Connect with us

Politik

Anggaran Bedah Rumah di Medan Menurun, Abd Rani : Awasi Agar Tepat Sasaran

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua Komisi IV DPRD Medan Abd Rani SH ingatkan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Dinas PKPPR) Kota Medan agar selektif menentukan penerima bantuan bedah rumah. Penggunaan anggaran sebesar Rp 15 Miliar TA 2019 diharapkan transparan dan tepat sasaran.

Penegasan itu disampaikan Abd Rani SH (foto) kepada wartawan di Medan, Selasa (13/8/2019) menyikapi penggunaan anggaran bedah rumah. Abd Rani minta supaya program bedah rumah tidak disalah gunakan.

Disampaikan Abd Rani, semua elemen masyarakat kiranya dapat mengawasi penggunaan anggaran bedah rumah. “Jangan sampai ada oknum yang menjadi agen mengaku bisa memfasilitasi supaya dapat bedah rumah. Akhirnya untuk mengharapkan imbalan,” ujar politisi PPP itu.

Untuk hal itu, Abd Rani minta Dinas PKPPR supaya melakukan seleksi dengan benar siapa yang paling layak menerima sesuai kriteria yang ditentukan. Disinyalir ada oknum yang bermain demi kepentingan pribadi. “Kita minta supaya diusut realisasi penggunaan anggaran bedah rumah sebelumnya. Begitu juga anggaran yang mau berjalan TA 2019 juga supaya diawasi dengan benar,” tegasnya.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas PKPPR Kota Medan Ir Benny Iskandar usai rapat pembahasan P APBD Pemko Medan TA 2019, alokasi anggaran bedah Rumah di kota Medan saat ini mengalami penurunan. Sebelumnya dialokasikan di APBD TA 2019 Pemko Medan sebesar Rp 24 Miliar, namun setelah Perubahan APBD TA 2019 mengalami penurunan menjadi Rp 15 Miliar.

Dijabarkan, jumlah anggaran sebesar Rp 15 Miliar itu diperuntulkan sekitar 450 hingga 500 unit rumah. Dan hingga saat ini realisasi penggunaan anggaran tersebut masih nihil.

Diakui Benny, hingga saat ini pihak Dinas PKPPR kota Medan masih terus melakukan verifikasi calon penerima bantuan sesuai kriteria yang ditentukan.

Adapun alasan penurunan anggaran menurut Benny karena jumlah pemohon hingga saat ini masih 330 unit. Sedangkan pelaksanaan Tahun ini menunggu PAPBD karena adanya temuan BPK yang mengakibatkan harus dilakukan perubahan sistem anggaran.

Ditambahkan Benny, pihak nya tetap menerima permohonan. Kendati permohonan itu masuk diakhir Tahun 2019 namun dapat diakomodir dan dilaksanakan pada Tahun 2020. (lamru)

Advertisement

Politik

FX Rudy Enggan Tanggapi Penyalonan Resmi Gibran

Published

on

Gibran Rakabuming Raka saat bertemu dengan Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo. (Foto: Kumparan/Agung Santoso)

Geosiar.com, Solo – Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, enggan menanggapi penyalonan resmi Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon Wali Kota Solo via DPD PDIP Jawa Tengah pada Kamis (12/12/2019).

Wali Kota Solo itu hanya menegaskan bahwa dirinya sudah menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPC sesuai ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan PDIP Nomor 24 Tahun 2017 yang berisi bahwa DPC berhak melakukan penjaringan tertutup jika memperoleh suara minimal 25 persen dalam Pemilu terakhir.

“Pokoknya tugas saya sebagai ketua DPC di (proses tahapan) Pilkada sudah selesai,” tutur Rudy saat dijumpai di Balai Kota Solo, Kamis (12/12/2019).

“Proses penjaringan sudah selesai. Dari anak ranting sampai PAC PDIP semua memilih Achmad Purnomo-Teguh Prakosa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rudy mengatakan dirinya hanya akan menunggu hasil rekomendasi dari DPP PDIP. Sebab, ia sendiri tidak mengetahui kapan rekomendasi akan turun.

“Kita tunggu rekomendasi DPP, gitu aja. Nggak tahu kapan (diumumkan), DPC kan kelasnya cuma RT,” pungkasnya sambil tersenyum simpul.

Sebelumnya, Rudy menyebut masih banyak kader yang tidak memahami Peraturan PDIP nomor 24 tahun 2017. Kendati demikian, ia mempersilakan siapapun kader partainya yang ingin mendaftar langsung lewat DPD PDIP Jateng.

