Connect with us

Sumut

Perjuangan Ihwan Ritonga Dikabulkan, Gubsu Resmi Serahkan Lahan Kuburan 20 Ha

Published

on

Medan, Geosiar.com – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi resmi menyerahkan lahan peruntukan kuburan/wakaf seluas 20 Ha kepada masyarakat kota Medan. Penyerahan lahan disampaikan kepada Lembaga Pengadaan Pemakaman Muslim (LPPM) Kota Medan yang dikordinir Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE saat delegasi ke kantor Gubsu.

“Iya, lahan eks PTP N II seluas 20 Ha resmi kita serahkan kepada warga Medan, peruntukannya tanah kuburan di Desa Bandar Kalifa, Kecamatan Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang. Pengelolaanya kita percayakan kepada LPPM, ” ujar Edy Rahmayadi kepada wartawan di kantor Gubsu usai menerima delegasi LPPM yang dipimpin H Ihwan Ritonga, Kamis (22/8/2019).

Dijelaskan Edy Rahmayadi, lahan seluas 20 Ha bukan hanya peruntukan wakaf muslim tetapi juga bagi non muslim. “Mulai saat ini lahan sudah bisa digunakan untuk pekuburan, kita sarankan pihak LPPM dapat menyiapkan segala persyaratannya,” ujar Edy Rahmayadi didampingi Ihwan Ritonga seraya menyebut telah melalui persetujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Nasional.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu) Afifi Lubis usai pertemuan kepada wartawan mengatakan, pihaknya akan segera kordinasi dengan pihak PTP N II.

“Pada prinsipnya Pempropsu mendukung permintaan warga Medan terkait kebutuhan lahan pemakaman. Proses pelepasannya tentu ada prosedural yang harus ditempuh dan akan segera dikordinasikan dengan PTPN II, ” ujar Afifi.

Pada kesempatan itu, Ketua Pengadaan Pemakaman Muslim (LPPM) Kota Medan M Husni Maulana kepada wartawan mengaku sangat berterimakasih kepada Gubsu dan Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga yang bersedia memfasilitasi keluhan warga Medan.

Menurut Husni Maulana, selama ini keluhan masyarakat Medan terkait krisis lahan kuburan suda lama di suarakan. “Kita salut sama Ihwan Ritonga yang peduli dengan keluhan warga dan menyuarakan kepada Gubsu. Mudah mudahan proses pelepasan dapat berjalan lancar,” sebut Husni Maulana.

Seperti diketahui, sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE sejak Tahun 2015 telah mengajukan permohonan untuk pengadaan lahan kuburan. Hal tersebut guna menyahuti keluhan warga Medan yang akhir akhir ini krisis lahan pekuburan.

“Kita sampaikan banyak terima kasih kepada Gubsu, beliau telah mengabulkan permintaan kita dan berkenan meyisihkan lahan eks PTP N II seluas 20 Ha untuk lahan pekuburan bagi warga kota Medan,” ujarnya kepada wartawan usai pertemuan.

Pada kesempatan itu, Ihwan berharap proses pelepasan dilakukan secepatnya sehingga dapat difungsikan sebagai lahan kuburan. (lamru)

Advertisement

Nasional

Pelindo I Resmi Terdaftar Sebagai Anggota Kadin Sumut

Published

on

Acara seremoni penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) Kadin untuk PT Pelindo dan Group di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (18/2/2020). (Foto: Dok/Geosiar.com)

Geosiar.com, Jakarta – PT Pelabuhan Indonesia I atau yang lebih dikenal dengan Pelindo beserta group perusahaannya kini telah resmi tercatat sebagai anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani usai acara seremoni penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) Kadin untuk PT Pelindo dan Group di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Hal ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kementerian BUMN dengan Kadin Indonesia yang telah ditandatangani pada kesempatan Rapimnas Kadin 2019 dengan tujuan untuk memberdayakan usaha swasta, UMKM dan koperasi, serta mewajibkan perusahaan BUMN menjadi anggota Kadin.

“Ini tentu mempunyai arti strategis dalam kaitan keanggotaan Kadin, karena Undang-undang No 1 Tahun 1987 tentang Kadin telah mengamanahkan di mana Kadin merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, yang meliputi BUMN/BUMD, usaha koperasi dan usaha swasta yang bergerak di bidang perekonomian,” ujar Rosan dalam keterangan pers, Selasa (18/2/2020).

