Connect with us

Nasional

Menanti Selama 21 Tahun, Santa Clara Bekasi Utara Akhirnya Diresmikan

Published

on

Menanti Selama 21 Tahun, Santa Clara Bekasi Utara Akhirnya Diresmikan

Geosiar.com, Bekasi – Merasa teraniaya selama 21 tahun, Rumah Ibadah Katolik St Clara, Bekasi Utara tepatnya berada di kawasan sekitar Wisma Asri itu akhirnya berdiri terbangun dan sudah diresmikan.

Letih dibombardir demo berulang kali oleh kaum intoleran, tidak membuat umat untuk mundur dan menyerah. Kejadian itu membuat umat Katolik terus maju dan semangat.

Perjuangan umat selama ini ternyata tidak sia-sia. Akhirnya Gereja itu berdiri dan diresmikan juga.

Mendirikan Gereja, apalagi untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus memang tidaklah mudah, siap pikul salib, dan juga dianiaya.

Peresmian dihadiri oleh Uskup Agung Jakarta, Mgr Ignatius Suharyo, Walikota Bekasi dan jajarannya, Menteri ESDM Ignatius Jonan, Dandim, unsur TNI, Pangdam Jaya, Kapolres Bekasi, FUB, dan umat Katolik warga Gereja tersebut, yang diresmikan hari Minggu (11/8/2019).

Sementara peresmian Gereja Katolik Santa Clara itu dilakukan oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi.

“Shalom. Assalamualaikum. Saya hampir tidak bisa berbicara. Selama 21 tahun sungguh penantian yang luar biasa. Warga saya, umat yang ada di Kota Bekasi bisa merasakan sebuah pelayanan pemerintah yang adil dalam konteks ketentuan, proporsional,” tutur Rachmat Efendi ketika memberikan kata sambutan di hadapan para umat Santa Clara.

Tepat pada 11 Agustus 2019 Gereja Santa Clara yang baru bisa diresmikan, tepat pada peringatan HUT ke-21 Gereja Santa Clara Paroki Bekasi Utara.

“Yang gigih bukan saya, tapi panitia karena menuntut hak terhadap sebuah proses yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat dalam representasi rumah ibadah yang layak. Saya hampir mengeluarkan air mata, air mata kebanggaan,” ucap Rachmat Efendi seperti dikutip dari Tribunnewscom.

“Saya, sebagai wali kota, secara tulus ingin memberikan dukungan terbaik kepada sesama umat. Seorang pemimpin tidak boleh menarik ludahnya kembali,” sambung Rachmat.

Rahmat Effendi alias Pepen yang terpilih lagi menjadi Walikota Bekasi 2 periode dalam sambutannya mengatakan, IMB Rumah Ibadah di Bekasi tidak akan dipersulit. Republik ini menjamin kebebasan beribadah. Tidak ada mayoritas dan minoritas.

Nasional

Pemko Medan Gelar Sosialisasi Sosmontepra

Published

on

Medan, Geosiar.com – Guna mempermudah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyampaian laporan penyerapan anggaran supaya tepat sasaran. Pemko Medan melaksanakan sosialisasi mengenai Sistem Monitoring Tim Evaluasi & Pengawasan Realisasi Anggaran (Sismontepra) di lingkungan Pemko Medan.

Sosialisasi ini dipimpin Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kota Medan Ir Khairul Syahnan di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan (22/8). Kegiatan ini diikuti para bendahara OPD di lingkungan Pemko Medan.

Dikatakan Asisten Ekbang, sosialisasi dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA). Selain itu,  jelasnya lagi, melalui penerapan TEPRA ini dipastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan.

“Hal ini sesuai dengan pasal 4 Keputusan Presiden RI Nomor 20 tahun 2015 bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaaan tugas TEPRA kepada para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, maka setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk segeras membdentuk TEPRA,” kata Syahnan.

