Connect with us

Ekonomi

Menkeu Bongkar Penyebab Kerugian BPJS Kesehatan

Published

on

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. (Foto: Aditya Pradana Putra/Antara)

Geosiar.com, Jakarta – Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diketahui mengalami defisit sejak tahun 2014 hingga sekarang. Defisit keuangan BPJS Kesehatan tercatat sebesar Rp 19,4 triliun di tahun 2018. Angka ini melesat jauh dibanding tahun 2014 yang hanya sebesar Rp 1,9 triliun.

Menanggapi tekornya BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya membongkar penyebab defisit keuangan BPJS Kesehatan selama beberapa tahun belakangan ini. Hal ini diungkapkan Sri Mulyani dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI terkait pengesahan DIM RUU Bea Materai dan BPJS Kesehatan.

“Karena BPJS Kesehatan tidak menerima iuran yang seharusnya dari peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta umum,” kata Sri Mulyani di ruang rapat Komisi XI, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Total peserta BPJS Kesehatan yang hampir mencapai 223 juta orang, kata Sri, terbagi atas peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN sebanyak 96,5 juta orang, dan peserta PBI dari APBD sebanyak 37,3 juta orang.

Kemudian, peserta yang merupakan pegawai penerima upah (PPU) pemerintah 17,1 juta orang, untuk PPU badan usaha dari swasta maupun BUMN sebanyak 34,1 juta orang. Sementara itu, peserta dari PBPU sebanyak 32,5 juta orang, lalu peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja (pensiunan) sebanyak 5,1 juta orang.

Sri Mulyani mengungkap, permasalahan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan berasal dari peserta umum seperti wiraswasta. Tercatat, masih banyak dari kelompok umum yang menunggak pembayaran iuran, tapi tetap mendapat fasilitas layanan kesehatan.

“Ini akibat dari masyarakat umum (PBPU) sebagian besar menikmati layanan dan itu yang menyebabkan BPJS menghadapi situasi sekarang, mereka (BPJS) harus mambayar untuk fasilitas kesehatan, maka BPJS menjadi defisit,” ungkap Sri Mulyani.

Selain peserta umum (PBPU), eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan, penyebab lain yang membuat keuangan BPJS Kesehatan defisit adalah manipulasi kelas rumah sakit yang masuk dalam sistem jaminan kesehatan nasional (JKN). Ada rumah sakit yang meningkatkan kelas demi mendapatkan dana yang lebih besar.

“Salah satu temuan BPKP di daerah ada RS golongan D dia mengakunya C untuk dapat unitnya besar, itu ada temuannya BPKP bahwa FKRTL (rumah sakit) ini penggolongannya mereka main ke atas, ini yang coba dirapihkan oleh Kemenkes melakukan riview RS,” pungkas dia.