Connect with us

Nasional

Pansel Capim KPK Bantah Tuduhan Koalisi Masyarakat Sipil

Published

on

Anggota Pansel Capim KPK Hendardi.

Geosiar.com, Jakarta – Salah satu anggota Panitia seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Hendardi membantah tuduhan yang diberatkan kepada pihaknya terkait politisasi dalam proses seleksi pimpinan KPK periode 2019-2023. Tudingan itu disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil.

Hendardi justru menuduh balik bahwa Koalisi Masyarakat Sipil yang telah berpolitik dalam menyikapi proses seleksi Capim KPK hingga sejauh ini. Menurut Hendardi, Koalisi Masyarakat Sipil berpolitik sampai menggalang dukungan sejumlah tokoh untuk menekan Presiden Joko Widodo agar mengintervensi proses seleksi.

“Mereka yang berpolitik, mereka galang orang-orang, Pak Busyro suruh ngomong, Pak Abdul Syafii itu disuruh bicara untuk menekan presiden. Menekan presiden bukan berpolitik?” ujar Hendardi di Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (29/8/2019).

Hendardi berpendapat, Koalisi Masyarakat Sipil melontarkan berbagai kritik yang tidak beralasan lantaran memiliki kepentingan sendiri terhadap nama tertentu yang mengikuti seleksi capim KPK.

“Saya kira begitu. Dia ingin si A tetapi enggak ingin si B. Dia penggal si B tetapi ingin masukin si A,” imbuhnya.

Dia menduga, Koalisi Masyarakat Sipil memiliki “vested interest” atau kepentingan pribadi terhadap seleksi capim kali ini.

“Buktinya sampai sekarang mungkin belum kesampaian apa yang mereka inginkan, interest-interest yang mereka inginkan, kalau mereka bilang enggak ada interest apa-apa, semata-mata ini, itu, nonsense,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Hendardi menyinggung salah satu kritikan yang kerap dilontarkan Koalisi Masyarakat Sipil yakni terkait kewajiban menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, LHKPN tidak pernah dipermasalahkan ketika proses seleksi baru berjalan.

Hal itu dikatakan Hendardi merupakan indikasi kepentingan pribadi (vested interest) Koalisi Masyarakat Sipil dalam mendukung calon tertentu.

“Jangan sekarang dipersoalkan dulu enggak dipersoalkan, itu saya kira lucu aja. Saya kira ada interest yang enggak kesampaian, sehingga mereka terus menerus sampai terakhir yang tiga orang pansel ini dipermasalahkan,” tandasnya.

Seperti diketahui, proses pemilihan capim KPK kali ini banyak menuai kritikan dari sejumlah kalangan. Pasalnya, kandidat yang terpilih dalam 20 besar dinilai pernah melanggar kode etik. Tak main-main, kritikan itu bahkan disampaikan oleh pegawai KPK sendiri, termasuk Juru bicara KPK, Febri Diansyah.