Connect with us

Politik

KPU Medan Tetapkan Anggota DPRD Medan Periode 2019-2024, Pelantikan Menunggu Banmus

Published

on

KPU Medan Tetapkan Anggota DPRD Medan Periode 2019-2024, Pelantikan Menunggu Banmus

Medan, Geosiar.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan tetapkan 50 nama calon terpilih anggota DPRD Medan periode 2019-2024. Penetapan calon terpilih dipimpin Ketua KPU Medan Agusyahramadani Damanik melalui rapat pleno terbuka di Hotel Santika Dyandra, Rabu (14/8/2019).

Adapun nama nama anggota DPRD Medan periode 2019-2024 yang ditetapkan KPU yakni dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kecamatan Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Baru dan Medan Petisah.

  1. Edward Hutabarat (PDIP)
  2. Rajudin Sagala (PKS)
  3. Dame Duma Sari Hutagalung (Gerindra)
  4. Robi Barus (PDI P)
  5. Abd Rahman (PAN)
  6. Renvelli Pandapotan Napitupulu (PSI)
  7. Antonius Devolis Tumanggor (Nasdem)
  8. Radiawan Sitorus (PKS).

Sedangkan anggota dewan yang ditetapkan dari Dapil II dengan kuota 12 kursi meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli dan Medan Marelan yakni

  1. Aulia Rachman (Gerindra)
  2. HT Bahrumsyah (PAN)
  3. Margaret MS (PDI P)
  4. Abd Latif Lubis (PKS)
  5. T Edriansyah Rendy (Nasdem)
  6. Mulia.Asri Rambe (Golkar)
  7. Surianto Butong (Gerindra)
  8. Abd Rani (PPP)
  9. Ishaq Abrar M Tarigan (Demokrat)
  10. Janses Simbolon (Hanura)
  11. Siti Suciati (Gerindra)
  12. Sudari (PAN).

Dari dapil III meliputi Kecamatan Medan Tembung, Medan Timur dan Medan Perjuangan nama anggota dewan yang ditetapkan yakni

  1. Paul Mei Anton Simanjuntak (PDIP)
  2. Wong Chun Sen (PDIP).
  3. Sahat B Simbolon (Gerindra).
  4. Netty Yuniati Siregar (Gerindra).
  5. Modesta Marpaung (Golkar).
  6. Edwin Sugesti Nasution (PAN).
  7. Irwansyah (PKS).
  8. Parlindungan Sipahutar (Demokrat)

Bahkan untuk dapil IV meliputi Kecamatan Medan Amplas, Denai, Kota dan Area dengan kuota 10 kursi yakni

  1. Hasyim SE (PDIP).
  2. David Roni G Sinaga (PDIP).
  3. H Ihwan Ritonga (Gerindra).
  4. Dedy Aksyari Nasution (Gerindra).
  5. Rudiyanto S.Pd.I (PKS).
  6. Edi Saputra ST (PAN).
  7. M Rizki Nugraha SE, (Golkar).
  8. Drs Hendra DS ( Hanura).
  9. Dodi Robert Simangunsong (Demokrat)
  10. Afif Abdillah (Nasdem)

Untuk dapil V meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal dan Medan Tuntungan, 12 anggota dewan yang ditetapkan yakni

  1. Daniel Pinem (PDI P)
  2. Dhiyaul Hayati (PKS)
  3. Mulia Syahputra Nasution (Gerindra)
  4. Muhammad Afri Rizky (Golkar)
  5. Sukamto SE (PAN)
  6. Habiburrahman Sinuraya (Nasdem)
  7. Johannes Haratua HTG (PDI P)
  8. Syaiful Ramadhan (PKS)
  9. Burhanuddin Sitepu (Demokrat)
  10. Erwin Siahaan (PSI)
  11. Suranta Meliala (Gerindra)
  12. Hendri Duin (PDI P).

Sementara itu, Kasubbag Kajian Perundangundangan Sekretariat DPRD Medan Hasanuddin SH yang dikonfirmasi wartawan, Rabu sore (14/8/2019) terkait kapan pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024 dapat dilaksanakan, Hasanudin belum bisa memastikan.

Namun kata Hasanuddin, pihaknya akan segera memproses surat begitu mendapat surat penetapan dari KPU Medan, mengingat SK anggota dewan periode 2014-2019 pada tanggal 12 September 2014 lalu. Dikatakan, setelah pihaknya menerima surat penetapan KPU Medan akan secepatnya melanjutkan surat ke Walikota Medan.

Kemudian Walikota Medan mengirimkan surat ke Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) untuk mendapatkan SK. Setelah pihak Sekretariat DPRD Medan menerima SK dari Gubsu terkait pemberhentian dan penetapan nama anggota Dewan, lalu Badan Musyawarah (Banmus) Sekretariat menjadwalkan acara pelantikan.

“Prosesnya seperti itu, maka kita harapkan surat dari KPU secepatnya kita terima dan proses surat diharapkan lancar. Sehingga jadwal pelantikan dapat ditentukan secepatnya,” paparnya Hasanuddin. (lamru)

Advertisement

Politik

Sandiaga Uno Akui Ingin Jeda dari Politik

Published

on

Sandiaga Uno.