“Silakan saja mendaftar, itu artinya mereka tidak paham PP 24 tahun 2017. Baru kali ini ada pendaftaran,” ujar Rudy Senin (9/12/2019).

Continue Reading

Politik

Pesan Jokowi ke Gibran: Tak Ada Jalan Pintas

Published

on

Gibran Rakabuming Raka sebelum berangkat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Solo ke kantor DPD PDID Jateng, Kamis (12/12/2019). [Foto: ANTARA]

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan khusus kepada putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Solo 2020. Hal itu dibeberkan Gibran sebelum berangkat ke Semarang untuk mengambil formulir pendaftaran Pilwalkot Solo, Kamis (12/12/2019).

Gibran mengatakan, Jokowi mengingatkan dirinya untuk mengikuti seluruh mekanisme partai terkait penjaringan calon wali kota Solo. Sebab, tidak ada jalan pintas meskipun ia anak dari presiden. Oleh karena itu, Jokowi berpesan agar dirinya tetap semangat berjuang di Pilwalkot Solo.

“Harus melalui proses ini, ini proses masih panjang. Semua proses dilalui, jangan ada jalan pintas. Semua mekanisme partai harus dilakukan. Tidak ada yang namanya jalan pintas,” tutur Gibran menirukan Jokowi saat ditemui di Graha Saba, Sumber, Solo, sebelum berangkat ke Semarang, Kamis (12/12/2019).

Suami Selvi Ananda itu pun mengaku bahwa orang yang pertama dimintai restu olehnya adalah sang ayah. Setelah itu, restu dari seluruh keluarga besarnya.

“Sudah, yang paling pertama (Bapak). Sama eyang sudah, bapak ibu sudah, istri, mertua, keluarga besar sudah,” pungkasnya sambil berlalu.

Seperti diketahui, Gibran akan mendaftar sebagai calon wali kota (cawali) dalam Pilkada Solo 2020 melalui jalur DPD PDI Perjuangan. Saat ini, politisi muda PDIP itu dalam perjalanan menuju kantor DPD PDIP Jateng di Semarang untuk mengambil formulir pendaftaran Pilwalkot Solo. Setelah mengisi formulir, Gibran akan langsung mengembalikannya beserta visi dan misi sebagai syarat pendaftaran.

Continue Reading

Politik

Demokrat Nyatakan Sikap Politik Oposisi Penyeimbang

Published

on

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan (tengah) di Acara Pidato Refleksi Pergantian Tahun. [Foto: okezone.com/Harits]

Geosiar.com, Jakarta – Partai Demokrat menegaskan tetap berada di luar pemerintahan sebagai pihak oposisi penyeimbang. Sikap politik itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato refleksi akhir tahun bertajuk ‘Indonesia Tahun 2020: Peluang, Tantangan, dan Harapan’, Rabu (11/12/2019) malam.

Kendati demikian, SBY memastikan tetap berkomitmen untuk mendukung kinerja dan kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin lima tahun ke depan. Asalkan kebijakan itu tepat sasaran dan sesuai keinginan rakyat. Apabila tidak, SBY memastikan pihaknya siap melancarkan kritikan.

“Meskipun saat ini Partai Demokrat berada di luar pemerintahan pusat, komitmen kami tak berubah. Kami ingin pemerintah sukses dalam melaksanakan tugasnya. Kalau pemerintah sukses, rakyatlah yang mendapatkan manfaatnya,” kata SBY dalam pidatonya.

Hal yang sama juga disampaikan Sekjen PD Hinca Pandjaitan saat ditemui pada acara yang sama. Menurut Hinca, posisi politik Demokrat sebagai penyeimbang berbeda artinya dengan tidak bersikap.

“Sikap kami dari awal nggak pernah berubah, lima tahun yang lalu, lima tahun ke depan kami tetap sama. Yang sudah baik kita dukung, yang belum baik kita kritisi, kita perbaiki supaya baik,” tutur Sekjen PD Hinca Pandjaitan di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019) malam.

Dia menepis tanggapan yang menyebut bahwa Demokrat itu sebagai partai abu-abu karena memilih berada di antara pemerintahan dan oposisi. Menurutnya, anggapan itu adalah fitnah.

“Siapa yang bilang Demokrat abu-abu itu fitnah. Demokrat itu biru,” imbuh Hinca. “Kami nggak mengenal istilah oposisi koalisi. Demokrat yakin betul bahwa dengan caranya berpolitik kami ini cukup baik, seimbang, penyeimbang. Ada orang yang protes, ‘ah penyeimbang nggak punya sikap’. Anda dengarkan sikap Indonesia gerakan Non-Blok. Dia mencegah perang dunia terjadi,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com