Connect with us

Politik

Eva Optimis PDIP Dapat Jatah Kursi Menteri Terbanyak

Published

on

Geosiar.com, Jakarta – Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eva Kusuma Sundari mengatakan komposisi kabinet dengan kuota 55% untuk kalangan profesional dan 45% dari partai politik (parpol), merupakan hak dan wewenang Jokowi sebagai presiden terpilih.

Menurutnya sebagai presiden terpilih, Jokowi berhak menentukan komposisi yang tepat dalam menyusun menteri kabinet yang akan membantunya selama lima tahun mendatang. Oleh karena itu, ia mengimbau agar semua pihak mendukung keputusan itu.

“Kita tentu merespons dengan mendukungnya,” tutur Eva melalui sambungan telepon, Jumat (16/8/2019).

Kemudian, Eva mencoba untuk memperhitungkan jumlah kursi yang akan diperoleh berdasarkan acuan komposisi 55% kalangan profesional dan 45% dari parpol.

“Jika dijumlahkan menjadi 18 kursi menteri profesional dan 16 kursi menteri dari parpol,” lanjutnya.

Dari 16 kursi dari parpol itu, Eva mengklaim bahwa partainya pasti akan mendapat kursi terbanyak, mengingat partai berlambang banteng ini menguasai kursi DPR RI.

“16 (kursi) tadi akan dibagi di kalangan parpol-parpol pendukung tentu dengan asas proporsional yang artinya PDI Perjuangan paling banyak karena punya kursi paling banyak di DPR,” tandasnya.

Sebelumnya. Presiden Jokowi menyebut sudah mengantongi nama-nama calon menteri yang akan membantunya dalam masa kepemimpinan periode 2019-2024. Ia mengatakan, tinggal menunggu waktu saja untuk mengumumkan siapa nama calon menteri yang dipilihnya itu kepada publik.

Politik

Gerindra Setuju Koruptor Dihukum Mati Asal…

Published

on

Sufmi Dasco Ahmad. [Foto: Republika/Flori Sidebang]

Geosiar.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan pihaknya setuju apabila koruptor dihukum mati. Hal itu dikatakan sebagai tanggapan terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seputar hukuman mati bagi terpidana korupsi anggaran penanggulangan bencana alam.

“Kalau itu saya setuju. Karena bencana alam adalah urgensi, ketika bencana alam maka ada orang-orang yang susah dan menderita. Kalau kemudian bantuan atau pengelolaan anggaran itu dikorupsi itu kelewatan. Saya setuju kalau itu,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Menurutnya, pernyataan itu merupakan peringatan keras untuk semua pihak dari presiden yang ingin tegas memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

“Apa yang disampaikan Pak Jokowi pada hari antikorupsi kemarin itu merupakan warning bagi kita semua bahwa kita ke depan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk terus tata keuangannya tertib dan baik,” lanjutnya.

Namun, Wakil Ketua DPR itu menolak jika hukuman mati diterapkan pada semua terpidana korupsi. Oleh karena itu, ia meminta agar hukuman itu dipertimbangkan berdasarkan kesalahan dan seberapa berat bentuk korupsi yang dilakukan. Jadi hukuman mati tidak bisa diterapkan kepada semua jenis tindakan korupai, di luar korupsi terkait bencana alam.

“Iya begitu, kira-kira begitu. Ya jangan disamaratakan, kan juga ada kekhilafan ya kecil-kecil gitu loh. Tapi kalau misalnya tadi ada bantuan bencana kemudian disalahgunakan, ya itu termasuk kategori berat menurut saya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengakui belum ada penerapan hukuman mati untuk para koruptoryang diatur dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, Jokowi menyebut hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku korupsi terhadap anggaran penanggulangan bencana alam.

Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi pertanyaan yang disampaikan Harli Hermansyah, siswa SMK 57, yang menanyakan mengapa pemerintah tidak terlalu tegas memberikan hukuman mati kepada koruptor.

