Connect with us

Hukum

Terkait Karhutla, Bupati Karo Katakan Lapor Kepihak Dandim Dan Polisi, Pemda Tidak Memiliki Borgol Dan Pistol

Published

on

Bupati saat dipertanyakan oleh Tim media terkait kebakaran hutan dan lahan dikawasan hutan siosar dan seputaran hutan di jalan jahe batas kabupaten karo - kabupaten langkat

Geosiar – Tanahkaro – Bupati Karo Terkelin Brahmana SH diminta untuk menanggapi dan mengatasi permasalahan terkait Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi diwilayah kabupaten karo.

Terkelin brahmana menyampaikan bahwa pemkab Karo tidak memiliki Pistol dan Borgol, karena semua wilayah hutan dibawah awasan Provinsi, Laporkan ke pihak Dandim dan polisi, ucap Bupati Karo, senin (12/8/2019).

Lanjutnya, Dinas lingkungan hidup akan mengecek, polisi hutan kan dibawah naungan provinsi, kalo mereka yang disana pengungsi kita sudah menyediakan anggaran sewa rumah,” ujarnya.

“Bukan berarti boleh membakar hutan tambahnya lagi, kita tidak memiliki borgol dan Polisi Hutan yang harus melakukan tugas, “ujarnya mengakhiri dan beranjak pergi.

Ungkapan Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, membuat Soni Husni Ginting yang juga sebagai Sekretaris dari organisasi kepemudaan GM FKPPI Kab.Karo menanggapi ucapan bupati karo yang dirasa kurang beretika serta tidak logika.

Seharusnya begitu ada pemberitahuan dari masyarakatnya terkait suatu permasalahan yang terjadi diwilayah yang dia pimpin langsung sigap untuk dapat menyelesaikanya bersama unsur unsur Forkompimda.

Seperti kita ketahui bersama, berdasarkan informasi bahwa Bupati Karo juga menghadiri Rapaat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di istana Negara – Jakarta, selasa (6/8/2019.

Kita ketahui bahwa Presiden indonesia Ir H Joko Widodo meminta kepada seluruh Pemerintahan Daerah, seoerti Gubernur, Pangdam, Kapolda, Bupati untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

kurang beretika, lucu dan aneh kita rasa ucapan seorang Bupati ataupun Kepala Daerah yang seolah olah berdalih dan terkesan melepaskan diri dari tanggungjawab didalam permasalahan Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi didaerah kekuasanya.

Semoga saja bapak Bupati Karo tidak memiliki kepentingan khusus didaerah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan diseputaran jalan jahe perbatasan karo – langkat, ataupun diwilayah Siosar, ujar husni penuh harap./tim – edy surbakti

Advertisement

Hukum

Kendati Sudah Dipecat, Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya Masih Ngantor

Published

on

Medan, Geosiar.com – Kendati Rusdi Sinuraya sudah menerima surat pemecatan selaku Dirut PD Pasar dari Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution pada Senin 20 Januari 2020. Namun, hari ini Selasa 21 Januari 2020 pagi, Rusdi Sinuraya masih masuk kantor.

Kepada Geosiar.com, Selasa pagi (21/1/2020) Rusdi mengaku memang sudah menerima surat pemecatan dari Pemko Medan yang ditandatangani Plt Walikota Medan Ir Akyar Nasution. Namun kata Rusdi, kendati sudah menerima surat pemecatan, Rusdi akan tetap bertahan karena menilai kebijakan pemecatan Dirinya tidak benar.

“Kebijakan itu tidak benar, maka melalui kuasa hukum, saya sudah mendaftarkan keberatan ke PTUN. Saya tetap bertahan sambil menunggu keputusan PTUN,” terang Rusdi.

Disampaikan Rusdi, Dianya mengaku telah menerima surat pemecatan dengan tidak hormat itu, Senin (20/1/202). Rusdi mengaku merasa terkejut tiba tiba ada surat pemecatan. Setelah konsultasi dengan penasehat hukum dan memutuskan untuk bertahan dan PTUN kan surat keputusan itu.

“Unruk proses hukum, Semuanya saya serahkan melalui kuasa hukum saya Refman Basri. Begitu juga surat keberatan saya sudah dikirim ke Pemko Medan,” sebut Rusdi.

Terkait alsan pemecatannya selaku Dirut PD Pasar, Rusdi Sinuraya tidak banyak komentar. Namun selama ini Dianya mengaku sudah banyak melakukan yang terbaik untuk pengembangan pasar di kota Medan.

“Terserah masyarakat saja yang menilai. Saya sudah berbuat dan melakukan perbaikan pasar pasar di kota Medan. Saya pun heran, apa karena saya saat ini berniat mencalonkan Wakil Walikota Medan maka sampai dipecat. Saya berniat pencalonan untuk memotivasi dan meningkatkan kerja. Niat saya tetap berbuat baik dan berkeinginan menjadi pemimpin yang bermanfaat untuk Medan,” sebut Rusdi.

