya berkeras dirinya ingin “membantu Hong Kong dalam setiap situasi sulit dan melayani rakyat Hong Kong.”

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa massa di Hong Kong yang dipicu oleh penolakan terhadap RUU ekstradisi semakin memanas. Awalnya, demonstran menuntut pemerintah membatalkan pembahasan RUU ekstradisi yang memungkinkan tersangka suatu kasus diadili di negara lain, termasuk China.

Sebab, demonstran menganggap sistem peradilan di China kerap kali bias, terutama bila berkaitan dengan Hong Kong sebagai wilayah otonom yang masih dianggap bagian dari daerah kedaulatan Beijing.

Demonstran khawatir beleid itu akan digunakan untuk membungkam para aktivis Hong Kong yang tidak sepakat dengan aturan yang diterapkan China. Aksi protes yang terus meningkat membuat Lam menangguhkan pembahasan RUU itu pada 15 Juni. Kemudian, pada 9 Juli, ia pun mengumumkan bahwa RUU itu telah mati.

Namun, aksi protes itu sudah terlalu berkembang, malah para demonstran memperluas tuntutan mereka hingga keingininan untuk membebaskan Hong Kong dari China.