Connect with us

Dunia

PM Justin Trudeau Diduga Langgar Aturan Etika

Published

on

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau

Geosiar.com, Kanada – Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau diduga sudah melanggar aturan soal etika ketika mencoba mencampuri kasus hukum sebuah perusahaan. Oleh karenanya, ia menerima laporan lembaga pengawas etika independen, namun Trudeau menolak minta maaf pada Rabu (14/8/2019).

Dilansir dari reuters pada kamis (15/8/2019), komisi etika independen Mario Dion menyebut PM Trudeau dan timnya pada tahun lalu sudah berupaya merusak sebuah keputusan yang dibuat jaksa penuntut federal bahwa pembangunan yang dilakukan perusahaan SNC-Lavalin Group Inc harus dibawa ke persidangan untuk mengungkap dugaan korupsi.

“Saya sepenuhnya menerima laporan ini. Saya mengambil tanggung jawab sepenuhnya,” ungkap Trudeau, walaupun dia tidak setuju dengan kesimpulan Dion.

Laporan Dion yang tebalnya hingga 58 halaman yang diterima Trudeau itu kemungkinan dapat mencederakan peluang Trudeau untuk mempertahankan jabatannya pada pemilu Kanada yang akan digelar Oktober 2019 mendatang.

Skandal SNC-Lavalin mencuat pada awal Februari 2019 lalu. Perusahaan itu pada 2018 ingin mengambil keuntungan dari sebuah undang-undang yang memungkinkan SNC-Lavalin ‘menyelamatkan diri’ dengan membayar denda ketimbang menghadapi persidangan atas diduga telah menyuap beberapa pejabat di Libya.

Kasus hukum SNC-Lavalin mempertaruhkan Trudeau sebagai pemimpin muda yang melindungi pemerintah dan berjanji akan bersikap terbuka dan transparan.

Kini Trudeau sudah menjadi PM Kanada pertama yang diduga sudah menciderai aturan etika federal.

Trudeau mengaku telah mencoba membujuk mantan Menteri Kehakiman Jody Wilson-Raybould supaya memikirkan kembali keputusan jaksa penuntut. Dirinya menganggap apa yang telah terjadi dimasa lalu tidaklah hal yang baik, tapi saat yang sama dia tidak bisa meminta maaf karena mempertahankan lapangan kerja bagi masyarakat Kanada.

Menurut Dion, PM Trudeau sudah melanggar aturan konflik kepentingan yang melarang para pemegang jabatan publik mencoba mendorong kepentingan pribadi orang lain secara tidak layak.