Menurut Rosan, baik UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN maupun UU No 1 Tahun 1987 tentang Kadin, sama-sama mengakui bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), usaha koperasi dan usaha swasta merupakan tiga aktor utama penggerak perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, ketiganya harus bergerak menuju satu tujuan yang sama, yakni menyelenggarakan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Karena BUMN, koperasi dan swasta harus bersinergi dan saling mendukung agar mereka dapat menjalankan dan mengembangkan demokrasi ekonomi secara sinergis. BUMN terutama harus menjadi pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh usaha swasta dan membantu pengembangan UMKM dan koperasi,” imbuh Rosan.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kadin, adapun anggota Kadin terdiri dari Anggota Biasa yakni pengusaha atau perusahaan (Usaha Milik Negara/ BUMN/BUMD, usaha swasta, dan usaha koperasi). Kemudian, Anggota Luar Biasa yaitu organisasi perusahaan (Asosiasi/Gabungan/Ikatan/ Perkumpulan Perusahaan) dan organisasi pengusaha (Himpunan/Dewan Bisnis/Perkumpulan Pengusaha). Pada Pasal 4 ART Kadin juga ditetapkan bahwa setiap pengusaha Indonesia serta organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha harus menjadi anggota Kadin dengan kewajiban mendaftar pada Kadin.

“Kami sangat mengapresiasi kepada PT Pelindo I dan Group perusahaannya yang telah mendaftar sebagai anggota Kadin. Kami harap langkah ini akan mendorong BUMN dan BUMD lainnya untuk mengikuti jejak PT Pelindo I sehingga tercipta Kadin yang kuat dan dapat memainkan perannya sebagai mitra pemerintah. Dengan demikian, amanah UU No 1 Tahun 1987 terwujud secara nyata dan sekaligus akan memperkuat Kadin sebagai wadah terhimpunnya dunia usaha,” pungkas Rosan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Logistik dan Supply Chain Kadin Sumut, Drs Hendrik Halomoan Sitompul MM, yang hadir pada acara tersebut, sangat mengapresiasi langkah Pelindo I untuk bergabung dengan Kadin Indonesia. Sebab dengan terdaftarnya Pelindo sebagai anggota Kadin, tentu bisa menjadi pelopor bagi perusahaan, pengusaha, bahkan BUMN/BUMD lain.

“Dengan adanya Pelindo I di jajaran Kadin Indonesia, nantinya bisa menjadi acuan bagi perusahaan atau pengusaha lain, bahkan BUMN dan BUMD agar segera merapat menjadi anggota. Kerjasama ini nantinya juga akan berdampak pada kemajuan perekonomian di Indonesia, di mana bisa memaksimalkan sinergitas dengan para pengusaha lokal maupun luar negeri,” imbuh Hendrik yang juga Ketua DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sumatera ini.

Adapun PT Pelindo I dan anak perusahaan yang terdaftar di Kadin Indonesia yaitu PT Prima Multi Terminal, PT Prima Terminal Petikemas, PT Prima Indonesia Logistik, PT Prima Pengembangan Kawasan, serta PT Prima Husada Cipta Medan, yang telah menjadi anggota Kadin terhitung sejak Januari 2020.

Sebagai informasi, keanggotaan Kadin akan disesuaikan dengan domisili perusahaan/asosiasi/gabungan/himpunan. Dengan demikian, keanggotaan Kadin PT Pelindo I tercatat di Kadin Sumatera Utara.

Continue Reading

Sumut

Gubsu Edy Dilaporkan ke KPK, Soal HGU PTPN II?

Published

on

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: dok/istimewa)

Geosiar.com, Medan – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi yang terjadi di Sumatera Utara. Kabar itu dikonfirmasi oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (18/2/2020).

“Benar, KPK melalui persuratan telah menerima satu berkas laporan dari masyarakat Sumatera Utara pada tanggal 13 Februari 2020,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (18/2/2020).

Namun, laporan itu belum ditindaklanjuti mengingat baru saja diterima. Karena itu pula, Ali menyebut dirinya belum bisa membeberkan kasus ini secara detail. “Adapun siapa pelapor dan terlapornya, serta terkait apa, sesuai ketentuan yang berlaku, saat ini kami tidak bisa menginformasikannya,” tegas Ali.

