Connect with us

Politik

Komisi IV DPRD Medan Rekomendasikan Bongkar RTT di Perumahan Timur Raya

Published

on

Medan, Geosiar.com – Komisi IV DPRD Medan rekomendasikan pembongkaran bangunan rumah tempat tinggal (RTT) milik TS di komplek perumahan Timur Raya Jl Timor Ujung Kel Gaharu Kec Medan Timur Kota Medan milik TS. Bangunan tersebut terbukti tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dan berdiri diatas diatas fasilitas umum dan rencana jalan.

Kesepakatan rekomendasi setelah melakukan rapat dengan pendapat (RDP) DPRD Medan, Dinas PKPPR, Satpol PP dengan warga diruang komisi, Senin (12/8/2019) sore. Rapat dipimpin anggota Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Simanjuntak didampingi, Parlaungan Simangunsong, Abdul Rani, Sahat Simbolon, Ahmad Atif, Lily MBA, Hendra DS, Maruli Tua Tarigan, Daniel Pinem. Sementara mewakili Dinas PKPPR Cahyadi, mewakili Satpol PP Irfan Pane dan mewakili warga Wijaya dan Thomson.

Rekomendasi tersebut meminta Dinas PKPPR Kota Meran segera melakukan kordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan pembongkaran secepat mungkin.

“Dinas PKPPR dan Satpol PP Kota Medan jangan melakukan pembiaran, karena sudah terbukti RTT tidak memiliki izin dan jelas sudah melanggar aturan,” tegas Paul saat memimpin rapat.

Sama halnya dengan anggota dewan lainnya, Parlaungan Simangunsong mendorong Satpol PP segera mengambil tindakan. “Jangan ragu mengambil tindakan, tegakkan aturan. Kan ada peraturan yang menjadi pedoman kita melakukan pembongkaran. Itu harus dibongkar, mudah mudahan kesalahan tidak terulang lagi,” tegas Parlaungan Simangunsong yang terpilih menjadi DPRD Sumut periode 2019-2024.

Pada saat rapat, mewakili PKPPR Cahyadi mengaku pihaknya sudah pernah menyurati pemilik bangunan tertanggal 8 Juni 2017 yang ditanda tangani Kepala Dinas PKPPR Kota Medan Syamporno Pohan ditujukan kepada pemilik bangunan. Surat No 640.3915/DPK PPR/VI/17 perihal peringatan untuk pembongkaran sendiri bangunan yang tidak memiliki SIMB.

Adapun isi surat tersebut untuk bongkar sendiri berdasarkan penelitian Dinas PKPPR. Terbukti bangunan RTT berdiri diatas fasilitas umum dan rencana jalan sesuai KSB No 648/259/4/50/1994, Tanggal 17 Januari 1994.

Ditambahkan Cahyadi, dengan adanya surat rekomendasi bongkar dari Komisi IV DPRD Medan akan membantu kinerja mereka. Cahyadi pun mengaku akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan segera menyurati Satpol PP untuk dilakukan pembongkaran.

Begitu juga mewakili Satpol PP, Irfan Pane mengaku akan melakukan penertiban setelah menerima surat dari Dinas PKPPR. “Kami siap menjalankan dan menegakkan Perda, kami pun butuh dukungan DPRD,” sebut Irfan. (lamru)

Advertisement

Politik

Sandiaga Uno Akui Ingin Jeda dari Politik

Published

on

Sandiaga Uno.

Geosiar.com, Jakarta – Sandiaga Uno mengatakan ingin rehat sejenak dari dunia politik. Hal ini diungkapkan untuk menanggapi tawaran sejumlah partai politik yang mengajak dirinya untuk bergabung.

“Saya jeda dulu politik sementara mungkin dalam beberapa bulan ke depan baru bisa menentukan pilihan. Saya mau istirahat dulu,” ujar Sandiaga Uno saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Sama halnya ketika ditanya mengenai pencalonan di pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Sandiaga tidak memberi komentar banyak melainkan mengatakan masih terlalu dini untuk membicarakan hal tersebut.

“Terlalu awal untuk 2024,” tandasnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku tertarik untuk memboyong mantan Cawapres 02 Pemilu 2019 itu. Selain PKB, Sandiaga juga dikabarkan akan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Continue Reading

Politik

Rusdi Kirana Surati DPP PKB Soal Pengunduran Diri

Published

on

Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana.

