Connect with us

Politik

Komisi IV DPRD Medan Rekomendasikan Bongkar RTT di Perumahan Timur Raya

Published

on

Medan, Geosiar.com – Komisi IV DPRD Medan rekomendasikan pembongkaran bangunan rumah tempat tinggal (RTT) milik TS di komplek perumahan Timur Raya Jl Timor Ujung Kel Gaharu Kec Medan Timur Kota Medan milik TS. Bangunan tersebut terbukti tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dan berdiri diatas diatas fasilitas umum dan rencana jalan.

Kesepakatan rekomendasi setelah melakukan rapat dengan pendapat (RDP) DPRD Medan, Dinas PKPPR, Satpol PP dengan warga diruang komisi, Senin (12/8/2019) sore. Rapat dipimpin anggota Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Simanjuntak didampingi, Parlaungan Simangunsong, Abdul Rani, Sahat Simbolon, Ahmad Atif, Lily MBA, Hendra DS, Maruli Tua Tarigan, Daniel Pinem. Sementara mewakili Dinas PKPPR Cahyadi, mewakili Satpol PP Irfan Pane dan mewakili warga Wijaya dan Thomson.

Rekomendasi tersebut meminta Dinas PKPPR Kota Meran segera melakukan kordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan pembongkaran secepat mungkin.

“Dinas PKPPR dan Satpol PP Kota Medan jangan melakukan pembiaran, karena sudah terbukti RTT tidak memiliki izin dan jelas sudah melanggar aturan,” tegas Paul saat memimpin rapat.

Sama halnya dengan anggota dewan lainnya, Parlaungan Simangunsong mendorong Satpol PP segera mengambil tindakan. “Jangan ragu mengambil tindakan, tegakkan aturan. Kan ada peraturan yang menjadi pedoman kita melakukan pembongkaran. Itu harus dibongkar, mudah mudahan kesalahan tidak terulang lagi,” tegas Parlaungan Simangunsong yang terpilih menjadi DPRD Sumut periode 2019-2024.

Pada saat rapat, mewakili PKPPR Cahyadi mengaku pihaknya sudah pernah menyurati pemilik bangunan tertanggal 8 Juni 2017 yang ditanda tangani Kepala Dinas PKPPR Kota Medan Syamporno Pohan ditujukan kepada pemilik bangunan. Surat No 640.3915/DPK PPR/VI/17 perihal peringatan untuk pembongkaran sendiri bangunan yang tidak memiliki SIMB.

Adapun isi surat tersebut untuk bongkar sendiri berdasarkan penelitian Dinas PKPPR. Terbukti bangunan RTT berdiri diatas fasilitas umum dan rencana jalan sesuai KSB No 648/259/4/50/1994, Tanggal 17 Januari 1994.

Ditambahkan Cahyadi, dengan adanya surat rekomendasi bongkar dari Komisi IV DPRD Medan akan membantu kinerja mereka. Cahyadi pun mengaku akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan segera menyurati Satpol PP untuk dilakukan pembongkaran.

Begitu juga mewakili Satpol PP, Irfan Pane mengaku akan melakukan penertiban setelah menerima surat dari Dinas PKPPR. “Kami siap menjalankan dan menegakkan Perda, kami pun butuh dukungan DPRD,” sebut Irfan. (lamru)

Advertisement

Politik

Ketua DPRD Medan Terima Audensi Yayasan Sumatera Berdoa

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua DPRD Medan Hasyim SE menerima audensi sejumlah pengurus dan anggota Yayasan Sumatera Berdoa di ruang kerjanya, Kamis (5/12/2019).

Kehadiran Yayasan Sumatera Berdoa (YSB) yang dipimpin Ketua Umum J A Ferdinandus didampingi sekretaris umum Nurhawati Simamoran dan anggota Pdt DR Paul F Wakkary dan lainnya mengaku ingin bertatap muka dengan Ketua yang dikatahui dari etnis Tionghoa.

Selanjutnya, Ferdinandus memaparkan keberadaan YSB fokus terhadap perdamaian. Berdoa menciptakan kerukunan di internal dan keluar yakni pemerintah.