Sebelumnya, Tribun Medan melaporkan Gubernur Edy berniat untuk melaporkan enam orang yang menuduh dirinya melakukan korupsi terkait penerbitan surat perintah pembayaran (SPP) lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara II.

Menurut Edy, tuduhan enam orang tersebut sudah mencemarkan nama baiknya. “Kita laporkan baliklah, sudah pasti pencemaran nama baik itu,” tutur Edy di Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

Selain Edy, mantan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, mantan Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono, Direktur Utama PTPN II Mohammad Abdul Ghani, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pun ikut dilaporkan dalam kasus yang sama.

Continue Reading

Sumut

Tabrakan 3 Septor, Satu Orang Tewas di Tempat

Published

on

Unit Laka Lantas Polres Tebing Tinggi saat melakukan olah TKP di Simpang Bah Sumbu, Dusun IV Desa Bah Sumbu, Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Selasa (18/2/2020). (Foto : WH/geosiar.com)

Geosiar.com, Tebing Tinggi – Kecelakaan lalu lintas terjadi antara tiga sepeda motor yakni Honda CB 150 BK 5409 TBD dengan Honda Beat tanpa plat dan Supra Fit BK 3106 KV, di jalan umum Tebing Tinggi – Sipispis, tepatnya di Simpang Bah Sumbu, Dusun IV Desa Bah Sumbu, Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Selasa (18/2/2020) sekitar pukul 07.30 WIB.

Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi AKP Sarifuddin Siagian melalui Kanit Laka Aiptu K Napitupulu saat dikonfirmasi wartawan membenarkan kejadian tersebut. Pengemudi Honda CB atas nama Ridwan Hutauruk (17) pelajar, warga Dusun I Desa Bah Bulian, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, mengalami luka berat hingga tewas di lokasi kejadian.

Personel bersama warga saat mengevakuasi para korban laka lantas
, Selasa (18/2/2020). (Foto : WH/geosiar.com)

“Pengemudi Honda Beat tanpa plat atas nama Abdul Rajab Saragih (36) warga Desa Sambosar Raya, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun dan pengemudi Honda Fit atas nama Seni Trigunawan (37) warga Dusun IV Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Serdang Bedagai, dalam kondisi kritis. Korban tewas dan kritis sekarang berada di RS Bhayangkara Tebing Tinggi,” ujar Laka Aiptu K Napitupulu, Selasa (18/2/2020).

Sementara itu, penumpang Honda Beat tanpa plat atas nama Sarwanti (36) warga Desa Sambosar Raya, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, mengalami luka ringan dan dibawa berobat ke RS Pabatu Tebing Tinggi.

Peristiwa ini berawal dari pemotor Honda CB 150 yang dikendarai Ridwan Hutauruk melaju dari arah Sipispis menuju Tebing Tinggi dengan kecepatan tinggi. Setibanya di TKP, Ridwan diduga mendahului sepeda motor yang ada di depannya tanpa memperhatikan kendaraan yang melaju dari arah berlawanan.

Kanit Laka Polres Tebing Tinggi Aiptu K Napitupulu saat mengecek salah satu korban laka lantas di RS Bhayangkara Tebing, Selasa (18/2/2020). (Foto : WH/geosiar.com)

“Tanpa memperhatikan datangnya satu unit sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Abdul Rajab Saragih berboncengan dengan Sarwanti yang datang melaju dari arah berlawanan (dari arah Tebing Tinggi menuju Sipispis) sehingga terjadilah tabrakan, yang mana bagian roda depan Honda CB 150 berbenturan dengan bagian roda depan Honda Beat tanpa plat,” ungkap Kanit.

Tak hanya itu, motor Honda CB 150 itu juga menabrak Honda Supra Fit BK 3106 KV yang dikendarai Seni Trigunawan, yang datang dari arah Tebing Tinggi menuju Sipispis, yang saat itu berada di belakang sepeda motor Honda Beat.

“Kita sudah melakukan olah TKP dan barang bukti diamankan di Mako Unit Laka Lantas Polres Tebing Tinggi untuk proses penanganan selanjutnya,” pungkasnya. (WH)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com