Connect with us

Politik

Golkar Tolak Usul Pembentukan GBHN

Published

on

Ketua DPP Partai Golkar, Ricky Rachmadi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Partai Golkar menolak tegas pembentukan kembali GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) yang diusulkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, Megawati mengatakan ingin mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk memperkuat kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan menghidupkan kembali GBHN.

Wacana ini sontak memicu pro dan kontra di semua kalangan. Di satu sisi mengatakan, GBHN dinilai mampu membuat kebijakan Indonesia menjadi terarah. Sementara di sisi lain menyebut, GBHN justru memiliki kemampuan untuk melemahkan Presiden. Kontra itu diungkapkan Ketua DPP Partai Golkar, Ricky Rachmadi.

“Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Setiap ada upaya menciptakan parlemen yang terlalu kuat, pemerintah menjadi lemah atau dilemahkan,” kata Ricky Rachmadi lewat keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Ia menilai, meskipun Presiden dipilih oleh rakyat yang notabennya memiliki legitimasi politik dan hukum yang sangat kuat, pada akhirnya bisa dikendalikan parlemen melalui MPR dan GBHN.

“Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga memiliki legitimasi politik dan hukum yang sangat kuat, akhirnya bisa dikendalikan oleh parlemen melalui MPR dan GBHN,” ujarnya.

Jika hal itu terjadi, jelas Ricky, maka Presiden tidak bisa lagi leluasa menjalankan amanat rakyat yang telah memilihnya dalam pilpres langsung. Sebab, mesti bertanggung jawab dan melaksanakan perintah MPR melalui GBHN yang pada akhirnya akan menciptakan kerancuan sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Yang muncul adalah sistem presidensial rasa parlementer. Ini juga rentan transaksi politik dan dikhawatirkan presiden bisa saja dituduh melanggar GBHN. Dan jika mayoritas DPR bersepakat tentang hal yang sama, maka presiden bisa dimakzulkan. Ini sangat berbahaya bagi stabilitas politik,” jelasnya.

Oleh karena itu, Ricky berpendapat bahwa upaya menghidupkan GBHN dan menjadikan MPR lembaga tertinggi negara dapat membuat presiden seperti terkunci dan tersandra, apalagi jika MPR diberi kewenangan untuk menunjuk langsung presiden.

“Lebih parah lagi jika MPR nanti diberi kewenangan memilih presiden dan wakil presiden. Maka selamat tinggal demokrasi, kita ramai-ramai mundur, kembali ke masa lalu. Ini akan jadi cibiran dunia dan catatan kelam dalam sejarah bangsa,” tegasnya.

Selain itu, Ricky juga mengingatkan dampak negatif dari skema presidensial rasa parlementer yang akan memberi peluang bagi DPR untuk ‘mengganggu’ presiden sehingga memicu konflik eksekutif-legislatif.

“Otoritas yang seharusnya melekat pada presiden dalam skema presidensialisme menjadi peluang bagi DPR untuk melembagakan ‘gangguan’ terhadap presiden. Desain konstitusi yang semula hendak menyeimbangkan kekuasaan eksekutif-legislatif akhirnya terperangkap pada situasi parlementer atau ‘DPR heavy’,” tandasnya.

Dengan demikian, ia mengharapkan wacana pembentukan GBHN dan penguatan parlemen MPR tidak terjadi di politik Indonesia.

Politik

Gibran Kembali Tegaskan Daftar Pilkada Sesuai Mekanisme: Jadi Masalahnya Apa?

Published

on

Gibran Rakabuming Raka sebelum berangkat ke kantor DPD PDIP Jawa Tengah untuk mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Solo. [Foto: detikcom]

Geosiar.com, Solo – Pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilwalkot Surakarta kembali dipersoalkan. Tudingan-tudingan mengenai ‘jalur cepat’ Gibran melenggang di dunia politik kembali dilontarkan. Padahal, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini sudah berulang kali menegaskan dirinya mendaftar sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Saya daftar Pilkada kan sudah melalui mekanisme partai. Proses pendaftaran, syaratnya sudah lengkap. Waktu daftar kan juga di depan media, artinya sangat terbuka sekali,” tegas Gibran di Solo, Selasa (21/1/2020).

Kemudian, lanjut Gibran, pada tahapan fit and proper test di Semarang juga ditunggui dan diliput media juga. Saking kesalnya terus dituduh meminta rekomendasi kepada DPP PDIP atau Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ‘lewat pintu belakang’, Gibran pun mempertanyakan di mana titik permasalahannya.

“Jadi yang dipermasalahkan itu apa?” tukas Gibran.

Apabila publik menilai pertemuannya dengan Megawati pada Oktober lalu sebagai bentuk permintaan rekomendasi, lanjut Gibran, maka prasangka itu tentu saja salah. Sebab, ia mengaku pertemuan itu cuma sebatas silaturahmi dan makan siang.

“Saat itu saya juga tanya peraturan partainya itu seperti apa. Kan pendaftaran di 9 DPC sudah ditutup. Saya tanyakan apakah ada kesempatan lewat DPD atau DPP. Saat itu kan saya belum mendaftar, masa sudah minta rekomendasi,” jelas ayah Jan Ethes ini.

