Connect with us

Politik

Golkar Tolak Usul Pembentukan GBHN

Published

on

Ketua DPP Partai Golkar, Ricky Rachmadi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Partai Golkar menolak tegas pembentukan kembali GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) yang diusulkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, Megawati mengatakan ingin mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk memperkuat kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan menghidupkan kembali GBHN.

Wacana ini sontak memicu pro dan kontra di semua kalangan. Di satu sisi mengatakan, GBHN dinilai mampu membuat kebijakan Indonesia menjadi terarah. Sementara di sisi lain menyebut, GBHN justru memiliki kemampuan untuk melemahkan Presiden. Kontra itu diungkapkan Ketua DPP Partai Golkar, Ricky Rachmadi.

“Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Setiap ada upaya menciptakan parlemen yang terlalu kuat, pemerintah menjadi lemah atau dilemahkan,” kata Ricky Rachmadi lewat keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Ia menilai, meskipun Presiden dipilih oleh rakyat yang notabennya memiliki legitimasi politik dan hukum yang sangat kuat, pada akhirnya bisa dikendalikan parlemen melalui MPR dan GBHN.

“Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga memiliki legitimasi politik dan hukum yang sangat kuat, akhirnya bisa dikendalikan oleh parlemen melalui MPR dan GBHN,” ujarnya.

Jika hal itu terjadi, jelas Ricky, maka Presiden tidak bisa lagi leluasa menjalankan amanat rakyat yang telah memilihnya dalam pilpres langsung. Sebab, mesti bertanggung jawab dan melaksanakan perintah MPR melalui GBHN yang pada akhirnya akan menciptakan kerancuan sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Yang muncul adalah sistem presidensial rasa parlementer. Ini juga rentan transaksi politik dan dikhawatirkan presiden bisa saja dituduh melanggar GBHN. Dan jika mayoritas DPR bersepakat tentang hal yang sama, maka presiden bisa dimakzulkan. Ini sangat berbahaya bagi stabilitas politik,” jelasnya.

Oleh karena itu, Ricky berpendapat bahwa upaya menghidupkan GBHN dan menjadikan MPR lembaga tertinggi negara dapat membuat presiden seperti terkunci dan tersandra, apalagi jika MPR diberi kewenangan untuk menunjuk langsung presiden.

“Lebih parah lagi jika MPR nanti diberi kewenangan memilih presiden dan wakil presiden. Maka selamat tinggal demokrasi, kita ramai-ramai mundur, kembali ke masa lalu. Ini akan jadi cibiran dunia dan catatan kelam dalam sejarah bangsa,” tegasnya.

Selain itu, Ricky juga mengingatkan dampak negatif dari skema presidensial rasa parlementer yang akan memberi peluang bagi DPR untuk ‘mengganggu’ presiden sehingga memicu konflik eksekutif-legislatif.

“Otoritas yang seharusnya melekat pada presiden dalam skema presidensialisme menjadi peluang bagi DPR untuk melembagakan ‘gangguan’ terhadap presiden. Desain konstitusi yang semula hendak menyeimbangkan kekuasaan eksekutif-legislatif akhirnya terperangkap pada situasi parlementer atau ‘DPR heavy’,” tandasnya.

Dengan demikian, ia mengharapkan wacana pembentukan GBHN dan penguatan parlemen MPR tidak terjadi di politik Indonesia.