Sebagaimana diketahui, Direktur Utama PD Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya dipecat dari jabatannya. Pemecatan Rusdi tertuang dalam surat keputusan bernomor 821.2/43.K/2020 tertanggal 16 Januari 2020.

Dalam surat keputusan tersebut, tidak hanya Rusdi yang dipecat, tapi juga dua direksi lainnya yakni, Direktur Operasional Yohny Anwar dan Direktur Pengembangan Arifin Rambe.

Disebutkan, terbitnya surat pemecetan karena tidak mampu memperbaiki kinerja. Karena saat hari pertama kerja ditahun 2020, Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution sudah memberikan peringatan kepada seluruh Direksi PD Pasar untuk membenahi 3 pasar tradisional yakni Pasar Marelan, Pusat Pasar, dan Pasar Kampung Lalang dalam waktu dua minggu. Namun sampai batas waktu ditentukan tidak ada perbaikan. (lamru)

Continue Reading

Hukum

Klarifikasi, Cemarkan Nama Baik di IG, Fitriani Manurung Polisikan Febi Nur Amelia

Published

on

Medan, Geosiar.com – Merasa dihina dan mencemarkan nama baik, Hj Fitriani Manurung S.Pd, M.Pd mengadukan pemilik Istragram (IG) Febi Nur Amelia ke Polisi. Dimana dalam caption history yang dipostingnya, menyebar informasi fitnah menyebut Fitriani memiliki hutang.

“Saya mengadukan berdasarkan UU ITE, karena dalam postingan history tersebut telah menghina dan mencemarkan nama baik saya. Dalam kalimat di caption history milik Feby Nur Amelia tidak benar dan merupakan suatu caption bohong,” sebut Fitriani Manurung (foto) kepada Geosiar.com, Jumat, (10/1/2020).

Seiring dengan itu juga, Hj Fitriani Manurung sekaligus memberikan klarifikasi terhadap berita yang beredar di berita beberapa media Online dan Surat Kabar dengan Judul “Tagih Utang di Istagram, seorang wanita malah dipolisikan”.

Dalam klarifikasi yang menyebutkan, Hj FITRIANI MANURUNG, S.Pd., M.Pd adalah selaku pihak yang membuat Laporan Polisi atas perbuatan FEBI NUR AMELIA sehubungan dengan postingan di history IG miliknya yang memuat atau mendistribusikan sesuatu informasi yang memuat suatu penghinaan atau mencemarkan nama baiknya

Fitriani menegaskan, Ianya tidak pernah meminjam sejumlah uang kepada FEBI NUR AMELIA, dan oleh karenanya tidak ada kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada FEBI NUR AMELIA.

Sedangkan tujuan membuat Laporan Polisi atas perbuatan FEBI NUR AMELIA untuk mengungkap kebenaran secara hukum dan memastikan kebenaran caption history yang dibuat FEBI NUR AMELIA.

Diyakini, dalam tahap pemeriksaan atas upaya hukum (Laporan) yang dilakukan sudah tentu masing-masing pihak diwajibkan untuk membuktikan laporannya dan menyanggah sehinggah dapat mengungkap kebenaran.

Ditambahkan, terhadap apa yang telah diterangkan Febi Nur Amelia tentang permasalahan hutang tersebut, agar terhadap perkara ini mendapatkan terang seyogiya dia (FEBI NUR AMELIA) harus membuktikan tentang keterangan yang sebenarnya.

Karena pada dasarnya kata Fitriani, sebagaimana dalam proses pembuktian “Apabila kita mendalilkan A, harus kita buktikan A tersebut,” ujarnya. Dan selain itu, terhadap hutang piutang sebagaimana keterangannya di berita media online dan Surat Kabar, sebelum perkara dipersidangkan di Pengadilan Negeri Medan, Fitriani telah mendapatkan 2 (dua) kali somasi dari Kuasa Hukum FEBI NUR AMELIA. Dan terhadap somasi-somasi tersebut telah dijawab melalui Kuasa Hukum “Law Office TARIGAN-SIHOMBING & Partner’s”.

Dan seyogiyanya apabila persoalan hukum yang telah diterangkan FEBI NUR AMELIA tersebut benar adanya, sehingga timbulnya peristiwa hukum tentang hutang piutang antara Fitrisni dengan FEBI NUR AMELIA adalah hal yang sesuai dengan fakta hukum, maka dia (FEBI NUR AMELIA) berhak untuk mengajukan upaya hukum balik kepada Fitriani sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditambahkan, bahwa terhadap Laporan Polisi saya tersebut, telah melewati proses yang panjang untuk membuktikan bahwa perbuatan FEBI NUR AMELIA yang memfosting caption di history Istragam miliknya tersebut adalah suatu postingan yang telah menghina dan mencemarkan nama baik.