Geosiar.com, Jakarta – Mantan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rusdi Kirana mengaku telah mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan partai.

“Benar saya mengundurkan diri dari anggota PKB,” ujar Rusdi seperti dikutip dari ANTARA, Kamis (22/8/2019).

Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia itu mengajukan pengunduran diri melalui surat yang dikirim ke DPP PKB. Surat itu nantinya bakal disampaikan kepada Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau pengurus yang lainnya.

“Surat pengunduran diri akan dibuat secepat mungkin dalam pekan ini,” jelas Sekretaris Pribadi Rusdi, Djadjuk Natsir di Kuala Lumpur.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB, Lukmanul Khakim telah mengonfirmasi pengunduran diri Rusdi. Ia mengatakan, penguduran diri Rusdi sudah dikomunikasikan dengan dirinya lewat aplikasi pesan singkat.

“Saya sampaikan betul memang Pak Rusdi Kirana [mundur jadi anggota PKB], kirim whatsapp kepada saya langsung,” ujar Lukman di arena Muktamar PKB, Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019).

Menurut penuturan Lukman, Rusdi mengundurkan diri dengan alasan ingin fokus mengabdi sebagai Duta Besar yang sudah diembannya sejak tahun 2017 lalu. Sebab, menurut penilaian Rusdi, menjadi Dubes merupakan pekerjaan yang penting bagi bangsa dan negara.

Atas pengunduran diri tersebut, Lukman mengaku bahwa PKB turut kehilang sosok politikus mumpuni. Kendati demikian, PKB akan menghormati dan memahami keputusan politik yang sudah dipilih kadernya.

“Tentu saja kami menghormati keputusan beliau untuk mundur sebagai anggota PKB. Karena dengan demikian beliau ingin memastikan bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara itu totalitas,” pungkas dia.

Dalam kesempatan itu, Lukman juga membantah jika pengunduran diri Rusdi berhubungan dengan penetapan kembali Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Ketua Umum PKB periode 2019-2024 dalam Muktamar V.

Sebab, ia mengaku Rusdi telah lama menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri kepada dirinya. Ia, sebagai kolega, menyarankan agar pengunduran diri Rusdi dikukuhkan sewaktu Muktamar sekaligus bertepatan dengan masa akhir periodisasi.

“Saya sampaikan, pak nantilah sekalian saja muktamar, karena itu kan masa akhir periodisasi yang sekarang,” tandas dia.

Sebagai informasi, sebelum jadi Dubes RI di Kuala Lumpur, Rusdi sudah mengundurkan diri dari Wakil Ketua Umum DPP PKB periode 2014-2019 saat dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Joko Widodo pada 2015.

Continue Reading

Politik

Jokowi Emoh MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka. (Foto: dokumen resmi Humas Istana Merdeka)

Geosiar.com, Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan penolakan terhadap wacana amendemen UUD 1945 yang menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara.

Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu khawatir jika amendemen UUD 1945 berujung pada kembalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR.

“Itu saling kait mengait. Kalau GBHN dikerjakan oleh MPR, artinya presiden mandataris MPR. Kalau presiden mandataris MPR, artinya presiden dipilih oleh MPR,” tutur Jokowi dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Rabu (21/8/2019).

Oleh karena itu, Jokowi pun mengatakan bahwa dirinya bakal menjadi orang pertama yang menolak apabila presiden dipilih kembali oleh MPR. Ia menegaskan, presiden dan wakil presiden harus tetap dipilih langsung oleh rakyat.

“Karena saya adalah produk dari pilihan langsung oleh rakyat,” lanjut dia.

Dengan demikian, ia berharap agar wacana amendemen UUD 1945 tersebut perlu dikaji lebih dalam supaya tidak menimbulkan guncangan politik yang tidak diperlukan bagi Indonesia.

“Kajian mendalam sangat diperlukan karena sekarang tekanan ekonomi global, geopolitik global tidak menguntungkan, jangan sampai menambah masalah karena kita ingin memaksakan amendemen,” pungkas mantan Wali Kota Solo ini.

Kendati demikian, Jokowi setuju bila haluan negara (GBHN) dibangkitkan kembali sebab menurutnya hal itu mungkin memang diperlukan bagi bangsa ini. Hal yang membuat Sang Presiden khawatir terkait batasan pada amendemen UUD 1945 yang dilakukan oleh para politikus di Senayan.

“Apa tidak melebar ke mana-mana? Karena saya sudah bicara dengan partai, kok beda-beda,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com