Menteri PPPA: Hukum Kebiri Sudah Final dan Mengikat

by

Geosiar.com, Jakarta – Polemik hukum kebiri melalui suntik kimia menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise menegaskan, hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sudah final dan mengikat semua pihak.

“Pemberatan hukuman tertuang dalam Undang-Undang yang sudah final dan semua pihak harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang tersebut,” ujar Yohana di Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Adapun aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dengan demikian, Yohana mengapresiasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang dengan berani menjatuhkan vonis dengan pemberatan hukuman bagi terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap sembilan anak yang terungkap beberapa waktu lalu.

“Sembilan anak di Mojokerto menjadi korban kejahatan seksual, dicabuli. Pengadilan Negeri Mojokereto adalah pengadilan yang pertama kali mengeluarkan keputusan penjatuhan hukuman tambahan. Saya mengapresiasi itu,” lanjut dia.

Kendati kebiri dilegalkan, Yohana tetap mengakui bahwa hukuman tersebut pasti menimbulkan pertentangan, terutama dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Namun, Undang-Undang sudah keluar dan sudah final. Undang-Undang tersebut sudah cukup kuat. IDI harus tunduk pada Undang-Undang. Kalau melawan berarti melanggar Undang-Undang,” tegas dia.

Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Yohana berharap pemberatan hukuman kebiri menjadi peringatan bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.