Connect with us

Hukum

Terkait Karhutla, Bupati Karo Katakan Lapor Kepihak Dandim Dan Polisi, Pemda Tidak Memiliki Borgol Dan Pistol

Published

on

Bupati saat dipertanyakan oleh Tim media terkait kebakaran hutan dan lahan dikawasan hutan siosar dan seputaran hutan di jalan jahe batas kabupaten karo - kabupaten langkat

Geosiar – Tanahkaro – Bupati Karo Terkelin Brahmana SH diminta untuk menanggapi dan mengatasi permasalahan terkait Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi diwilayah kabupaten karo.

Terkelin brahmana menyampaikan bahwa pemkab Karo tidak memiliki Pistol dan Borgol, karena semua wilayah hutan dibawah awasan Provinsi, Laporkan ke pihak Dandim dan polisi, ucap Bupati Karo, senin (12/8/2019).

Lanjutnya, Dinas lingkungan hidup akan mengecek, polisi hutan kan dibawah naungan provinsi, kalo mereka yang disana pengungsi kita sudah menyediakan anggaran sewa rumah,” ujarnya.

“Bukan berarti boleh membakar hutan tambahnya lagi, kita tidak memiliki borgol dan Polisi Hutan yang harus melakukan tugas, “ujarnya mengakhiri dan beranjak pergi.

Ungkapan Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, membuat Soni Husni Ginting yang juga sebagai Sekretaris dari organisasi kepemudaan GM FKPPI Kab.Karo menanggapi ucapan bupati karo yang dirasa kurang beretika serta tidak logika.

Seharusnya begitu ada pemberitahuan dari masyarakatnya terkait suatu permasalahan yang terjadi diwilayah yang dia pimpin langsung sigap untuk dapat menyelesaikanya bersama unsur unsur Forkompimda.

Seperti kita ketahui bersama, berdasarkan informasi bahwa Bupati Karo juga menghadiri Rapaat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di istana Negara – Jakarta, selasa (6/8/2019.

Kita ketahui bahwa Presiden indonesia Ir H Joko Widodo meminta kepada seluruh Pemerintahan Daerah, seoerti Gubernur, Pangdam, Kapolda, Bupati untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

kurang beretika, lucu dan aneh kita rasa ucapan seorang Bupati ataupun Kepala Daerah yang seolah olah berdalih dan terkesan melepaskan diri dari tanggungjawab didalam permasalahan Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi didaerah kekuasanya.

Semoga saja bapak Bupati Karo tidak memiliki kepentingan khusus didaerah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan diseputaran jalan jahe perbatasan karo – langkat, ataupun diwilayah Siosar, ujar husni penuh harap./tim – edy surbakti

Advertisement

Hukum

Pembangunan Plaza Pusat Jajanan Kuliner Di Sipiso Piso Diduga Ajang KKN

Published

on

Bangunan yang diduga dijadikan sebagai ajang KKN diseputaran air terjun sipiso Poso yang dibangun dengan biaya miliaran rupiah

Merek – Geosiar – Puluhan bangunan kios plaza kuliner yang berlokasi di puncak wisata air terjun Sipiso-piso, desa Pengambaten, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo terlihat sarat penyimpangan dan dipertanyakan serta menuai sorotan dari masyarakat.

Selain pembangunan terlihat tidak sesuai dengan hasil musyawarah bersama masyarakat sekitar pembangunan, bangunan fisik tersebut juga diduga sarat penyimpangan diberbagai titik yang dibeberapa bangunan menggunakan fisik bangunan lama.

Bangunan yang seharusnya dibangun juga tidak sesuai dengan jumlah bangunan yang dirobohkan sebelumnya dan ukuran serta volume bangunan tidak sesui dengan komitemen awal dengan masyarakat, ujar Silalahi dan sejumlah warga desa Merek kepada wartawan, Rabu (9/10) di DTW air terjun Sipiso-piso.

Seperti dikatakan Girsang, salah seorang pemilik kios yang dibongkar kepada wartawa, Rabu (9/10) di lokasi. Katanya, rapat koordinasi dengan pihak Pemkab Karo dengan masyarakat sekitar dijanjikan sesuai bangunan yang dibongkar akan dibangun. Nyatanya tidak.

Bangunan saya dibongkar ukuran 8mx5m. Tapi dibangun hanya ukuran 4mx5m. Sedangkan sisanya ukuran 4mx5m diabaikan.

Lanjutnya lagi, sudah pernah saya tanyakan kepada pihak pemborong, katanya sisanya akan dibangun kalau nanti sudah serah terima bangunan kepada pemerintah, dan ini pasti pembohongan. sementara bangunan masyarakat lain, ada dibangun 6mx5m, 7mx5m dan 9mx5m.

Itu namanya KKN dan janganlah ada kepentingan yang tidak baik sehingga menimbulkan dugaan pembangunan itu menjadi ajang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang sangat jelas terlihat, ungkap Girsang di lokasi bangunannya yang terbengkalai dan seharusnya turut dibangun kembali.

