Connect with us

Politik

Emil Salim Tolak Referendum Pemindahan Ibu Kota: Dijadiin Politik

Published

on

Emil Salim dalam Diskusi 'Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru' INDEF di ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Menteri di era Presiden ke-2 RI Soeharto, Emil Salim, menyarankan tidak perlu adanya referendum dalam proses pemindahan ibu kota negara. Menurut Emil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai kuasa untuk memutuskan pemindahan ibu kota yang disertai masukan dari para ahli, tanpa perlunya jajak pendapat alias referendum.

“Enggak usah referendum-referendum itu, bagaimana Pak Jokowi mendapatkan masukan yang lebih rasional sehingga beliaulah yang memutuskan itu,” ujar Emil dalam diskusi bertajuk ‘Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru’ INDEF di ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu menilai, langkah referendum hanya akan melahirkan unsur politik baru karena mesti menyeret banyak pihak untuk memutuskan pemindahan ibu kota, yang justru bisa menjadi ajang politik.

“Akhirnya jadi politik, saya enggak suka politik-politikan,” ungkap dia.

Ketimbang memindahkan ibu kota, Emil lebih menyarankan agar pemerintah jeli dalam menyelesaikan permasalahan di ibu kota Jakarta sekarang ini. Ia menyebutkan masalah-masalah Jakarta seperti banjir, macet hingga air yang tidak bersih mesti dicari solusi lain daripada pemindahan ibu kota.

“Kita harus jernih melihat soal. Sederhana saja, Jakarta banjir, macet, a, b, c, d, kalau itu masalahnya, mari kita selesaikan,” saran dia.

Sebelumnya, ide referendum ini diungkapkan oleh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Ia menyarankan, pemerintah wajib melibatkan warga melalui referendum terkait wacana pemindahan ibu kota.

Sebab menurutnya, diskusi mengenai pemindahan ibu kota harus dilakukan bersama-sama rakyat supaya kemauan rakyat didengar dan menjadi keputusan bersama. Sandiaga berharap, melalui referendum itu, pemerintah dapat mengetahui secara rinci apa saja dampak yang akan dirasakan masyarakat terkait pemindahan ibu kota.

Politik

Boydo Panjaitan Maju Pilwalkot: Pasangan Pelangi, Perangi Diskriminasi

Published

on

Medan, Geosiar.com – Bendahara DPC PDIP Kota Medan Boydo HK Panjaitan SH mengaku serius maju bakal calon (balon) menjadi Wakil Walikota Medan periode 2020-2025. Ia pun berharap DPP PDI P memberikan restu sehingga pasangan “Pelangi” untuk pemimpin kota Medan dapat tercipta.

“Saya serius maju dan termotivasi agar kemajemukan pluralisme di Medan diatas segala galanya. Dimana selama ini, kemajemukan itu selalu diobok obok dan diskriminasi kerap terjadi dimanamana,” ujar Boydo HK Panjaitan (foto) kepada wartawan di Medan, Sabtu malam (14/9/2019).

Atas dasar itu pula, kata Boydo HK Panjaitan SH (anggota DPRD Medan periode 2014-2019), Ia terpanggil menjadi salah satu pemimpin di kota Medan untuk menjadikan kota Medan lebih kondusif bebas dari diskriminasi. “Harapan kita memang bukan di Medan saja, tetapi di Indonesia kemajemukan pluralisme kiranya tidak terjadi diskriminasi. Kita lihat saja di Papua dan daerah lain diskriminasi itu masih saja terjadi,” ujar Boydo.

Untuk itu kata politisi muda itu, Boydo akan “perang” melawan diskriminasi terhadap suku, etnis maupun agama. “Kita harus berani perangi diskriminasi. Kota Medan dengan masyarakat yang pluralisme perlu pemimpin yang pelangi,” papar Boydo.

Masih kata Boydo, niat maju untuk Wakil Walikota Medan atas dukungan dari para pedagang dan pelaku ekonomi kreatif. Diyakini jika kelak menjadi eksekutif akan lebih mudah menyelesaikan langsung persoalan pedagang di Medan. Begitu juga dengan program ekonomi kreatif dapat segera terealisasi karena dapat akan dapat mensuport Walikota.

