Connect with us

Hukum

Ketua DPRD Karo Bantah Tuduhan Bratapos.com Dan Akan Melaporkanya kepihak Kepolisian

Published

on

Foto Ketua DPRD Karo Nora Else Surbakti yang dimuat dipemberitaan Bratapos bertuliskan Bratapos Sumut yang diragukan keabsahanya milik dari Bratapos sumut yang ditunjukan oleh Ketua DPRD Karo kepada Geosiar

Geosiar – Tanahkaro – Terkait pemberitaan dari media Daring (online) bratapos.com yang berjudul “Manipulasi Kartu Keluarga Ganda Versi Ketua DPRD Kabupaten Karo” menuai bantahan keras dari Ketua DPRD karo Nora Else Br Surbakti dan dikuatkan juga oleh bantahan dari pihak Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten karo.

Ketua DPRD Karo saat dikonfirmasi Geosiar.com (11/8/2019) melalui nomor selulernya mengatakan “terkait pemberitaan tersebut saya tidak pernah dimintai untuk klarifikasi maupun dikonfirmasi oleh penulis dari Media online Bratapos.com dan saya sebagai pejabat publik sangat keberatan, karena ini sangat mencoreng nama baik lembaga DPRD Karo dan ini telah mengusik kehidupan privacy saya, penulis dan pemilik akun media sosial yang telah memposting berita tersebut harus dapat mempertanggung jawabkanya dimuka hukum.

Lanjutnya lagi, isi pemberitaan itu tidaklah benar dan sudah masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH), saya akan segera melakukan upaya hukum dengan melaporkanya kepada pihak Kepolisian, dan tolong kamu (red: wartawan) pertanyakan juga kepada pihak Disduk Capil karo apakah benar saya ada memanipulasi kartu keluarga seperti tuduhan dari Bratapos melalui pemberitaan tanpa konfirmasi kesaya dulu, saya juga tidak pernah bertemu dan diminta untuk difoto oleh wartawan bratapos seperti pada gambar pemberitaan yang tertulis dengan jelas Bratapos.com, ucap Nora kepada geosiar.

Terkait pemberitaan Bratapos.com tersebut Nora juga mempertanyakan apa hubungannya suami dan Lembaga DPRD Karo sehingga penulis tersebut melibatkanya dengan membuat judul berita “Manipulasi Kartu Keluarga Ganda Versi Ketua DPRD Kabupaten Karo” dengan mencantumkan hasil pembicaraan dari suami saya, ini kan aneh, gak bener lagi nih orang media Bratapos, sebut nora bernada kesal.

Selanjutnya Geosiar mempertanyakan langsung kepada pihak Disdukcapil kabupaten karo, kepala Disdukcapil kabuaten karo melalui kepala bidang intan br bangun didampingi
Drs.Indra Jaya Bangun yang ternyata sudah tidak menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) dan keduanya menjelaskan, senin (12/8/2019) berbanding terbalik dengan yang ditulis oleh media Daring (online) Bratapos.com.

Intan beru bangun kepada geosiar dihadapan beberapa pegawai dan masyarakat menjelaskan bahwa tidak ada wartawan yang mengkonfirmasi dirinya terkait Manipulasi kartu keluarga yang dilakukan ketua DPRD Karo “nggak ada bang, yang ada konfirmasi saat itu adalah wartawan TV dan media cetak. itupun terkait program One Day, saya tidak ada berbicara kepada wartawan Bratapos.com dan saya tidaklah mengenali Hardianto, ujar intan.

Diruangan yang sama, selanjutnya awak media mempertanyakan langsung kepada
Drs.Indra Jaya Bangun, Saya tidak ada bicara ataupun dikonfirmasi terkait manipulasi kartu keluarga dari ketua DPRD Karo, saya juga tidak tahu dan tidak mengenal penulis dari media bratapos.com. dan kami tidak ada mengeluarkan statement seperti yang ditulis dimedia itu, ujar Indra.

Lanjutnya lagi, saya pertegas bahwa tulisan itu salah, dan saya tidak lagi menjabat sebagai Plt, kami siap untuk diklarifikasi kepada wartawan yang menulis dan kami siap memberikan keterangan dihadapan pihak kepolisian, kami juga keberatan atas penulisan berita itu karena saya tidak pernah ada merasa berbicara kepada media manapun seperti yang tertulis dimedia (Bratapos), tutup indra.

Sekedar mengingatkan, dibawah ini tulisan dimedia Bratapos.com yang dirasa oleh Ketua DPRD Karo sangat kental berbau opini dan tuduhan bahwa ketua DPRD sengaja melakukan manipulasi data adminstrasi kependudukan:

Hasil klarifikasi ini sudah mengungkapkan dengan sadar bahwa ketua DPRD kabupaten Karo sudah melakukan manipulasi data administrasi kependudukan. Namun pihak suami tidak bisa menerima hasil temuan ini. Dengan nada keras dan kasar dengan menggunakan bahasa kotor kepada jurnalis Bratapos telah terekam jelas pada rekaman klarifikasi yang disimpan team bratapos. Hal ini akan dilaporkan kepada Poldasu dan KPU atas dasar pelanggaran Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hingga berujung pengancaman terhadap wartawan bratapos./edy surbakti

Advertisement

Hukum

Kendati Sudah Dipecat, Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya Masih Ngantor

Published

on

Medan, Geosiar.com – Kendati Rusdi Sinuraya sudah menerima surat pemecatan selaku Dirut PD Pasar dari Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution pada Senin 20 Januari 2020. Namun, hari ini Selasa 21 Januari 2020 pagi, Rusdi Sinuraya masih masuk kantor.

