Connect with us

Politik

Zulhas Imbau Semua Pihak Ikhlas Terima Hasil Pemilu 2019

Published

on

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan (Zulhas) mengimbau agar semua pihak ikhlas menerima hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Jumat (16/8/2019).

Menurut Zulkifli, pemilu sudah semestinya disikapi sebagai agenda yang tidak boleh memecah belah bangsa Indonesia.

“Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden haruslah dipahami sebagai kompetisi antarkita, antarsaudara, antarsesama anak bangsa,” ujar Zulkifli Hasan dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8/2019).

Ia mengatakan, hasil Pemilu 2019 merupakan kemenangan bagi seluruh masyarakat Indonesia meski pilihan politik berbeda-beda. Untuk itu, ia mengajak agar seluruh pihak mau merajut kembali tali persaudaraan seperti sebelum penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahunan itu.

“Bendera tetap akan sama untuk selamanya. Mari kita rajut kembali Merah Putih,” sambungnya.

Tak lupa, dalam kesempatan itu, Zulkifli secara langsung mengucapkan selamat kepada pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin atas kemenangan di Pilpres 2019.

Selain itu, ia juga mengapresiasi sikap kenegarawanan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno selama gelaran Pemilu 2019.

“Selamat kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma’ruf Amin… Kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiga Uno kami mengucapkan terima kasih atas sikap kenegarawanan yang telah bapak tunjukkan selama ini,” pungkasnya.

Politik

Sandiaga Uno Akui Ingin Jeda dari Politik

Published

on

Sandiaga Uno.

Geosiar.com, Jakarta – Sandiaga Uno mengatakan ingin rehat sejenak dari dunia politik. Hal ini diungkapkan untuk menanggapi tawaran sejumlah partai politik yang mengajak dirinya untuk bergabung.

“Saya jeda dulu politik sementara mungkin dalam beberapa bulan ke depan baru bisa menentukan pilihan. Saya mau istirahat dulu,” ujar Sandiaga Uno saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Sama halnya ketika ditanya mengenai pencalonan di pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Sandiaga tidak memberi komentar banyak melainkan mengatakan masih terlalu dini untuk membicarakan hal tersebut.

“Terlalu awal untuk 2024,” tandasnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku tertarik untuk memboyong mantan Cawapres 02 Pemilu 2019 itu. Selain PKB, Sandiaga juga dikabarkan akan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Continue Reading

Politik

Rusdi Kirana Surati DPP PKB Soal Pengunduran Diri

Published

on

Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana.

Geosiar.com, Jakarta – Mantan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rusdi Kirana mengaku telah mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan partai.

“Benar saya mengundurkan diri dari anggota PKB,” ujar Rusdi seperti dikutip dari ANTARA, Kamis (22/8/2019).

Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia itu mengajukan pengunduran diri melalui surat yang dikirim ke DPP PKB. Surat itu nantinya bakal disampaikan kepada Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau pengurus yang lainnya.

“Surat pengunduran diri akan dibuat secepat mungkin dalam pekan ini,” jelas Sekretaris Pribadi Rusdi, Djadjuk Natsir di Kuala Lumpur.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB, Lukmanul Khakim telah mengonfirmasi pengunduran diri Rusdi. Ia mengatakan, penguduran diri Rusdi sudah dikomunikasikan dengan dirinya lewat aplikasi pesan singkat.

“Saya sampaikan betul memang Pak Rusdi Kirana [mundur jadi anggota PKB], kirim whatsapp kepada saya langsung,” ujar Lukman di arena Muktamar PKB, Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019).

Menurut penuturan Lukman, Rusdi mengundurkan diri dengan alasan ingin fokus mengabdi sebagai Duta Besar yang sudah diembannya sejak tahun 2017 lalu. Sebab, menurut penilaian Rusdi, menjadi Dubes merupakan pekerjaan yang penting bagi bangsa dan negara.

Atas pengunduran diri tersebut, Lukman mengaku bahwa PKB turut kehilang sosok politikus mumpuni. Kendati demikian, PKB akan menghormati dan memahami keputusan politik yang sudah dipilih kadernya.

“Tentu saja kami menghormati keputusan beliau untuk mundur sebagai anggota PKB. Karena dengan demikian beliau ingin memastikan bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara itu totalitas,” pungkas dia.

Dalam kesempatan itu, Lukman juga membantah jika pengunduran diri Rusdi berhubungan dengan penetapan kembali Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Ketua Umum PKB periode 2019-2024 dalam Muktamar V.

Sebab, ia mengaku Rusdi telah lama menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri kepada dirinya. Ia, sebagai kolega, menyarankan agar pengunduran diri Rusdi dikukuhkan sewaktu Muktamar sekaligus bertepatan dengan masa akhir periodisasi.

“Saya sampaikan, pak nantilah sekalian saja muktamar, karena itu kan masa akhir periodisasi yang sekarang,” tandas dia.

Sebagai informasi, sebelum jadi Dubes RI di Kuala Lumpur, Rusdi sudah mengundurkan diri dari Wakil Ketua Umum DPP PKB periode 2014-2019 saat dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Joko Widodo pada 2015.

Continue Reading

Politik

Jokowi Emoh MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka. (Foto: dokumen resmi Humas Istana Merdeka)

Geosiar.com, Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan penolakan terhadap wacana amendemen UUD 1945 yang menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara.

Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu khawatir jika amendemen UUD 1945 berujung pada kembalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR.

“Itu saling kait mengait. Kalau GBHN dikerjakan oleh MPR, artinya presiden mandataris MPR. Kalau presiden mandataris MPR, artinya presiden dipilih oleh MPR,” tutur Jokowi dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Rabu (21/8/2019).

Oleh karena itu, Jokowi pun mengatakan bahwa dirinya bakal menjadi orang pertama yang menolak apabila presiden dipilih kembali oleh MPR. Ia menegaskan, presiden dan wakil presiden harus tetap dipilih langsung oleh rakyat.

“Karena saya adalah produk dari pilihan langsung oleh rakyat,” lanjut dia.

Dengan demikian, ia berharap agar wacana amendemen UUD 1945 tersebut perlu dikaji lebih dalam supaya tidak menimbulkan guncangan politik yang tidak diperlukan bagi Indonesia.

“Kajian mendalam sangat diperlukan karena sekarang tekanan ekonomi global, geopolitik global tidak menguntungkan, jangan sampai menambah masalah karena kita ingin memaksakan amendemen,” pungkas mantan Wali Kota Solo ini.

Kendati demikian, Jokowi setuju bila haluan negara (GBHN) dibangkitkan kembali sebab menurutnya hal itu mungkin memang diperlukan bagi bangsa ini. Hal yang membuat Sang Presiden khawatir terkait batasan pada amendemen UUD 1945 yang dilakukan oleh para politikus di Senayan.

“Apa tidak melebar ke mana-mana? Karena saya sudah bicara dengan partai, kok beda-beda,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com