Connect with us

Nasional

Anies Baswedan Hadiri Milad Ke-21 FPI

Published

on

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan salat subuh bersama Ketum FPI dan Imam FPI DKI di acara milad FPI. (foto: faktakini)

Geosiar.com, Jakarta – Front Pembela Islam (FPI) merayakan milad ke-21 di Stadion Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (24/8/2019). Selain dihadiri para pengurus dan anggota FPI, acara itu juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies tiba di lokasi sekitar pukul 04.45 WIB dengan mengenakan baju koko berwarna biru muda dipadu celana hitam, dan peci bewarna hitam. Setibanya di lokasi, ia pun ikut melaksanakan salat subuh berjemaah dengan para pengurus dan anggota FPI lainnya.

Ia tampak berada di barisan depan diapit oleh Ketua Umum FPI Sobri Lubis dan Imam Daerah DPD FPI DKI Jakarta Muhsin Alatas. Setelah melaksanakan salat, Anies menyempatkan diri untuk menyampaikan sambutan dari atas panggung utama.

“Yang kita hormati dan kita cintai Imam Besar Umat Islam Habib Muhammad Rizieq yang menyaksikan aktivitas milad salat subuh pagi hari ini secara live stream. Semoga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, juga Allah selalu memberikan kemudahan di dalam masa-masa perjuangan ini,” kata Anies membuka sambutannya, Sabtu (24/8/2019).

Bagi Anies, usia 21 tahun untuk sebuah organisasi seperti FPI masih sangat muda. Untuk itu, ia berharap, kedepannya organisasi pimpinan Rizieq Syihab itu bisa memberi dampak positif bagi umat Islam dan bangsa Indonesia.

“Perlu digaris bawahi, perjalanan masih panjang. 21 itu buat umur manusia panjang, tapi usia peradaban dan perjuangan umat itu masih pendek. Artinya masih ada dekade-dekade ke depan di mana FPI memiliki peluang untuk makin memberikan dampak bagi kemajuan umat dan bangsa Indonesia,” lanjut Anies.

Selain merayakan milad ke-21, acara tersebut juga sekaligus untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Indonesia ke-74. Dalam kesempatan itu, Anies pun menyinggung soal pelaksanaan upacara 17 Agustus di lahan reklamasi Pulau D.

“Lahan reklamasi yang dulunya ditutup seakan-akan milik pribadi kita ambilalih dan kita buka untuk seluruh warga Jakarta. Upacara pun diselenggarakan di tempat itu, mengirimkan pesan ini tanah kita, ini air kita. Ini adalah tanah air kita. Itu semua dilakukan untuk menegaskan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa di Jakarta tidak ada lagi jual beli kedaulatan,” jelas dia.

Tak hanya itu, Anies juga menyinggung keputusan Mahkamah Agung (MA) yang tidak mengizinkannya memberi toleransi kepada pedagang kaki lima di Tanah Abang untuk berjualan di pinggir jalan.

Menurut Anies, hal itu tidak adil sebab pedagang tersebut melanggar aturan demi kebutuhan hidup. Sedangkan, kata Anies, ada oknum yang melanggar aturan karena keserakahan tapi dibiarkan.

“Melarang yang kecil berjualan di samping gedung pencakar langit yang menyedot air dari ratusan meter sumur adalah sebuah tindakan yang amat tidak adil. Maka itu doakan agar ketemu jalannya dan insyaallah yang kecil pun bisa berkembang di kota ini,” tandas dia.

Sambutan Anies tersebut mendapat sorakan takbir dari para peserta yang hadir dalam perayaan milad ke-21 FPI ini.

Ekonomi

Soal Ahok Masuk BUMN, Demokrat: Jadikan Dirut, Jangan Komisaris

Published

on

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon

Geosiar.com, Jakarta – Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mendukung apabila Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menduduki posisi direktur utama PT Pertamina (Persero) atau PT PLN (Persero) yang mengurusi hajat hidup orang banyak.

