Connect with us

Politik

Golkar Tolak Usul Pembentukan GBHN

Published

on

Ketua DPP Partai Golkar, Ricky Rachmadi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Partai Golkar menolak tegas pembentukan kembali GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) yang diusulkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, Megawati mengatakan ingin mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk memperkuat kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan menghidupkan kembali GBHN.

Wacana ini sontak memicu pro dan kontra di semua kalangan. Di satu sisi mengatakan, GBHN dinilai mampu membuat kebijakan Indonesia menjadi terarah. Sementara di sisi lain menyebut, GBHN justru memiliki kemampuan untuk melemahkan Presiden. Kontra itu diungkapkan Ketua DPP Partai Golkar, Ricky Rachmadi.

“Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Setiap ada upaya menciptakan parlemen yang terlalu kuat, pemerintah menjadi lemah atau dilemahkan,” kata Ricky Rachmadi lewat keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Ia menilai, meskipun Presiden dipilih oleh rakyat yang notabennya memiliki legitimasi politik dan hukum yang sangat kuat, pada akhirnya bisa dikendalikan parlemen melalui MPR dan GBHN.

“Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga memiliki legitimasi politik dan hukum yang sangat kuat, akhirnya bisa dikendalikan oleh parlemen melalui MPR dan GBHN,” ujarnya.

Jika hal itu terjadi, jelas Ricky, maka Presiden tidak bisa lagi leluasa menjalankan amanat rakyat yang telah memilihnya dalam pilpres langsung. Sebab, mesti bertanggung jawab dan melaksanakan perintah MPR melalui GBHN yang pada akhirnya akan menciptakan kerancuan sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Yang muncul adalah sistem presidensial rasa parlementer. Ini juga rentan transaksi politik dan dikhawatirkan presiden bisa saja dituduh melanggar GBHN. Dan jika mayoritas DPR bersepakat tentang hal yang sama, maka presiden bisa dimakzulkan. Ini sangat berbahaya bagi stabilitas politik,” jelasnya.

Oleh karena itu, Ricky berpendapat bahwa upaya menghidupkan GBHN dan menjadikan MPR lembaga tertinggi negara dapat membuat presiden seperti terkunci dan tersandra, apalagi jika MPR diberi kewenangan untuk menunjuk langsung presiden.

“Lebih parah lagi jika MPR nanti diberi kewenangan memilih presiden dan wakil presiden. Maka selamat tinggal demokrasi, kita ramai-ramai mundur, kembali ke masa lalu. Ini akan jadi cibiran dunia dan catatan kelam dalam sejarah bangsa,” tegasnya.

Selain itu, Ricky juga mengingatkan dampak negatif dari skema presidensial rasa parlementer yang akan memberi peluang bagi DPR untuk ‘mengganggu’ presiden sehingga memicu konflik eksekutif-legislatif.

“Otoritas yang seharusnya melekat pada presiden dalam skema presidensialisme menjadi peluang bagi DPR untuk melembagakan ‘gangguan’ terhadap presiden. Desain konstitusi yang semula hendak menyeimbangkan kekuasaan eksekutif-legislatif akhirnya terperangkap pada situasi parlementer atau ‘DPR heavy’,” tandasnya.

Dengan demikian, ia mengharapkan wacana pembentukan GBHN dan penguatan parlemen MPR tidak terjadi di politik Indonesia.

Politik

TANGGAPI AKSI AMPG, GOLKAR JANJI GELAR PLENO USAI PENETAPAN CALEG TERPILIH

Published

on

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily.

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily berjanji Golkar akan menggelar rapat pleno setelah penetapan calon legislatif (caleg) terpilih.

“Jika tahapan dan penetapan caleg sudah diumumkan sudah selesai, pada saatnya pasti DPP Partai Golkar akan menggelar Rapat Pleno,” kata Ace dihubungi wartawan, Jumat (23/8/2019).

Hal itu disampaikannya untuk menanggapi aspirasi ratusan massa berseragam Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) yang kemarin berkumpul di depan gerbang Kantor DPP Partai Golkar untuk menuntut rapat pleno partai segera dilaksanakan.

“Sesuatu yang wajar jika ada kader Partai Golkar menyampaikan aspirasi politik. Yang penting tidak melakukan tindakan anarkis dan melanggar hukum,” lanjut dia.

Ace mengatakan, pelaksanaan rapat pleno DPP Partai Golkar akan dilakukan jika memang sudah saatnya. Sebab, ia menegaskan bahwa mekanisme rapat internal juga memiliki tahapan tersendiri.

“Dalam mekanisme rapat internal Partai Golkar itu jelas ada tahapannya. Ada rapat bidang dan rapat kordinasi bidang. Setelah itu baru kita Rapat Pleno Partai Golkar,” tegas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Senanda, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga mengatakan rapat pleno pasti akan digelar. Namun, soal waktu pelaksanaannya, ia masih enggan berbicara lebih jauh.

“Ada waktunya. Iya (akan dilaksanakan),” ujar Airlangga usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Seperti diketahui, massa AMPG mendesak agar DPP Golkar segera melakukan rapat pleno dan menetapkan Munas dipercepat sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

“Tujuan hari ini kita ke mari, kita mau mendorong Ketua Umum melaksanakan pleno,” ujar Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Bidang Pemuda dan Olahraga Nofel Saleh Hilabi, Kamis (22/8)

Continue Reading

Politik

Unik! PAN Rayakan HUT ke-21 di Bawah Jalan Tol

Published

on

Sejumlah kader tampak memadati acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Partai Amanat Nasional (PAN) di kolong Tol Pejagalan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (23/8/2019). (Foto: Efira Tamara/kumparan)

Geosiar.com, Jakarta – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Partai Amanat Nasional (PAN) diselenggarakan secara tak biasa. Bukannya menggelar acara di hotel berbintang, partai pimpinan Zulkifli Hasan ini justru memilih kolong jalan tol sebagai lokasi perayaan milad.

Acara tersebut berlangsung di kawasan Pluit, Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Jembatan 3 Raya, kolong Tol Pejagalan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (23/8/2019).

Foto: Efira Tamara/kumparan

Perayaan milad PAN ke-21 tampak dihadiri sejumlah elite PAN seperti Ketua Umum Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais, Sekjen PAN Eddy Soeparno, dan para anggota DPR RI PAN.

Tak hanya itu, warga sekitar juga terlihat menunggu dimulainya acara tersebut. Masyarakat tampak berkumpul di tepi kanan panggung acara.

Sembari menunggu acara utama berlangsung, panitia penyelenggara menggelar games dengan warga. Bagi warga yang memenangkan games, akan dihadiahi peralatan rumah tangga seperti setrika baju.

Continue Reading

Politik

Sandiaga Uno Akui Ingin Jeda dari Politik

Published

on

Sandiaga Uno.

Geosiar.com, Jakarta – Sandiaga Uno mengatakan ingin rehat sejenak dari dunia politik. Hal ini diungkapkan untuk menanggapi tawaran sejumlah partai politik yang mengajak dirinya untuk bergabung.

“Saya jeda dulu politik sementara mungkin dalam beberapa bulan ke depan baru bisa menentukan pilihan. Saya mau istirahat dulu,” ujar Sandiaga Uno saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Sama halnya ketika ditanya mengenai pencalonan di pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Sandiaga tidak memberi komentar banyak melainkan mengatakan masih terlalu dini untuk membicarakan hal tersebut.

“Terlalu awal untuk 2024,” tandasnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku tertarik untuk memboyong mantan Cawapres 02 Pemilu 2019 itu. Selain PKB, Sandiaga juga dikabarkan akan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com