“Tujuan berdirinya YSB yakni bagaimana agar tercipta kerukunan beragama di Sumut ditengah kemajemukan,” ujar Ferdinandus yang diamini peserta lainnya.

Selain itu kata Ferdinandus, pihaknya juga berusaha berkontribusi untuk memerangi judi, miras dan prostitisi. “Kita mengajak semua pihak untuk takut melanggar ajaran Tuhan,” sebutnya seraya menyebut tetap berdoa agar tetap meningkatkat kesejahteraan warga Sumut.

Sementara itu, Ketua DPRD Medan Hasyim SE mengaku sangat senang dan memyambut baik kehadiran YSB yang mayoritas para Pendeta itu.

Hasyim minta YSB ikut berbuat dan tetap mendoakan pejabat di Medan maupun Sumut agar dapat bekerja maksimal menjalankan roda pemerintahan terhindar dari korupsi. “Kiranya kita dapat bekerjasama saling mengingatkan jika ada kekurangan demi kemajuan kita semua,” tutur Hasyim. (lamru)

Continue Reading

Politik

Ketua DPRD Medan Hasyim SE: “Pemko dan Kepolisian Tingkatkan Pengamanan”

Published

on

Medan, Geosiar.com – Guna peningkatan suasana yang lebih nyaman dan kondusif di kota Medan. Apalagi bagi umat Kristiani dalam merayakan hari besar keagamaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Untuk itu diharapkan seluruh unsur Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Medan supaya saling berkordinasi menyikapi segala hal.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Medan Hasyim SE kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (5/12/2019). Disarankan, Pemko Medan agar memfungsikan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) secara maksimal.

“Kepada seluruh Kepling kita harapkan dapat memberdayakan fungsi Siskamling,” ujar Hasyim yang juga Ketua DPC PDI P Kota Medan itu.

Selain itu kata Hasyim, Pemko Medan supaya memfungsikan seluruh lampu penerangan jalan umum (Lpju) di seluruh kota Medan dan jika memungkinkan untuk penambahan pasang baru.

Sama halnya dengan Closed Circuid Television (CCTV) yang telah terpasang dibeberapa titik milik Pemko supaya dipastikan berfungsi. Begitu juga milik warga pribadi dan milik usaha agar aktif keseluruhan.

Yang paling utama kata Hasyim SE, peran pihak Kepolisian sangat dibutuhkan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Kepada pihak Kepolisian supaya meningkatkan patroli disetiap lingkungan.

“Kita berharap adanya peningkatan patroli Polisi disetiap lingkungan dan tempat ibadah. Begitu juga pusat perbelanjaan Mall serta keramaian lainnya,” pinta Hasyim. (lamru)

Continue Reading

Nasional

Erick Thohir Temui Mahfud: Bahas Data Radikalisme Saja

Published

on

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengunjungi kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Kamis (5/12/2019). Pada kesempatan tersebut, Erick dan Mahfud membicarakan terkait isu radikalisme yang merebak di pegawai BUMN.

“Ini lebih tadi cuman data saja diinformasikan, kondisinya seperti ini, langkah-langkahnya. Ya sudah nanti kami ikuti,” ungkap Erick ketika ditemui usai pertemuan.

Erick tidak merinci soal saran dan data yang dijelaskan Mahfud dalam pertemuan itu. Yang penting, Erick mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan harus dipahami oleh seluruh pegawai di BUMN. Mengenai penyebaran radikalisme di BUMN, Erick tidak berbicara banyak karena mengaku tak menguasai urusan ideologis.

Akan tetapi dirinya meyakini bahwa para pegawai BUMN sudah merasakan manfaat negara saat ini.

“Saya rasa mereka juga punya perasaan yang positif atas pembangunan yang sudah terjadi. Mungkin mereka itu mendapat masukan yang tidak benar saja yang harus dijelaskan,” ujar Erick.

Erick berjanji bakal menjalankan saran dan masukkan yang diberikan Mahfud. Apalagi isu radikalisme di BUMN ini sudah berkembang sejak era Menteri BUMN masih dijabat oleh Rini Soemarno.

“Ya harus kami jalankan sarannya. Kan Menko. Kalau Menko yang perintah kami harus,” kata dia.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com