Pasca digelarnya sosialisasi tersebut, Syahnan berharap pembentukan TEPRA secepatkan dilakukan di lingkungan Pemko Medan sehingga menjadi alat guna mempercepat laporan realisasi anggaran di lingkungan OPD Pemko Medan

“Diharapkan dengan adanya sosialisasi Sismontepra dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya serta digunakan secara maksimal dalam mempercepat laporan realisasi anggaran di lingkungan OPD Pemko Medan, termasuk percepatan persiapan pengadaan barang dan jasa dalam upaya optimalisasi pembangunan Kota Medan,” harapnya. (lamru)

Continue Reading

Nasional

Mahfud MD Soal Kerusuhan Papua: Bersatu Dulu Sebelum Luruskan Kesalahpahaman

Published

on

Mahfud MD di Semarang. (Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom)

Geosiar.com, Semarang – Mohammad Mahfud MD mengimbau supaya seluruh pihak mesti mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam menyikapi kerusuhan masyarakat Papua.

“Kita harus bersatu dulu sebelum meluruskan kesalahpahaman yang terjadi dan tidak fokus mencari siapa salah dalam insiden kerusuhan di Manokwari atau daerah lainnya,” ujar Mahfud MD usai menjadi pembicara di Seminar Nasional Kagama bertajuk “Pendidikan Bangsa dalam Menyiapkan SDM Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0” di Museum Ronggowarsito Semarang, Kamis (22/8/2019).

Sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Mahfud mengatakan tidak ada untungnya bagi Indonesia maupun Papua apabila terjadi perpecahan.

Oleh karena itu, ia mengatakan sudah saatnya bagi semua pihak untuk menurunkan tensi dan kembali bersatu demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kalau Indonesia terpecah, tidak ada yang diuntungkan, Indonesia rugi, Papua rugi. Oleh sebab itu ambil keuntungan dan kebaikan bersama, akhiri panas di hati, bersatu sesama anak bangsa,” saran dia.

Tak lupa, ia juga mengapresiasi tokoh-tokoh dari berbagai unsur yang sudah menginisiasi untuk mendinginkan suasana di masyarakat. Ia berharap, kesalahpahaman yang sebenarnya tidak terlalu besar bisa segera diselesaikan

“Akhiri kesalahpahaman yang sebenarnya tidak terlalu serius, salah paham antara anak muda yang sangat sedikit dan tidak menyangkut hal prinsip, semua menahan diri,” pungkas dia.

Continue Reading

Nasional

Pemindahan Ibu Kota, Sandiaga Usul Jokowi Buat Referendum

Published

on

Sandiaga Uno

Geosiar.com, Jakarta – Mantan calon wakil presiden, Sandiaga Uno memberi usul kepada pemerintah agar membuat referendum mengenai rencana pemindahan ibu kota.

Sandi menilai pemindahan ibu kota merupakan persoalan strategis, jadi warga negara memiliki tugas dan hak untuk membahas menyampaikan pandangannya.

“Mestinya referendum, setuju gak pemindahan ibu kota,” ujar Sandi di Gedung Juang 45, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Sandi meminta pemerintah agar lebih terbuka soal rencana ini. Ia meminta pemerintah supaya terbuka terhadap hasil analisis pemindahan ibu kota, dan siapa saja yang dilibatkan dalam pembahasan itu.

Menurutnya publik harus memahami ini, karena dapat berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi.

“Emak-emak, ibu-ibu, milenials, bapak-bapak, partai, semua harus diajak bicara,” ujarnya.

Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, hingga kini masih ada waktu untuk mematangkan rencana pemindahan pusat administrasi, karena rencana tersebut belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Setidaknya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020, kata Sandi, ia tak menemukan adanyq alokasi dana untuk rencana tersebut.

Niat Jokowi dalam merealisasikan pemindahan ibu kota sudah ia sampaikan secara resmi dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus lalu. Saat itu Jokowi sudah meminta izin kepada DPR, MPR, DPD, dan masyarakat.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com