Connect with us

Politik

Jokowi Emoh MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka. (Foto: dokumen resmi Humas Istana Merdeka)

Geosiar.com, Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan penolakan terhadap wacana amendemen UUD 1945 yang menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara.

Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu khawatir jika amendemen UUD 1945 berujung pada kembalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR.

“Itu saling kait mengait. Kalau GBHN dikerjakan oleh MPR, artinya presiden mandataris MPR. Kalau presiden mandataris MPR, artinya presiden dipilih oleh MPR,” tutur Jokowi dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Rabu (21/8/2019).

Oleh karena itu, Jokowi pun mengatakan bahwa dirinya bakal menjadi orang pertama yang menolak apabila presiden dipilih kembali oleh MPR. Ia menegaskan, presiden dan wakil presiden harus tetap dipilih langsung oleh rakyat.

“Karena saya adalah produk dari pilihan langsung oleh rakyat,” lanjut dia.

Dengan demikian, ia berharap agar wacana amendemen UUD 1945 tersebut perlu dikaji lebih dalam supaya tidak menimbulkan guncangan politik yang tidak diperlukan bagi Indonesia.

“Kajian mendalam sangat diperlukan karena sekarang tekanan ekonomi global, geopolitik global tidak menguntungkan, jangan sampai menambah masalah karena kita ingin memaksakan amendemen,” pungkas mantan Wali Kota Solo ini.

Kendati demikian, Jokowi setuju bila haluan negara (GBHN) dibangkitkan kembali sebab menurutnya hal itu mungkin memang diperlukan bagi bangsa ini. Hal yang membuat Sang Presiden khawatir terkait batasan pada amendemen UUD 1945 yang dilakukan oleh para politikus di Senayan.

“Apa tidak melebar ke mana-mana? Karena saya sudah bicara dengan partai, kok beda-beda,” pungkasnya.

Politik

David RG Sinaga Ajak Warga Sadar Kebersihan, Pemko Dituntut Siapkan Tempat Sampah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan David Roni Ganda Sinaga menggugah kesadaran masyarakat peduli soal kebersihan lewat sosialisasi Perda Persampahan. David mengajak serta menghimbau masyarakat agar sadar lebih meningkatkan kebersihan. Tetapi Pemko Medan dituntut lebih peduli menyiapkan tempat sampah dan petugas kebersihan.

Ajakan itu disampaikan David Roni Ganda Sinaga (PDI P) saat menggelar
sosialisasi ke II Tahun 2020 Perda Pemko Medan No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jl Menteng 7 Gg Nelayan/Ria Kelurahan Menteng Kec Medan Denai, Selasa (18/2/2020).

“Ayo Ibu/Bapak buang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah ke sungai agar terhindar dari banjir,. Membuang sampah sembarangan berdampak buruk bagi kita,” ujar David asal politisi PDI P itu.

Dikatakan David, alasan memilih Perda Persampahan sangat mendasar karena Perda sangat penting untuk kepentingan masyarakat banyak. “Masyarakat dan Pemko Medan diharapkan dapat bersinergi menangani soal kebersihan. Ini tangungjawab kita semua,” papar David.

Pada kesempatan itu salah satu warga Faridah Marpaung menyampaikan kiranya Pemko Medan dapat menyediakan tempat sampah. “Kami akui selama ini sering buang sampah sembarangan bahkan ke sungai. Hal itu kami lakukan karena tempat sampah tidak tersedia. Bahkan, kami mewadahi dalam kantong plastik tetapi karena sampah tidak diangkut dan akhirnya berserak dikoyak kucing,” keluh Faridah.

Menyikapi keluhan warga, David mengaku kecewa dengan Pemko karena selalu menggaungakan kebersihan tetapi tidak menyiapkan sarana prasarana. “Saya kecewa, kita menuntut masyarakat jaga kebersihan tetapi Pemko tidak memberikan pelayanan maksimal,” beber David.

Untuk itu, David mendesak Pemko Medan agar proaktif memfasilitasi sarana sampah sehingga penerapan Perda dapat berjalan semaksimal mungkin. “Sosialisasi Perda kiranya tidak sia sia,” papar David.

Pada kesempatan itu mewakili Kecamatan M Denai Syafril mengatakan, mengajak warga membuang sampah pada tempatnya. Warga diminta ikut mendukung program Pemko Medan soal peningkatan kebersihan. Warga juga diminta dapat melaporkan daerah mana saja yang belum ada wadah sampah sehingga dapat dicari solusi.

Hadir saat sosialisasi Perda, mewakili Camat Medan Denai Syafril, mewakili Lurah Menteng Darmansyah, Kepling M Ridho dan mewakili Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan M Yamin Daulay, tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan masyarakat.

Diketahui, Perda No 6 Tahun 2015 tentang Pengeloaan Persampahan terdiri XVII BAB dan 37 Pasal ditetapkan di Medan 12 Oktober 2015 di tandatangani Pj Walikota Medan Randiman Tarigan dan diundangkan Sekda Pemko Medan Syaiful Bahri.