Hal ini juga telah didukung dengan Keterangan Ahli ITE dan ahli bahasa untuk membuktikan bahwa perbuatan FEBI NUR AMELIA tersebut adalah telah masuk dalam kategori penghinaan dan pencemaran nama baik.

Dengan demikian, apa yang diberitakan dalam Berita Online dan Surat Kabar sehubungan dengan berita dengan judul “Tagih Hutang di Istagram, seorang wanita malah dipolisikan” atau berita dengan judul lainnya yang ada hubungannya dengan peristiwa hukum antara Fitriani dengan FEBI NUR AMELIA sehubungan dengan Laporan Polisi tersebut, perlu diklarifikasi tentang kebenaran dan fakta agar semua khalayak ramai mengetahui bahwa hubungan hukum antara Fitriani dengan FEBI NUR AMELIA tidaklah sesuai dengan apa yang telah diberitakan di media Online dan Surat Kabar. (lamru)

Continue Reading

Hukum

Pembangunan Plaza Pusat Jajanan Kuliner Di Sipiso Piso Diduga Ajang KKN

Published

on

Bangunan yang diduga dijadikan sebagai ajang KKN diseputaran air terjun sipiso Poso yang dibangun dengan biaya miliaran rupiah

Merek – Geosiar – Puluhan bangunan kios plaza kuliner yang berlokasi di puncak wisata air terjun Sipiso-piso, desa Pengambaten, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo terlihat sarat penyimpangan dan dipertanyakan serta menuai sorotan dari masyarakat.

Selain pembangunan terlihat tidak sesuai dengan hasil musyawarah bersama masyarakat sekitar pembangunan, bangunan fisik tersebut juga diduga sarat penyimpangan diberbagai titik yang dibeberapa bangunan menggunakan fisik bangunan lama.

Bangunan yang seharusnya dibangun juga tidak sesuai dengan jumlah bangunan yang dirobohkan sebelumnya dan ukuran serta volume bangunan tidak sesui dengan komitemen awal dengan masyarakat, ujar Silalahi dan sejumlah warga desa Merek kepada wartawan, Rabu (9/10) di DTW air terjun Sipiso-piso.

Seperti dikatakan Girsang, salah seorang pemilik kios yang dibongkar kepada wartawa, Rabu (9/10) di lokasi. Katanya, rapat koordinasi dengan pihak Pemkab Karo dengan masyarakat sekitar dijanjikan sesuai bangunan yang dibongkar akan dibangun. Nyatanya tidak.

Bangunan saya dibongkar ukuran 8mx5m. Tapi dibangun hanya ukuran 4mx5m. Sedangkan sisanya ukuran 4mx5m diabaikan.

Lanjutnya lagi, sudah pernah saya tanyakan kepada pihak pemborong, katanya sisanya akan dibangun kalau nanti sudah serah terima bangunan kepada pemerintah, dan ini pasti pembohongan. sementara bangunan masyarakat lain, ada dibangun 6mx5m, 7mx5m dan 9mx5m.

Itu namanya KKN dan janganlah ada kepentingan yang tidak baik sehingga menimbulkan dugaan pembangunan itu menjadi ajang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang sangat jelas terlihat, ungkap Girsang di lokasi bangunannya yang terbengkalai dan seharusnya turut dibangun kembali.

Kasman Sembiring, SH selaku Plt Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Karo yang dikonfirmasi bersama tim prihal bangunan tersebut, rabu (9/10) di Berastagi, mengaku belum tahu prihal dugaan bangunan dan ketidaksesuaian dengan hasil koordinasi pihak pemerintah dengan masyarakat sebelum bangunan dibongkar dan dibangun.

Besok saya sampaikan kepada PPK bangunan kios plaza kuliner, Suharta Sembiring. Beliau adalah Kabid di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karo yang juga sebagai PPK bangunan kios kuliner yang anggarannya dari APBD Karo 2019 tersebut, jelas Kasman.

Pantauan wartawan, rabu (9/10) di lokasi, bahwa, plank tertulis : Pembangunan plaza pusat jajanan kuliner. Pelaksana CV Karya Citra Nuansa. Sumber dana DAK Penugasan. TA. 2019. Nuilai Pekerjaan Rp1.984.209.800. Waktu pelaksanaan 16 Juli 2019.

informasi dari pekerja kepada wartawan, bangunan kios berjumlah 32 kios, dan waktu pembangunan kios masih berlangsung hingga pertengahan Oktober./Edi surbakti

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com