Connect with us

Politik

Hasyim SE Selangkah lagi Menjabat Ketua DPRD Medan, AP Luat Siahaan: “Hasyim itu Loyal dan Peduli”

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pasca KPU Medan telah menetapkan P DIP sebagai partai pemenang suara terbanyak pada Pileg April 2019 lalu pada rapat pleno, Rabu (14/8/2019). Maka dipastikan anggota DPRD asal partai PDI P mendapat jatah kursi jabatan Ketua DPRD Medan masa jabatan 2019-2024.

Dengan perolehan suara terbanyak yakni 217.200 suara, partai berlambang Banteng moncong putih itu berhasil memperoleh 10 kursi dari 50 kursi di DPRD Medan. Tentu, ke 10 anggota dewan tersebut berpeluang merebut kursi Ketua DPRD Medan.

Namun, dari hasil penetapan KPU, dari ke 10 anggota dewan itu, Hasyim SE (foto) meperoleh suara pribadi cukup signifikan yakni 16.376 suara di daerah pemilihan IV Kota Medan. Hasyim berhasil mengungguli teman temannya disusul Drs Daniel Pinem yakni 11.710 suara sebagai urutan ke dua.

Ketika Hasyim SE ditanya wartawan, usai penetapan KPU, Rabu (14/8/2019), terkait peluang Dirinya menjabat Ketua DPRD Medan, Hasyim mengaku tetap menunggu keputusan dari pimpinan DPP PDI P di Jakarta. “Sebagai kader PDI P, Saya harus siap mengemban amanah dan tetap loyal keputusan apa pun dari Partai,” ujar Hasyim.

Memang harus diakui kemampuan Hasyim SE, selama menjabat Ketua DPC PDI P Kota Medan dua periode sejak Tahun 2015, PDIP tetap sebagai partai pemenang. Begitu juga soal pengalaman di partai yakni kader PDI P sejak Tahun 2000. Bahkan, dua kali Pileg terbukti sebagai Caleg memperoleh suara terbanyak.

Tentu, dari beberapa kriteria atau syarat tertera diatas posisi Hasyim yang saat ini menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan dinilai cukup pantas menduduki Ketua DPRD Medan periode 2019-2024. Hasyim mengaku tetap berkeyakinan kepada pengurus DPP PDI P, semua keputusan adalah demi kejayaan PDI P dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Medan.

Diakuinya, pekan lalu jajaran pengurus DPC Kota Medan sudah menggodok dan mengusulkan 3 orang nama calon Ketua DPRD Medan ke DPD PDI Sumut dan diteruskan ke DPP PDI P Jakarta. Adapun nama tersebut yakni Hasyim SE, Drs Danel Pinem (Sekretaris Fraksi) dan Roby Barus (Sekretaris DPC PDI P) dan saat ini sudah ditangan pengurus pusat.

“Kita menunggu hasil keputusan DPP, mungkin begitu pelantikan anggota DPRD Medan, keputusan sudah turun, karena terkait percepatan kinerja di DPRD Medan,” papar Hasyim.

Hasyim Dinilai Paling Tepat

Sementara itu, penilaian terhadap keunggulan Hasyim untuk menjabat Ketua DPRD Medan mendapat respon dari Wakil Ketua PAC PDI P Medan Kota AP Luat Siahaan, menurutnya sosok Hasyim merupakan kader terbaik di PDIP, taat dan loyal kepada Partai bahkan selalu memiliki visioner memajukan Partai.

Hasyim juga dinilai sudah terbukti peduli terhadap penderitaan warga miskin sekaligus mengayomi dan mengatasi keluhan rakyat. “Peduli terhadap peningkatan kesejahteraan pedagang serta memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. (lamru)

Advertisement

Politik

Sandiaga Uno Akui Ingin Jeda dari Politik

Published

on

Sandiaga Uno.

Geosiar.com, Jakarta – Sandiaga Uno mengatakan ingin rehat sejenak dari dunia politik. Hal ini diungkapkan untuk menanggapi tawaran sejumlah partai politik yang mengajak dirinya untuk bergabung.

“Saya jeda dulu politik sementara mungkin dalam beberapa bulan ke depan baru bisa menentukan pilihan. Saya mau istirahat dulu,” ujar Sandiaga Uno saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Sama halnya ketika ditanya mengenai pencalonan di pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Sandiaga tidak memberi komentar banyak melainkan mengatakan masih terlalu dini untuk membicarakan hal tersebut.

“Terlalu awal untuk 2024,” tandasnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku tertarik untuk memboyong mantan Cawapres 02 Pemilu 2019 itu. Selain PKB, Sandiaga juga dikabarkan akan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Continue Reading

Politik

Rusdi Kirana Surati DPP PKB Soal Pengunduran Diri

Published

on

Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana.

