Connect with us

Politik

KPK Harap Jokowi Ikut Amati Proses Seleksi Capim

Published

on

Juru bicara KPK, Febri Diansyah

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut mengamati proses seleksi calon pimpinan (capim) periode 2019-2023. KPK menyebut panitia seleksi yang bekerja menyaring capim adalah mandat dari presiden.

“Sensitivitas ini sangat penting bagi kita semua dan bagi pihak yang masih menginginkan KPK bekerja melakukan pemberantasan korupsi ke depan,” ujar Juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jumat (23/8/2019).

Kini hanya tersisa 20 nama capim yang lolos ke tahap seleksi selanjutnya. Unsur kepolisian lebih dominan berada di deretan nama itu dengan 4 calon, yaitu Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Antam Novambar, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firli Bahuri, Dosen Sespim Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto serta Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Sri Handayani.

Menyusul 3 orang capim lainnya dari akademisi atau dosen, serta 3 orang jaksa. Lalu, komisioner dan pegawai KPK 2 orang, 2 orang PNS 2, 1 orang advokat, hakim 1 orang, dan lain-lain 2 orang.

Berdasarkan catatan KPK, di antara 20 orang nama itu, beberapa di antaranya memiliki rekam jejak bermasalah. Mereka diduga tidak patuh dalam membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, pernah menerima gratifikasi, melakukan perbuatan yang menghambat kerja KPK dan melakukan pelanggaran kode etik ketika bekerja di KPK.

Nama-nama yang lolos seleksi capim KPK itu ditampik oleh Koalisi Kawal Capim KPK. Dua nama yang paling disorot yakni Antam dan Firli. Antam diduga sempat mengintimidasi eks Direktur Penyidikan KPK Endang Tarsa. Sedangkan, Firli pernah dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran etik semasa menjabat Deputi Penindakan KPK.

Ketua Pansel KPK, Yenti Garnasih mengungkapkan, tidak ada yang salah dengan rekam jejak calon yang lolos. Selain menerima masukan dari masyarakat, Yenti mengatakan menerima masukan dari 8 lembaga, di antaranya KPK dan Polri.

Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana mengatakan pansel capim KPK justru terkesan hirau masukan dari masyarakat. Respon pansel, kata dia, acapkali negatif dan defensif.

“Padahal masukan tak hanya diberikan oleh koalisi, tapi juga tokoh agama dan eks komisioner KPK,” tandasnya.

Febri menyatakan atas permintaan pansel, KPK juga telah memberikan data rekam jejak para calon pimpinan. KPK katanya, akan kembali membahas rencana lanjutan penelusuran rekam jejak setelah pansel mengumumkan 20 nama tadi sore. Dia mengatakan masyarakat juga bisa memberikan informasi terkait capim KPK melalui call center 198.

Politik

DPRD Medan akan Laporkan RS Mitra Medica, Gaji Petugas Medis Dibawah UMK

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua Komisi II DPRD Medan Aulia Rachman (foto) mengaku akan melaporkan Managemen Rumah Sakit (RS) Mitra Medica di Jalan KL Yos Sudarso ke Kementerian Tenaga Kerja. Pasalnya, pihak rumah sakit menggaji para tenaga medis dibawah Upah Minimum Kota (UMK).

“Manajemen RS Mitra Medica membayar gaji karyawan dibawah UMK, ini jelas melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “tegas Aulia Rachman kepada wartawan didampingi anggota Komisi II Modesta Marpaung, Dody Simangunsong di gedung DPRD Medan, Selasa (28/1/2020).

Dikatakan Aulia Rachman asal politisi Gerindra itu, berdasarkan keterangan pihak RS Mitra Medica pada saat Komisi II melakukan kunker disana sedikitnya ada sebanyak 400-an tenaga medis.Ternyata, para tenaga medis itu digaji dengan upah hanya sebesar Rp.1,6 juta.

Untuk itu, sebut Aulia Rachman, akan membawa persoalan itu ke ranah hukum.
Dimana pihak rumah sakit sudah melanggar UU No.13 Tahun 2003. Seperti berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Jo Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Perusahaan yang membayar upah di bawah minimum dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp.400.000.000.

Dalam hal itu, Aulia juga menuding lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Medan kepada RS Mitra Medica sehingga membayar gaji pekerja medis dibawah UMK.