“Saya ketika di Komisi C DPRD Medan banyak mendapat pengalaman terkait persoalan pedagang dan pelaku usaha
Memang saya lagi muda dan harus banyak belajar, tetapi berdasarkan pengalaman saya berharap PDIP mempercayakan saya maju sebagai Wakil Walikota Medan,” sebut Boydo.

Seperti diketahui, Boydo telah resmi mendaftarkan diri ke DPC PDI P Kota Medan untuk maju sebagai balon Wakil Walikota Medan, Sabtu (14/9/2019). Dan berharap PDI P dapat mengusungnya maju Pilwalkot Medan. Pasangan “pelangi” (Walikota dan Wakil Walikota berbeda suku dan agama) dapat lebih mempermudah menyelesaikan persoalan di masyarakat. (lamru)

Continue Reading

Politik

Habiburrahman Sinuraya Dorong Pemko Medan Lebih Fokus Tangani Banjir

Published

on

Habiburrahman Sinuraya Dorong Pemko Medan Lebih Fokus Tangani Banjir

Medan, Anggota DPRD Medan periode 2019-2024 Habiburrahman Sinuraya menilai persoalan banjir/genangan air di kota Medan merupakan masalah serius. Untuk itu, politisi muda asal Partai Nasdem yang bakal dilantik Senin 16 September 2019 itu mendorong Pemko Medan agar fokus menindaklanjuti masalah penanganan banjir di Medan.

“Kita harapkan semua stakeholder dan lapisan masyarakat berpartisipasi membantu Pemko Medan membenahi masalah penangan banjir di kota Medan,” ujar Habiburrahman Sinuraya (foto) kepada Geosiar.com, Sabtu (14/9/2019).

Disampaikan Habiburrahman, Ianya setelah resmi dilantik DPRD Medan akan terus mengkritisi dan menyumbangkan buah pikiran peningkatan pembangunan di kota Medan.

“Saya rasa upaya Pemko Medan untuk peningkatan pembangunan belakangan ini sudah cukup bagus. Tetapi bukan berarti, selaku lembaga legislatif harus tetap mengisi kekurangan menuju lebih baik. Untuk itu, pemikiran yang lebih cemerlang dan inovasi harus tetap disumbangkan,” paparnya.

Habiburahman menilai, upaya penangan banjir yang dilakukan Pemko pantas didukung seperti mulai dari pemasangan box culvert yang di lakukan di depan lapangan meredeka. “Itu sangat bagus, karena akan mengurangi genangan air di seputaran lapangan merdeka,” tambahnya seraya menyebut kini giliran masyarakat dapat membantu dan bekerja sama dengan pemerintah agar bisa menjaga kebersihan lingkungan.

Ditambahkan Habiburrahman, kinerja Pemko saat ini terkait cagar budaya yang berhasil di ambil kembali oleh pemko, seperti warenhuis pantas diapresiasi. Ke depannya cagar budaya dimaksud dapat di pugar sehingga dapat dijadikan tempat wisata sejarah di kota Medan.

“Kita harapkan antara Legislatif dan Eksekutif dapat bersinergi, bergerak cepat, tepat dan kerja cerdas demi peningkatan kesejahteraan warga Medan lebih baik ke depannya,” sebutnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

Golkar Gelar Konsolidasi Internal Partai

Published

on

Ilustrasi Partai Golkar.

Geosiar.com, Jakarta – Guna mendinginkan suasana internal partai, Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar mengadakan acara bertajuk ‘Silaturahmi dan Konsolidasi Anggota Legislatif Daerah Terpilih dari Fraksi Partai Golkar’, Sabtu (14/9/2019).

“Kita bicara silaturahmi seluruh ketua-ketua DPRD yang sebagian anggotanya sudah ditetapkan atau dilantik. Acara ini untuk mempersiapkan pembekalan kepada mereka,” ujar Airlangga di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9/2019).

Kendati demikian, gelaran konsolidasi ini tak serta merta memengaruhi perubahan jadwal Musyawarah Nasional (Munas) GOlkar. Airlangga tetap menyatakan Munas akan dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

“Kalo Munas ya sesuai dengan schedule, akhir Desember,” lanjut Airlangga Hartarto.

Terpantau, acara konsolidasi ini dihadiri oleh DPP Partai Golkar dan Fraksi Partai Golkar di DPR RI. Kemudian, para pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia dari Fraksi Partai Golkar.
Namun, Ketua DPR RI yang juga berasal dari fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo belum tampak berada di lokasi

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com