Dia mengatakan, karakter Ahok seperti striker dalam permainan sepak bola, sehingga harus ditempatkan di posisi depan.

“Kalau dia di komisaris kan bukan eksekutor langsung. Padahal karakter Pak Ahok ini eksekutor sejati,” ungkap Jansen seperti dikutip dari Tempo, Kamis (14/11/2019).

Menurutnya, Ahok cocok jadi pemimpin PLN.

“Toh kita juga hampir setiap hari mencaci maki PLN kan, karena pelayanan mereka yang buruk. Biar aja kali ini dirutnya sendiri yang memarahi mereka,” katanya.

Kabar Ahok akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina sedang mencuat. Dua sumber di lingkup Kementerian BUMN membenarkannya. Mereka menuturkan Presiden Joko Widodo yang mengusulkan Ahok kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

“Permintaan itu dari Presiden, bukan Erick yang mengusulkan ke Istana,” ujar kedua sumber itu.

Continue Reading

Nasional

Restu Jokowi kepada Ahok: Kita Tahu Kinerjanya

Published

on

Presiden Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota DKI, Jalan medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (26/9/2014). [Foto: Taufik Ismail/Tribunnews.com]

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut menanggapi terkait kemungkinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dikabarkan bakal menduduki kursi bos Badan usaha milik negara (BUMN).

Terkait hal itu, Jokowi menegaskan bahwa mantan pendampingnya saat memimpin DKI Jakarta dulu, masih mengikuti proses seleksi untuk posisi di BUMN. Dia menyebut, Ahok bisa menjabat sebagai direksi atau komisaris, bahkan keduanya.

“Bisa dua-duanya. Ini pakai proses seleksi. Masih dalam proses,” tutur Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bakal menyerahkan seluruh keputusan kepada Menteri BUMN Erick Thohir soal BUMN mana yang bakal dihuni oleh Ahok. Yang terpenting, baginya kinerja Ahok sudah teruji sejak memimpin DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

“Ini kan masih proses seleksi. Kita tahu kinerjanya. Nanti penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN,” pungkas Jokowi.

Sebelumnya, Ahok bertemu langsung dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (13/11/2019). Kepada awak media, Ahok mengaku dirinya diminta untuk menjadi salah satu direksi perusahaan BUMN. Ahok pun menyatakan siap untuk jabatan barunya itu.

Continue Reading

Nasional

Suap Wali Kota Medan, KPK Periksa Anggota DPRD Sumut

Published

on

Ilustrasi KPK

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan bakal memeriksa anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Golkar, Akbar Himawan Buchori terkait kasus dugaan suap proyek dan jabatan di lingkungan Pemkot Medan tahun 2019.

Akbar diperiksa dalam kapasitas sebagai pihak swasta untuk melengkapi berkas penyidikan Kadis PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN). Kasus itu diketahui turut menjerat Wali Kota Medan nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin (TDE) sebagai tersangka.

“Kami periksa Akbar Himawan dalam kapasitas saksi untuk tersangka IAN,” tutur Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis (14/11/2019).

Tak hanya memeriksa Akbar, KPK juga memanggil tiga saksi lain yaitu, Kabag Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Setda Kota Medan, Syarifuddin Dongoran, serta dua pihak swasta, I Ketut Yadi dan Muhammad Khairul. Mereka diperiksa untuk tersangka Isa Ansyari.

Diketahui, Rencana Akbar untuk bepergian ke luar negeri juga sudah dicegah oleh KPK. Ia dilarang ke luar negeri untuk enam bulan ke depan terhitung sejak 5 November 2019.

Selain Eldin dan Isa Anyari, KPK juga menetapkan Kepala Kasubbag Protokoler Syamsul Fitri Siregar sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Eldin diduga menerima suap total Rp 330 juta.

Uang tersebut diduga untuk menutupi kelebihan biaya perjalanan dinas ke Jepang yang ditagih kepadanya. Kelebihan dana Rp 800 juta itu diduga akibat istri dan anak serta pihak lain yang tak berkepentingan turut ikut ke Jepang.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com