Perda pengelola persampahan di BAB II Pasal 3 disebut tujuan Perda yakni bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dilakukan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda BAB V juga diatur tentang hak dan kewajiban.

Di Pasal 9 disebut, setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berwawasan lingkungan. Memanfaatkan dan mengelola sampah untuk kegiatan ekonomi. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah. Memperoleh pembinaan pengelolaan sampah.

Sedangkan kewajiban di Pasal 10 yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan energi serta menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan.

Dalam Pasal 11 yakni setiap orang atau badan wajib mengurangi sampah. Sedangkan pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 dengan jelas mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan. Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah atau pemanfaatan kembali sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

Dalam BAB XVI juga diatur masalah Ketentuan Pidana. Dalam pasal 35 ayat 1 disebutkan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 32 dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda Rp 10 jt. Dan setiap badan yang melanggar pasal 32 dipidana kurungan paling lama 6 bulan dan pidana denda Rp 50 jt. (lamru)

Continue Reading

Politik

Sepakat! Pemilihan Wagub DKI Digelar Tertutup

Published

on

Ilustrasi (Foto : dok/indopolitika.com)

Geosiar.com, Jakarta – DPRD DKI Jakarta menyepakati mekanisme pemilihan (voting) wakil gubernur (Wagub) DKI akan digelar secara tertutup. Kesepakatan itu diambil dalam rapat di Gedung DPRD DKI, Selasa (18/2/2020).

“Tadi ada perdebatan, kemudian disepakati, mengikuti hasil Pansus (panitia khusus) yang lama, tertutup,” tutur Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik usai rapat, Selasa (18/2/2020).

Keputusan itu akan disahkan dalam rapat paripurna pengesahan Tata Tertib (tatib) pemilihan wagub yang dilaksanakan pada Rabu, 19 Februari 2020. Nantinya, sistem voting tertutup ini dilakukan dengan menulis nama kandidat di kertas yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak pemilihan.

“Sementara, pemilihan terbuka dilakukan secara langsung, pemilih mengangkat tangan ketika nama kandidat disebut,” jelas Taufik.

Sebenarnya, Taufik mengaku ingin voting Wagub DKI dilakukan secara terbuka. Pemilihan secara terbuka disebutnya lebih transparan dan bisa jadi bentuk tanggung jawab kepada konstituen.

“Voting terbuka juga menghindari praktik politik uang. Supaya tidak ada suuzan (berprasangka buruk),” pungkasnya.

Sebelumnya, voting secara tertutup diserukan oleh Fraksi PKS DPRD DKI. “Kalau mengikuti draf pansus (panitia khusus) itu tertutup voting-nya,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Arifin.

Sejauh ini, ada dua nama yang telah disepakati yaitu Ahmad Riza Patria usulan Gerindra, dan Nurmansjah Lubis dari PKS.

Continue Reading

Politik

Parlindungan Sipahutar Pimpin Ketua Pansus Ranperda Adminduk

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan yang bergabung di Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Tahun 2020 berhasil menetapkan komposisi personalia.

Melalui pemilihan yang di pimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE menetapkan Parlindungan Sipahutar sebagai Ketua Pansus dan Edi Saputra sebagai Wakil Ketua di ruang Banmus, Selasa (18/2/2020). Rapat pemilihan dihadiri, Parlindungan Sipahutar (Demokrat), Mulia Syahputra Nasution, Rudiyanto Simangunsong (PKS), Abd Latif Lubis (PKS), Habiburrahman Sinuraya serta staf sekretariat DPRD Medan Alida dan Hasanuddin.

Usai terpilihnya Parlindungan Sipahutar (foto) sebagai Ketua Pansus langsung memimpin rapat dan menyusun jadwal kinerja Pansus.

Kepada wartawan, Parlindungan Sipahutar menyebut Pansus akan bekerja maksimal dan merampungkan target paling lama 4 bulan. “Kita akan prioritaskan demi kepentingan hak dasar warga kota Medan terkait adminduk yang selama ini banyak terabaikan,” ujar Parlindungan.

Ditambahkan Parlindungan Sipahutar, dalam Perda akan mengatur banyak hal terkait kepentingan publik. Seperti pengaturan masa berlaku KTP seumur hidup yang selama ini belum tercantum dalam Perda dan selanjutnya akan diatur.

Selain itu kata Parlindungan, penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) akan diadopsi dalam Perda yang bakal dibahas. Sama halnya masalah tuntutan online system harus memiliki payung hukum dalam Perda.

Begitu juga dengan masalah konsef tarif harus mendorong kepatuhan. Tujuannya, untuk mengatur tarif agar nantinya warga lebih tertib dan patuh. Menghindari pengurusan tidak membludak agar petugas di Disdukcapil tidak kewalahan. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com