Kepada Geosiar.com, Selasa pagi (21/1/2020) Rusdi mengaku memang sudah menerima surat pemecatan dari Pemko Medan yang ditandatangani Plt Walikota Medan Ir Akyar Nasution. Namun kata Rusdi, kendati sudah menerima surat pemecatan, Rusdi akan tetap bertahan karena menilai kebijakan pemecatan Dirinya tidak benar.

“Kebijakan itu tidak benar, maka melalui kuasa hukum, saya sudah mendaftarkan keberatan ke PTUN. Saya tetap bertahan sambil menunggu keputusan PTUN,” terang Rusdi.

Disampaikan Rusdi, Dianya mengaku telah menerima surat pemecatan dengan tidak hormat itu, Senin (20/1/202). Rusdi mengaku merasa terkejut tiba tiba ada surat pemecatan. Setelah konsultasi dengan penasehat hukum dan memutuskan untuk bertahan dan PTUN kan surat keputusan itu.

“Unruk proses hukum, Semuanya saya serahkan melalui kuasa hukum saya Refman Basri. Begitu juga surat keberatan saya sudah dikirim ke Pemko Medan,” sebut Rusdi.

Terkait alsan pemecatannya selaku Dirut PD Pasar, Rusdi Sinuraya tidak banyak komentar. Namun selama ini Dianya mengaku sudah banyak melakukan yang terbaik untuk pengembangan pasar di kota Medan.

“Terserah masyarakat saja yang menilai. Saya sudah berbuat dan melakukan perbaikan pasar pasar di kota Medan. Saya pun heran, apa karena saya saat ini berniat mencalonkan Wakil Walikota Medan maka sampai dipecat. Saya berniat pencalonan untuk memotivasi dan meningkatkan kerja. Niat saya tetap berbuat baik dan berkeinginan menjadi pemimpin yang bermanfaat untuk Medan,” sebut Rusdi.

Sebagaimana diketahui, Direktur Utama PD Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya dipecat dari jabatannya. Pemecatan Rusdi tertuang dalam surat keputusan bernomor 821.2/43.K/2020 tertanggal 16 Januari 2020.

Dalam surat keputusan tersebut, tidak hanya Rusdi yang dipecat, tapi juga dua direksi lainnya yakni, Direktur Operasional Yohny Anwar dan Direktur Pengembangan Arifin Rambe.

Disebutkan, terbitnya surat pemecetan karena tidak mampu memperbaiki kinerja. Karena saat hari pertama kerja ditahun 2020, Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution sudah memberikan peringatan kepada seluruh Direksi PD Pasar untuk membenahi 3 pasar tradisional yakni Pasar Marelan, Pusat Pasar, dan Pasar Kampung Lalang dalam waktu dua minggu. Namun sampai batas waktu ditentukan tidak ada perbaikan. (lamru)

Continue Reading

Hukum

Klarifikasi, Cemarkan Nama Baik di IG, Fitriani Manurung Polisikan Febi Nur Amelia

Published

on

Medan, Geosiar.com – Merasa dihina dan mencemarkan nama baik, Hj Fitriani Manurung S.Pd, M.Pd mengadukan pemilik Istragram (IG) Febi Nur Amelia ke Polisi. Dimana dalam caption history yang dipostingnya, menyebar informasi fitnah menyebut Fitriani memiliki hutang.

“Saya mengadukan berdasarkan UU ITE, karena dalam postingan history tersebut telah menghina dan mencemarkan nama baik saya. Dalam kalimat di caption history milik Feby Nur Amelia tidak benar dan merupakan suatu caption bohong,” sebut Fitriani Manurung (foto) kepada Geosiar.com, Jumat, (10/1/2020).

Seiring dengan itu juga, Hj Fitriani Manurung sekaligus memberikan klarifikasi terhadap berita yang beredar di berita beberapa media Online dan Surat Kabar dengan Judul “Tagih Utang di Istagram, seorang wanita malah dipolisikan”.

Dalam klarifikasi yang menyebutkan, Hj FITRIANI MANURUNG, S.Pd., M.Pd adalah selaku pihak yang membuat Laporan Polisi atas perbuatan FEBI NUR AMELIA sehubungan dengan postingan di history IG miliknya yang memuat atau mendistribusikan sesuatu informasi yang memuat suatu penghinaan atau mencemarkan nama baiknya

Fitriani menegaskan, Ianya tidak pernah meminjam sejumlah uang kepada FEBI NUR AMELIA, dan oleh karenanya tidak ada kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada FEBI NUR AMELIA.