“Kita (DPRD) mencurigai adanya indikasi ‘permainan’ sehingga RS Mitra Medica bisa luput dari pengawasan dan membayar gaji sebanyak 400 an tenaga medisnya dibawah UMK, “katanya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II, Sudari, mengatakan tidak ada alasan manajemen rumah sakit untuk tidak memberikan upah pekerja medis dibawah UMK. Sebab, katanya, banyak pasien yang berobat ke rumah sakit.

“Rumah sakit ramai dikunjungi, sampai-sampai banyak pasien tidak mendapat kamar saat berobat kemari. Jika pihak pengelola dengan sengaja tidak membayar upah pekerja sesuai UMK, akan terkena hukum pidana sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja,” ucap Sudari.

Dalam kunker Komisi II itu, Direktur RS Mitra Medika, Khairul Saputra, mengaku pihak manajemen belum bisa memenuhi sistem penggajian pekerja medis sesuai UMK. “Kami terus berupaya untuk memenuhi standar UMK dalam sistem penggajian pekerja,” katanya.

Upah pekerja sesuai standar UMK Kota Medan, kata Khairul, sangat tinggi, sementara pasien yang datang berobat kebanyakan peserta BPJS Kesehatan. (lamru)

Continue Reading

Politik

Amankan Pilkada 2020, Polri Bentuk Satgas

Published

on

Kapolri Jenderal Idham Azis

Geosiar.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Idham Azis mengaku siap untuk mengamankan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Polri bakal bersinergi dengan TNI dalam menyukseskan Pilkada.

Idham mengatakan bahwa pihaknya sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) guna memastikan keamanan dan ketertiban saat menjelang pesta demokrasi lima tahunan itu hingga seusainya.

“Polri telah menyiapkan beberapa satgas untuk mendukung semua program ini, misalnya Satgas Nusantara, Satgas Investasi, Satgas Pangan, Satgas Khusus Pengamanan Papua, dan itu semua kami bersama-sama,” tutur Idham saat membuka Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/1/2020).

Idham mengatakan, Satgas tidak hanya bertugas untuk mengamankan Pilkada serentak 2020 tersebut. Tim itu nantinya juga mengawal program pembangunan nasional dan event nasional lainnya.

Idham menambahkan, semua itu mesti melakukan sinergitas dan soliditas dengan seluruh jajaran TNI di Indonesia.

“Polri didukung penuh oleh teman-teman TNI untuk melaksanakan pengamanan Pilkada serentak nantinya PON 2020 di Papua, serta seluruh program pembangunan yang dicanangkan pemerintah,” tutup Idham.

Continue Reading

Politik

MK Sebut UU KPK dan UU Pemilu Paling Sering Diuji di Tahun 2019

Published

on

Sidang pleno laporan tahunan Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa (28/1/2020) (Suara.com)

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2019, Undang-Undang (UU) KPK dan UU Pemilu paling sering diuji. Hal tersebut diungkapkan Anwar dalam sidang pleno di gedung MK pada Selasa (28/1/2020) di dalam laporan tahunan 2019.

“Tahun 2019 ada 51 UU yang dimohonkan pengujian. UU dengan frekuensi atau intensitas paling sering diuji, adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebanyak 18 kali,” ungkap Anwar.

Khusus pengujian UU pada 2019, MK menerima sebanyak 85 perkara. Sedangkan, 37 perkara berasal dari tahun 2018. Artinya, sebanyak 122 perkara pengujian UU yang masuk sepanjang tahun 2019.

Dari 122 perkara yang ditangani sepanjang 2019, sebanyak 92 perkara telah diputus. Dengan demikian, memasuki tahun 2020, terdapat 30 perkara yang berasal dari tahun 2019, dan masih dalam proses pemeriksaan. Dari 92 perkara yang telah diputus tahun 2019, 4 perkara diputus dengan amar dikabulkan, 46 ditolak, 32 tidak dapat diterima, 2 gugur, dan 8 perkara ditarik kembali.

Sementara di urutan kedua paling sering diuji yakni UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebanyak 9 kali; UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebanyak 5 kali.

Kemudian yang paling sering diuji adalah UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diuji sebanyak 4 kali.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com