Geosiar.com, Jakarta – Sandiaga Uno mengatakan ingin rehat sejenak dari dunia politik. Hal ini diungkapkan untuk menanggapi tawaran sejumlah partai politik yang mengajak dirinya untuk bergabung.

“Saya jeda dulu politik sementara mungkin dalam beberapa bulan ke depan baru bisa menentukan pilihan. Saya mau istirahat dulu,” ujar Sandiaga Uno saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Sama halnya ketika ditanya mengenai pencalonan di pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Sandiaga tidak memberi komentar banyak melainkan mengatakan masih terlalu dini untuk membicarakan hal tersebut.

“Terlalu awal untuk 2024,” tandasnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku tertarik untuk memboyong mantan Cawapres 02 Pemilu 2019 itu. Selain PKB, Sandiaga juga dikabarkan akan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Continue Reading

Politik

Rusdi Kirana Surati DPP PKB Soal Pengunduran Diri

Published

on

Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana.

Geosiar.com, Jakarta – Mantan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rusdi Kirana mengaku telah mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan partai.

“Benar saya mengundurkan diri dari anggota PKB,” ujar Rusdi seperti dikutip dari ANTARA, Kamis (22/8/2019).

Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia itu mengajukan pengunduran diri melalui surat yang dikirim ke DPP PKB. Surat itu nantinya bakal disampaikan kepada Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau pengurus yang lainnya.

“Surat pengunduran diri akan dibuat secepat mungkin dalam pekan ini,” jelas Sekretaris Pribadi Rusdi, Djadjuk Natsir di Kuala Lumpur.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB, Lukmanul Khakim telah mengonfirmasi pengunduran diri Rusdi. Ia mengatakan, penguduran diri Rusdi sudah dikomunikasikan dengan dirinya lewat aplikasi pesan singkat.

“Saya sampaikan betul memang Pak Rusdi Kirana [mundur jadi anggota PKB], kirim whatsapp kepada saya langsung,” ujar Lukman di arena Muktamar PKB, Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019).

Menurut penuturan Lukman, Rusdi mengundurkan diri dengan alasan ingin fokus mengabdi sebagai Duta Besar yang sudah diembannya sejak tahun 2017 lalu. Sebab, menurut penilaian Rusdi, menjadi Dubes merupakan pekerjaan yang penting bagi bangsa dan negara.

Atas pengunduran diri tersebut, Lukman mengaku bahwa PKB turut kehilang sosok politikus mumpuni. Kendati demikian, PKB akan menghormati dan memahami keputusan politik yang sudah dipilih kadernya.

“Tentu saja kami menghormati keputusan beliau untuk mundur sebagai anggota PKB. Karena dengan demikian beliau ingin memastikan bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara itu totalitas,” pungkas dia.

Dalam kesempatan itu, Lukman juga membantah jika pengunduran diri Rusdi berhubungan dengan penetapan kembali Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Ketua Umum PKB periode 2019-2024 dalam Muktamar V.

Sebab, ia mengaku Rusdi telah lama menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri kepada dirinya. Ia, sebagai kolega, menyarankan agar pengunduran diri Rusdi dikukuhkan sewaktu Muktamar sekaligus bertepatan dengan masa akhir periodisasi.

“Saya sampaikan, pak nantilah sekalian saja muktamar, karena itu kan masa akhir periodisasi yang sekarang,” tandas dia.

Sebagai informasi, sebelum jadi Dubes RI di Kuala Lumpur, Rusdi sudah mengundurkan diri dari Wakil Ketua Umum DPP PKB periode 2014-2019 saat dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Joko Widodo pada 2015.

Continue Reading

Politik

Jokowi Emoh MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka. (Foto: dokumen resmi Humas Istana Merdeka)

Geosiar.com, Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan penolakan terhadap wacana amendemen UUD 1945 yang menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara.

Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu khawatir jika amendemen UUD 1945 berujung pada kembalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR.

“Itu saling kait mengait. Kalau GBHN dikerjakan oleh MPR, artinya presiden mandataris MPR. Kalau presiden mandataris MPR, artinya presiden dipilih oleh MPR,” tutur Jokowi dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Rabu (21/8/2019).

Oleh karena itu, Jokowi pun mengatakan bahwa dirinya bakal menjadi orang pertama yang menolak apabila presiden dipilih kembali oleh MPR. Ia menegaskan, presiden dan wakil presiden harus tetap dipilih langsung oleh rakyat.

“Karena saya adalah produk dari pilihan langsung oleh rakyat,” lanjut dia.

Dengan demikian, ia berharap agar wacana amendemen UUD 1945 tersebut perlu dikaji lebih dalam supaya tidak menimbulkan guncangan politik yang tidak diperlukan bagi Indonesia.

“Kajian mendalam sangat diperlukan karena sekarang tekanan ekonomi global, geopolitik global tidak menguntungkan, jangan sampai menambah masalah karena kita ingin memaksakan amendemen,” pungkas mantan Wali Kota Solo ini.

Kendati demikian, Jokowi setuju bila haluan negara (GBHN) dibangkitkan kembali sebab menurutnya hal itu mungkin memang diperlukan bagi bangsa ini. Hal yang membuat Sang Presiden khawatir terkait batasan pada amendemen UUD 1945 yang dilakukan oleh para politikus di Senayan.

“Apa tidak melebar ke mana-mana? Karena saya sudah bicara dengan partai, kok beda-beda,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com