Kasman Sembiring, SH selaku Plt Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Karo yang dikonfirmasi bersama tim prihal bangunan tersebut, rabu (9/10) di Berastagi, mengaku belum tahu prihal dugaan bangunan dan ketidaksesuaian dengan hasil koordinasi pihak pemerintah dengan masyarakat sebelum bangunan dibongkar dan dibangun.

Besok saya sampaikan kepada PPK bangunan kios plaza kuliner, Suharta Sembiring. Beliau adalah Kabid di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karo yang juga sebagai PPK bangunan kios kuliner yang anggarannya dari APBD Karo 2019 tersebut, jelas Kasman.

Pantauan wartawan, rabu (9/10) di lokasi, bahwa, plank tertulis : Pembangunan plaza pusat jajanan kuliner. Pelaksana CV Karya Citra Nuansa. Sumber dana DAK Penugasan. TA. 2019. Nuilai Pekerjaan Rp1.984.209.800. Waktu pelaksanaan 16 Juli 2019.

informasi dari pekerja kepada wartawan, bangunan kios berjumlah 32 kios, dan waktu pembangunan kios masih berlangsung hingga pertengahan Oktober./Edi surbakti

Continue Reading

Hukum

Landen Marbun SH Terima Kuasa Hukum Warga Terkait Pembebasan Jalan Tol

Published

on

Medan, Geosiar.com – Landen Marbun SH terima pengaduan warga Tanjung Mulia terkait proses ganti rugi tanah yang tak kunjung selesai, di kantor pengacara komplek perumanan Citra Land, Senin (23/9/2019). Landen Marbun SH dan Partner pun dipercaya sebagai kuasa hukum warga untul proses ganti rugi atau pembebasan lahan masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol Tanjung Mulia.

Dalam pengaduan warga, maayarakat mengaku belum gabti rugi karena ada pihak yang mengklaim sebagai pemilih lahan dengan dalih sertifikat.

Kondisi ini membuat pembangunan proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi itu menjadi terhambat. Pasalnya, jadwal pembayaran ganti rugi yang sudah direncanakan tertunda.

Menurut Landen Marbun, pada November 2017 lalu telah terjadi kesepakatan antara Kementrian ATR/BPN, Kementrian Pekerjaan Umum dan Kementrian BUMN.

Di mana, pembayaran ganti rugi diberikan kepada masyarkat yang tidak memiliki sertifikat atas lahan adalah 70 % bagi penggarap dan 30 % bagi pemilik sertifikat.

“Jadi setelah kesepakatan 3 menteri itu dibuat, Badan Pertanahan Negara (BPN) Sumut menindaklanjuti dengan melakukan pendataan, hingga akhirnya keluar daftar nama beserta nominal yang akan dibayarkan oleh BPN kepada masyarakat,” jelasnya.

Ditengah jalan, lanjut dia, ada pihak yang mengklaim memiliki sertifikat lahan seluas 12 hektar di areal pembangunan jalan tol atas nama Sutrisno Sukijung.

“Jadi Sutrisno Sukijung itu melaporkan masyarakat yang selama puluhan tahun menempati lahan yang diklaim miliknya ke Polda Sumut berdasarkan sertifikat yang belum tentu kejelasannya,” paparnya.

“Jadi alasan itu yang dijadikan BPN Sumut tidak jadi membayarkan uang ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol. Pertanyaannya Sutrisno Sukijung itu hadir saat penandatanganan keputusan 3 menteri tentang ganti rugi lahan. Kenapa waktu itu tidak protes dan 2 tahun setelahnya melaporkan kasus ini ke polisi, ini menjadi pertanyaan kami,” papar mantan anggota DPRD Medan itu.

Lebih menganehkan lagi, tutur Landen, adalah Sutrisno Sukijung yang tidak pernah mempersoalkan lahannya dikuasai kelompok masyarakat selama puluhan tahun.

“Kenapa baru ribut ketika sudah ada proyek jalan tol, dan setelah kesepakatan 3 menteri. Kita juga pertanyakan kondisi sertifikat miliknya,” ucapnya.

Menurutnya, akibat masalah ini proses pembangunan jalan tol yang telah ditetapkan menjadi proyek strategis pemerintah menjadi terkendala.

“Sudah bertahun-tahun pembangunan jalan tol Tanjung Mulia tidak selesai,” sebutnya.

Salah satu perwakilan masyarakat, Nekson mengaku sudah menerima surat panggilan dari Polda Sumut atas laporan yang disampaikan Sutrisno Sukijung.