Gibran kembali mengingatkan bahwa persoalan tersebut sudah diklarifikasi oleh Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang ‘Pacul’ Wuryanto. Orang yang meminta rekomendasi lewat ‘pintu belakang’ adalah peserta Rakernas dan bukan dirinya. “Orang yang dimaksud itu kan yang ikut rakernas. Saya kan tidak ikut,” pungkasnya.

Continue Reading

Politik

Hasyim SE Gelar Sosper, Pemko Diminta Terbitkan Perwal, Pastikan Sarana Sampah Memadai

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua DPRD Medan Hasyim SE minta Pemko Medan segera menerbitkan Perwal Walikota Medan sebagai turunan Perda Persampahan. Hal tersebut sangat penting guna memaksimalkan penerapan Perda tepat sasaran.

“Kita berharap masyarakat dipastikan mengetahui adanya Perda. Maka perlu dilakukan sosialisasi,” ujar Hasiym SE (Partai PDI P) saat menggelar sosialisasi Perda (Sosper) ke 1 Tahun 2020 Kota Medan No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jl Amd Kelurahan Rengas Pulau Kec Medan Marelan, Selasa (21/1/2020).

Hadir saat acara sosialisasi Camat Medan Marelan M Yunus, mewakili Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan M Yamin Daulay, Plt Lurah Rengas Pulau Ronal Sihotang, Kepling, tokoh masyarakat Suwanto, tokoh agama dan ratusan masyarakat. Sedangkan nara sumber disampaikan Waldemar Sihombing selaku tim ahli Fraksi PDI DPRD Kota Medan.

Pada kesempatan itu, Hasyim mengajak warga supaya ikut mendukung kebersihan lingkungan masing masing. Seperti selama ini, ketika hujan turun selalu terjadi banjir. Hal itu dikarenakan drainase/parit banyak yang dangkal dipenuhi sampah. Sehingga parit tidak mampu menampung air hujan.

“Maka jangan membuang sampah sembarangan. Buang lah pada tempatnya dan mewadahi sampah masing masing,” harap Hasyim.

Dalam isi Perda juga sudah diatur sanksi Perda dimana bila perorangan membuang sampah sembarangan maka dikenakan sanksi denda Rp 10 Jt kurungan 3 bulan. Sedangkan bagi perusahaan yang membuang sampah sembarangan akan denda Rp 50 Juta dan kurungan 6 bulan.

“Tujuan kami sosialisasi agar maayarakat mengetahui. Bukan kami.menakut nakuti tetapi memberikan pencerahan,” sebut Hasyim.

Seiring dengan itu pula, Hasyim SE minta Pemko Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan supaya memfasilitasi sarana tempat sampah di lingkungan. “”Pemko harus memastikan tempat sampah teraedia dan memadai. Sehingga masyarakat lebih mudah diarahkan membuang sampah pada tempatnya,” tegas Hasyim.

Sementara itu, Camat Medan Marelan M Yunus menyampaikan sangat senang dengan kehadiran Ketua DPRD Medan menggelar acara sosialisasi. Kepada warga berharap saling mendukung menjaga kebersihan apalagi program Pemko Medan.

Sebagaimana diketahui, Perda Pengeloaan Persampahan terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah.

Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan koemersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 dengan jelas mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan di kota Medan, Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yang berakibat kerusakan lingkungan. (lamru)

Continue Reading

Politik

PPP Dukung RUU Omnibus Law Asal…

Published

on

Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Foto: Zhacky/detikcom)

Geosiar.com, Jakarta – Salah satu poin kontroversial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law ialah menghapus kewajiban produk untuk bersertifikat halal. Kewajiban penghapusan bersertifikat halal tersebut tertuang pada Pasal 552 Pasal C draf RUU Cipta Lapangan Kerja.

Menanggapi hal ini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR RI secara tegas menolak kewajiban penghapusan label halal. Penolakan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI, Achmad Baidowi.

“Terhadap penghapusan kewajiban produk bersertifikat halal tersebut, Fraksi PPP menyatakan keberatan,” kata Achmad Baidowi dalam keterangannya, dikutip dari Okezone, Selasa (21/1/2020).

Baidowi mengatakan bahwa pihaknya mendukung ide pemerintah untuk mempercepat investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara merombak peraturan asal tidak sampai mengabaikan fakta-fakta yang menjadi kewajiban bagi umat Islam.

“Bahwa sebenarnya Islam itu tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu perlu pengaturan yang berkesesuaian antara percepatan ekonomi dengan norma-norma yang menjadi keyakinan mahluk beragama,” jelasnya.

Selain menolak penghapusan sertifikat halal, PPP juga menolak penghapusan Perda Syariah. Menurut Baidowi, perda itu disusun sesuai karakteristik dan kearifan lokal dari suatu daerah, sehingga tak elok bila diatur di bawah peraturan yang sama.

“Begitupun dengan ketentuan Perda-perda juga harus dibaca dalam kerangka semangat otonomi daerah yang sesuai karakteristik dan kearifan lokal. Sebaiknya harus cermat betul dalam persoalan ini,” pungkas pria yang akrab disapa Awiek ini.

Sebagai informasi, pasal yang bakal dihapus sebagaimana tertuang pada Pasal 552 Pasal C draf RUU Cipta Lapangan Kerja di antaranya Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 44 UU Jaminan Produk Halal.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com