“Iya kalau di undang-undangnya memang ada ada yang korupsi dihukum mati itu akan dilakukan, tapi di luar bencana belum ada, yang sudah ada saja belum pernah diputuskan hukuman mati. UU ada belum tentu diberi ancaman hukuman mati, di luar itu UU-nya belum ada,” tutur Jokowi dalam sesi tanya jawab dengan para siswa di acara pentas #PrestasiTanpaKorupsi di SMK Negeri 57 Jakarta, Taman Margasatwa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Continue Reading

Politik

DPRD Kota Pariaman Konsultasi ke DPRD Medan Terkait Propemperda

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan yang bergabung di Bapemperda terima kunjungan 6 anggota DPRD Kota Pariaman di gedung DPRD Medan, Selasa (10/12/2019).

Kehadiran kunjungan anggota DPRD Kota Pariaman yang dipimpin Ketua Bapemperda Hamdani SH diterima anggota Bapemperda Kota Medan Parlindungan Sipahutar (Demokrat) dan Abd Latif Lubis (PKS).

Disebutkan Hamdani SH, kunjungan mereka untuk konsultasi dan kordinasi terkait pembentukan dan pengawaan Perda. Selain itu, Hamdani juga ingin mengetahui tentang program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) apalagi Perda inisiatif.

Selain Hamdani, anggota DPRD Kota Pariaman juga mempertanyakan apakah dalam mengevaluasi sebuah Perda harus melibatkan tenaga pakar.

Sementara itu, anggota DPRD Medan Parlindungan Sipahutar menyampaikan, saat ini pihaknya akan merevisi sejumlah Perda yang tidak efektif. “Kita sedang inventarisir sejumlah Perda yang tidak maksimal,” ujar Parlindungan.

Selain Hamdani, anggota DPRD Kota Pariaman yang hadir Asman Tanjung, Life Iswar, Jonari, Aris Munandar dan Fadhly. Usai pertemuan, DPRD Kota Pariaman menyerahkan plakat sebagai cinderamata. (lamru)

Continue Reading

Politik

PAN Tetap Dukung Pencalonan Eks Napi di Pilkada

Published

on

Ketua DPP PAN Yandri Susanto. [Foto: bantenhits/Mahyadi]]

Geosiar.com, Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan tetap mendukung pencalonan mantan narapidana baik korupsi, narkoba dan kejahatan seksual, dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Hal itu disampaikan Ketua DPP PAN Yandri Susanto.

Yandri mengatakan, larangan pencalonan eks napi tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada (UU Pilkada). Ditambah, apabila PAN tidak punya pilihan kandidat untuk dicalonkan, maka sah saja jika eks napi tetap didukung.

“Ya betul [tidak ada larangan eks koruptor mencalonkan] karena UU kan tidak melarang. Namanya eks narapidana atau orang yang sudah pernah dihukum, jadi sebagai manusia biasa. Nggak ada masalah, karena memang tidak ada pertentangan hukum di situ,” ujar Yandri saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Menurutnya, apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tegas melarang, justru KPU yang melampaui tugasnya sebagai pelaksana UU. Sebab, dalam UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada juga tidak memuat pelarangan mantan terpidana kasus apapun untuk maju, mengingat sudah menjalani hukumannya.

“Kalau sudah menjalani hukuman, dia menjadi masyarakat biasa, kalau cukup syarat untuk menjadi calon pilkada, apakah itu melalui partai politik, gabungan parpol, atau independen, ya silakan. Tinggal rakyatnya mau pilih apa enggak. Jadi hakimnya rakyat,” jelasnya.

Berbeda dengan eks napi koruptor, Ketua Komisi VIII DPR itu menilai eks napi narkoba dan kejahatan seksual lah yang semestinya tidak boleh mencalonkan diri. Sebab, PAN menilai mereka memiliki daya rusak yang luar biasa. Bahkan, PAN sendiri sudah mengusulkan ketentuan itu dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Kendati demikian, Yandri mengembalikan kepada proses seleksi di internal PAN, di mana kader PAN yang mendapatkan prioritas. Jika memang PAN tidak punya calon lain, maka mantan narapidana itu yang akan dicalonkan.

“Jadi kalau PAN sudah punya mekanisme sendiri. Artinya kalau di daerah itu masih ada pilihan tentu kami akan menghindari calon narapidana dong. Tapi kalau di daerah itu enggak punya calon, tinggal itu yang ada, ya (partai) enggak mungkin enggak punya calon,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com