Berdasarkan surat tersebut, ia mengaku diminta hadir memenuhi panggilan penyidik pada 30 September 2019. (rel/lamru)

Continue Reading

Ekonomi

Pembangunan Pasar Rakyat Tiganderket, Warga Minta Aparat Penegak Hukum Turut Awasi

Published

on

Karo – Geosiar – Terkait Pembangunan Distribusi Pasar /Revitalisai Pasar Tiganderket kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo yang dilaksanakan melalui Dinas Pasar dan Perdagangan Kabupaten Karo dan dinilai warga tidak lagi sesuai dengan harapan warga dan pedagang di Pasar Rakyat Tiganderket.

Setelah Pemda Karo melakukan kajian dan analisis serta menetapkan peruntukkan pengalokasikan dana dengan judul Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan/Revitalisasi Pasar Rakyat Tiganderket yang terketahui melaui papan informasi dengan isi tertulis didalam Pelang proyek berlogo Pemkab Karo.

Pelang berisi Nomor kontrak : 027.2/684/ppk/2019, tertnggal 28 juni 2019, dengan nilai kontrak Rp.1.517.700.628.00 (satu miliar limaratus tujuhbelas juta tujuhratus ribu enamratus duapuluh delapan rupiah) dan sebagai pelaksana kegiatan CV Gung Pantar dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender, dengan alamat kantor di jln veteran gang sempakata kabanjahe, Sumber Dana Alokasi Khusus (Dak) APBN Tahun Anggaran 2019.

Warga bermarga Bangun yang sedang berada dilokasi pembangunan pasar tersebut saat ditemui awak media menjelaskan ” kami sebenarnya senang losd ini dibangun, dengan harapan disetiap ada acara adat ataupun berdagang di pasar ini kami tidak lagi terkena air hujan dan kebanjiran, tapi itu mungkin hanya sebatas mimpi kami saja, sebab dahulunya juga kami minta agar dibangun baru dengan lantai keramik dengan alasan yang nantinya juga dapat kami pergunakan sebagai tempat pertemuan pertemuan adat dan terkait pertemuan yang diadakan oleh pemerintahan desa, ujarnya.

Lanjutnya lagi, sangat sayang bila kita lihat pekerjaan yang menghabiskan uang miliaran rupiah ini hanya terlihat melakukan pengecatan dan penggantian atap (seng) Losd serta menambal lantai lantai penyanggah tiang losd yang sudah lama berdiri, kami berharap agar Pemda Karo dapat mengumumkan terkait pekerjaan apa saja yang dikerjakan seharusnya dan kami sangat berharap juga agar pihak kepolisian dan pihak kejaksaan dapat turut mengawasi pembangunan Losd pasar rakyat tiganderket ini.

Niat pemborong itu kami lihat sudahlah miliki kepentingan tertentu dengan tidak mencantumkan dipapan informasi terkait kapan pembangunan pasar rakyat ini dimulai dan hingga kapan harus selesai dikerjakan, maka kami sangat yakin bila diawasi secara langsung oleh Aparat Penegak Hukum maka kami akan menerima hasil pekerjaan pembangunan pasar rakyat ini sesuai dengan yang sudah direncanakan dan kami percaya pemkab karo telah merencanakan pembangunan ini dengan sangat baik, ujarnya menutup pembicaraan.

Secara kebetulan awak media bertemu dan mempertanyakan langsung kepada kepala desa Tiganderket, Kemi Sembiring, namun sayang kades tersebut enggan berkomentar dan hanya mengatakan ” benar yang dikatakan warga saya tersebut dan untuk keterangan lainya silahkan pertanyakan kepada dinas terkait ujar kades singkat.

Menanggapi hal yang dikatan warga Tiga Nderket tersebut dilokasi yang sama, Soni husni Ginting mengatakan ” Tidak di temukannya pihak pengawas dari instansi terkait atau apapun sebutannya bisa menjadi permasalahan yang mendasar atas pekerjaan fisik losd desa Tiganderket ini dengan alasan bagaimana mungkin tukang yang bekerja bisa bekerja sesuai dengan isi kontrak kerja antara instansi terkait dengan pihak rekanan.

Amatan saya dilokasi pengerjaan losd ini melihat isi papan informasi proyek dengan judul kegiatan Pembangunan distribusi pasar /Revitalisai pasar rakyat sementara melihat secara fisik para pekerja melakukan pengerjaan bersifat rehab, mengapa saya katakan pengerjaan bersifat rehab, pertama tidak ada bangunan baru yang terlihat dibangun sesuai dengan judul kegiatan pembangunan distribusi pasar, kedua pekerjaan yang di lakukakan hanya penggantian seng pada bagian atap seng serta pondasi tetap menggunakan pondasi lama berbahan kayu.

Serta hanya dilakukan plaster bagian bagian dudukan tiang pondasi yang rusak karena faktor usia, dan satu hal yang paling penting bahwa instansi terkait maupun rekanan seharusnya mensosialisakan atau memberikan gambaran kepada masyarakat prihal apa aja yang akan di kerjakan di losd tersebut, ujar soni mengakhiri.

Selanjutnya awak media akan mencoba segera mempertanyakan secara langsung kepada dinas terkait./edy surbakti

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com