Connect with us

Nasional

Ketua Bawaslu Temui Jokowi di Istana, Usul Revisi UU Pilkada

Published

on

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan. (Foto: istimewa)

Geosiar.com, Jakarta – Usulan revisi undang-udang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada) telah diajukan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan. Bahkan, Abhan mendatangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

“Kami melihat bahwa regulasi pilkada ada yang menurut kami perlu dilakukan revisi terbatas terkait nomenklatur kelembagaan dan juga pasal-pasal yang barangkali kurang efektif untuk bisa dilakukan revisi,” kata Abhan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Menurut Abhan, bagian yang penting direvisi dari UU Pilkada adalah terkait syarat bagi mantan narapidana kasus korupsi yang mencalonkan diri menjadi kepada daerah.

“Satu contoh adalah soal syarat calon napi koruptor. Saya kira harus dipertegas dengan UU Pilkada ini kalau kita semua bahwa calon yang diusung parpol di Pilkada adalah orang yang bebas dari napi koruptor dan harus di-UU, tidak cukup dengan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum),” jelasnya.

Selain itu, Abhan mengaku sudah menyerahkan naskah akademik revisi UU Pilkada kepada Jokowi dalam pertemuan itu.

“Mekanisme yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan revisi terbatas, atau revisi seluruh UU Nomor 10 Tahun 2016. Tadi kami tadi melakukan usulan itu kepada pemerintah, dan kami juga menyerahkan naskah akademik atas usulan revisi UU 10 tahun 2016,” sambungnya.

Menurut Abhan, Jokowi justru memberikan respons positif atas usulan revisi UU Pilkada tersebut. Bahkan, Jokowi mengusulkan agar masa kampanye lebih bisa diefektifkan.

“Pak Presiden merespons baik, bahkan misalnya soal masa kampanye gimana kalau diefektifkan, jangan terlalu panjang, yang kayak gitu. Itu nanti kami koordinasi lebih lanjut dengan Mendagri, sebagai leading sector, untuk kemudian berkomunikasi lebih lanjut dengan DPR RI,” pungkas dia.

Selain mengusulkan revisi UU Pilkada, kedatangan Abhan untuk melaporkan kinerja Bawaslu dalam mengawasi Pemilu 2019 dan persiapan kontestasi Pilkada 2020.