Connect with us

Ekonomi

Pedagang Emas Digital Wajib Daftarkan Izin Usaha

Published

on

Ilustrasi perdagangan emas secara online.

Geosiar.com, Jakarta – Para pedagang emas digital wajib mendaftarkan izin usahanya jika tidak ingin dijatuhi sanksi. Hal ini ditegaskan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Jumat (23/8/2019).

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Sahudi dengan tegas meminta kepada seluruh pedagang emas digital untuk segera melengkapi persyaratan guna mendaftarkan izin usahanya.

“Bappebti mengimbau dulu kepada pedagang emas digital yang ada untuk segera melengkapi persyaratan sesuai Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 dan mengajukan permohonan persetujuan kepada Bappebti sebagai pedagang emas digital,” imbau Sahudi di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Sahudi mengaku, hingga saat ini belum ada pedagang digital yang mendaftarkan izin dagangnya, kendati demikian, ia tetap berprasangka baik jika para pedagang emas ini akan menaati peraturan Bappebti tersebut.

“Saya yakin mereka tengah mempersiapkan persyaratan yang cukup banyak dipenuhi,” ujar dia.

Adapun pedagang yang wajib mendaftar adalah pedagang fisik emas digital yang melakukan promosi, pemasaran dan transaksi jual belinya dilakukan secara digital atau online.

“Lalu, pembayarannya oleh konsumen dilakukan secara cicilan, suka-suka, atau menabung dan penyerahan emasnya dilakukan di kemudian hari atau disimpan dulu sampai gramasi tertentu. Maka pedagang emas digital ini harus terlebih dahulu menjadi anggota atau peserta bursa berjangka,” jelas dia.

Jika sudah mendapat persetujuan dan operasional, maka pedagang emas digital ini harus juga melaporkan transaksi jual belinya ke bursa berjangka.

Untuk platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak dll, jika dagangan dilakukan atas nama pribadi kepada masyarakat, maka pedagang wajib mendapat persetujuan dari Bappebti.

Namun jika e-commerce bekerjasama dengan pedagang emas digital yang sudah mendapat persetujuan dari Bappebti dengan fungsi sebatas perpanjangan tangan untuk memasarkan emas milik pedagang emas tersebut, maka tidak perlu mendapatkan izin dari Bappebti.

“Kalau mereka mau jualan emas, mereka harus daftar ke Bappebti juga, sebagai saran pemasaran mereka harus kerja sama dengan pedagang emas yang mendapatkan persetujuan dengan Bappebti,” papar dia.

Kewajiban ini diterbitkan dalam Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka yang ditetapkan Februari 2019.

Dalam pelaksanaanya, Bappebti juga menggandeng pihak kepolisian untuk menangani persoalan pidana dalam perdagangan bursa komoditi tersebut.

Advertisement

Ekonomi

Jelang Imlek, Harga Emas Antam Turun Rp 4.000

Published

on

Ilustrasi Emas Antam.

Geosiar.com, Jakarta – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan sebesar Rp 4.000 menjelang libur Imlek 2020. Hari ini, Jumat (24/1), emas antam dibandrol Rp 768.000 per gram. Begitu pula dengan harga jual atau pembelian kembali (buy back) yang juga anjlok Rp 3.000 tercatat di angka Rp 683.000 per gram.

Setiap transaksi akan dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen (untuk pemegang NPWP dan tiga persen untuk non-NPWP). PPh 22 atas transaksi buy back dipotong langsung dari total nilai buy back.

Sementara itu, potongan pajak harga beli emas batangan akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen (untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP). Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut harga pecahan emas batangan tercatat di Logam Mulia Antam :
Pecahan 0,5 gram : Rp408.500
Pecahan 1 gram : Rp768.000
Pecahan 2 gram : Rp1.485.000
Pecahan 3 gram : Rp2.206.000
Pecahan 5 gram : Rp3.660.000
Pecahan 10 gram : Rp7.255.000
Pecahan 25 gram : Rp18.030.000
Pecahan 50 gram : Rp35.985.000
Pecahan 100 gram : Rp71.900.000
Pecahan 250 gram : Rp179.500.000
Pecahan 500 gram : Rp358.800.000
Pecahan 1.000 gram : Rp717.600.000

Continue Reading

Ekonomi

Panja Jiwasraya Dapat Dukungan dari Istana

Published

on

Ilustrasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Geosiar.com, Jakarta – Pembentukan panitia kerja (panja) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) oleh Komisi VI dan XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rupanya mendapat sinyal positif dari Istana Kepresidenan RI.

“Pemerintah menyambut positif pembentukan Panja Jiwasraya oleh komisi VI dan Komisi XI DPR,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman melalui keterangan tertulis, Rabu (22/1/2020).

Dukungan itu diperoleh karena panja dinilai mempunyai visi misi yang sama dengan pemerintah, yakni meningkatkan pengawasan terhadap industri jasa keuangan dan menentukan langkah restrukturisasi.

“Visi dan misinya sama dengan pemerintah yaitu meningkatkan pengawasan terhadap industri jasa keuangan dan menentukan langkah-langkah terukur restrukturisasi Jiwasraya dan penyelamatan dana nasabah,” lanjut dia.

Melalui Panja ini, harap Fadjroel, industri jasa keuangan Indonesia semakin bisa terawasi dengan baik sehingga ke depannya akan kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat. Panja tersebut juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai informasi, Panja tersebut dibentuk untuk menyelesaikan persoalan yang tengah mendera PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bersama 1912, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Bank Muamalat Tbk.

Sebagai informasi, Panja Jiwasraya akan diketuai Aria Bima dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Mohamad Hekal dari Fraksi Partai Gerindra sebagai sekretaris. Panja ini akan diisi 30 orang dari 9 Fraksi di DPR. Namun, baru diisi 28 orang dari 8 Fraksi, karena Fraksi Demokrat belum menyerahkan nama.

Continue Reading

Ekonomi

Garuda Ketok Palu Dirut dan Komisaris Baru

Published

on

Ilustrasi Gedung PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Geosiar.com, Tanggerang – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk secara resmi mengangkat Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama untuk menggantikan Ari Askhara yang dipecat karena skandal penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton. Keputusan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Rabu (22/1/2020).

Garuda juga memutuskan untuk mengangkat lima komisaris baru, yakni Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama, Chairal Tanjung sebagai Wakil Komisaris Utama, Elisa Lumbantoruan dan Yenny Wahid sebagai Komisaris Independen, dan Peter F Gontha sebagai Komisaris.

Selain itu, Garuda juga mengumumkan daftar direksi baru yang dibawahi oleh Irfan Setiaputra, yaitu Dony Oskaria sebagai Wakil Direktur Utama, Fuad Rizal sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Tumpal Manumpak Hutapea sebagai Direktur Operasi.

Kemudian, Aryaperwira Adileksana sebagai Direktur Human Capital, Rahmat Hanafi sebagai Direktur Teknik, Ade R. Susardi sebagai Direktur Layanan, Pengembangan Usaha, dan IT, dan M. Rizal Pahlevi sebagai Direktur Niaga dan Kargo.

Seperti diketahui, bongkar pasang petinggi Garuda digelar lantaran kasus yang menjerat mantan Dirut Garuda Ari Askhara pada awal Desember 2019 yang berdampak pada pemecatannya oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Selain Ari, empat direksi Garuda lainnya juga diberhentikan terkait kasus yang sama.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com