Geosiar.com, Jakarta – Mantan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rusdi Kirana mengaku telah mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan partai.

“Benar saya mengundurkan diri dari anggota PKB,” ujar Rusdi seperti dikutip dari ANTARA, Kamis (22/8/2019).

Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia itu mengajukan pengunduran diri melalui surat yang dikirim ke DPP PKB. Surat itu nantinya bakal disampaikan kepada Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau pengurus yang lainnya.

“Surat pengunduran diri akan dibuat secepat mungkin dalam pekan ini,” jelas Sekretaris Pribadi Rusdi, Djadjuk Natsir di Kuala Lumpur.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB, Lukmanul Khakim telah mengonfirmasi pengunduran diri Rusdi. Ia mengatakan, penguduran diri Rusdi sudah dikomunikasikan dengan dirinya lewat aplikasi pesan singkat.

“Saya sampaikan betul memang Pak Rusdi Kirana [mundur jadi anggota PKB], kirim whatsapp kepada saya langsung,” ujar Lukman di arena Muktamar PKB, Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019).

Menurut penuturan Lukman, Rusdi mengundurkan diri dengan alasan ingin fokus mengabdi sebagai Duta Besar yang sudah diembannya sejak tahun 2017 lalu. Sebab, menurut penilaian Rusdi, menjadi Dubes merupakan pekerjaan yang penting bagi bangsa dan negara.

Atas pengunduran diri tersebut, Lukman mengaku bahwa PKB turut kehilang sosok politikus mumpuni. Kendati demikian, PKB akan menghormati dan memahami keputusan politik yang sudah dipilih kadernya.

“Tentu saja kami menghormati keputusan beliau untuk mundur sebagai anggota PKB. Karena dengan demikian beliau ingin memastikan bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara itu totalitas,” pungkas dia.

Dalam kesempatan itu, Lukman juga membantah jika pengunduran diri Rusdi berhubungan dengan penetapan kembali Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Ketua Umum PKB periode 2019-2024 dalam Muktamar V.

Sebab, ia mengaku Rusdi telah lama menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri kepada dirinya. Ia, sebagai kolega, menyarankan agar pengunduran diri Rusdi dikukuhkan sewaktu Muktamar sekaligus bertepatan dengan masa akhir periodisasi.

“Saya sampaikan, pak nantilah sekalian saja muktamar, karena itu kan masa akhir periodisasi yang sekarang,” tandas dia.

Sebagai informasi, sebelum jadi Dubes RI di Kuala Lumpur, Rusdi sudah mengundurkan diri dari Wakil Ketua Umum DPP PKB periode 2014-2019 saat dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Joko Widodo pada 2015.

Continue Reading

Politik

Jokowi Emoh MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka. (Foto: dokumen resmi Humas Istana Merdeka)

Geosiar.com, Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan penolakan terhadap wacana amendemen UUD 1945 yang menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara.

Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu khawatir jika amendemen UUD 1945 berujung pada kembalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR.

“Itu saling kait mengait. Kalau GBHN dikerjakan oleh MPR, artinya presiden mandataris MPR. Kalau presiden mandataris MPR, artinya presiden dipilih oleh MPR,” tutur Jokowi dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Rabu (21/8/2019).

Oleh karena itu, Jokowi pun mengatakan bahwa dirinya bakal menjadi orang pertama yang menolak apabila presiden dipilih kembali oleh MPR. Ia menegaskan, presiden dan wakil presiden harus tetap dipilih langsung oleh rakyat.

“Karena saya adalah produk dari pilihan langsung oleh rakyat,” lanjut dia.

Dengan demikian, ia berharap agar wacana amendemen UUD 1945 tersebut perlu dikaji lebih dalam supaya tidak menimbulkan guncangan politik yang tidak diperlukan bagi Indonesia.

“Kajian mendalam sangat diperlukan karena sekarang tekanan ekonomi global, geopolitik global tidak menguntungkan, jangan sampai menambah masalah karena kita ingin memaksakan amendemen,” pungkas mantan Wali Kota Solo ini.

Kendati demikian, Jokowi setuju bila haluan negara (GBHN) dibangkitkan kembali sebab menurutnya hal itu mungkin memang diperlukan bagi bangsa ini. Hal yang membuat Sang Presiden khawatir terkait batasan pada amendemen UUD 1945 yang dilakukan oleh para politikus di Senayan.

“Apa tidak melebar ke mana-mana? Karena saya sudah bicara dengan partai, kok beda-beda,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com