Sedangkan tujuan membuat Laporan Polisi atas perbuatan FEBI NUR AMELIA untuk mengungkap kebenaran secara hukum dan memastikan kebenaran caption history yang dibuat FEBI NUR AMELIA.

Diyakini, dalam tahap pemeriksaan atas upaya hukum (Laporan) yang dilakukan sudah tentu masing-masing pihak diwajibkan untuk membuktikan laporannya dan menyanggah sehinggah dapat mengungkap kebenaran.

Ditambahkan, terhadap apa yang telah diterangkan Febi Nur Amelia tentang permasalahan hutang tersebut, agar terhadap perkara ini mendapatkan terang seyogiya dia (FEBI NUR AMELIA) harus membuktikan tentang keterangan yang sebenarnya.

Karena pada dasarnya kata Fitriani, sebagaimana dalam proses pembuktian “Apabila kita mendalilkan A, harus kita buktikan A tersebut,” ujarnya. Dan selain itu, terhadap hutang piutang sebagaimana keterangannya di berita media online dan Surat Kabar, sebelum perkara dipersidangkan di Pengadilan Negeri Medan, Fitriani telah mendapatkan 2 (dua) kali somasi dari Kuasa Hukum FEBI NUR AMELIA. Dan terhadap somasi-somasi tersebut telah dijawab melalui Kuasa Hukum “Law Office TARIGAN-SIHOMBING & Partner’s”.

Dan seyogiyanya apabila persoalan hukum yang telah diterangkan FEBI NUR AMELIA tersebut benar adanya, sehingga timbulnya peristiwa hukum tentang hutang piutang antara Fitrisni dengan FEBI NUR AMELIA adalah hal yang sesuai dengan fakta hukum, maka dia (FEBI NUR AMELIA) berhak untuk mengajukan upaya hukum balik kepada Fitriani sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditambahkan, bahwa terhadap Laporan Polisi saya tersebut, telah melewati proses yang panjang untuk membuktikan bahwa perbuatan FEBI NUR AMELIA yang memfosting caption di history Istragam miliknya tersebut adalah suatu postingan yang telah menghina dan mencemarkan nama baik.

Hal ini juga telah didukung dengan Keterangan Ahli ITE dan ahli bahasa untuk membuktikan bahwa perbuatan FEBI NUR AMELIA tersebut adalah telah masuk dalam kategori penghinaan dan pencemaran nama baik.

Dengan demikian, apa yang diberitakan dalam Berita Online dan Surat Kabar sehubungan dengan berita dengan judul “Tagih Hutang di Istagram, seorang wanita malah dipolisikan” atau berita dengan judul lainnya yang ada hubungannya dengan peristiwa hukum antara Fitriani dengan FEBI NUR AMELIA sehubungan dengan Laporan Polisi tersebut, perlu diklarifikasi tentang kebenaran dan fakta agar semua khalayak ramai mengetahui bahwa hubungan hukum antara Fitriani dengan FEBI NUR AMELIA tidaklah sesuai dengan apa yang telah diberitakan di media Online dan Surat Kabar. (lamru)

Continue Reading

Hukum

Pembangunan Plaza Pusat Jajanan Kuliner Di Sipiso Piso Diduga Ajang KKN

Published

on

Bangunan yang diduga dijadikan sebagai ajang KKN diseputaran air terjun sipiso Poso yang dibangun dengan biaya miliaran rupiah

Merek – Geosiar – Puluhan bangunan kios plaza kuliner yang berlokasi di puncak wisata air terjun Sipiso-piso, desa Pengambaten, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo terlihat sarat penyimpangan dan dipertanyakan serta menuai sorotan dari masyarakat.

Selain pembangunan terlihat tidak sesuai dengan hasil musyawarah bersama masyarakat sekitar pembangunan, bangunan fisik tersebut juga diduga sarat penyimpangan diberbagai titik yang dibeberapa bangunan menggunakan fisik bangunan lama.

Bangunan yang seharusnya dibangun juga tidak sesuai dengan jumlah bangunan yang dirobohkan sebelumnya dan ukuran serta volume bangunan tidak sesui dengan komitemen awal dengan masyarakat, ujar Silalahi dan sejumlah warga desa Merek kepada wartawan, Rabu (9/10) di DTW air terjun Sipiso-piso.

Seperti dikatakan Girsang, salah seorang pemilik kios yang dibongkar kepada wartawa, Rabu (9/10) di lokasi. Katanya, rapat koordinasi dengan pihak Pemkab Karo dengan masyarakat sekitar dijanjikan sesuai bangunan yang dibongkar akan dibangun. Nyatanya tidak.

Bangunan saya dibongkar ukuran 8mx5m. Tapi dibangun hanya ukuran 4mx5m. Sedangkan sisanya ukuran 4mx5m diabaikan.

Lanjutnya lagi, sudah pernah saya tanyakan kepada pihak pemborong, katanya sisanya akan dibangun kalau nanti sudah serah terima bangunan kepada pemerintah, dan ini pasti pembohongan. sementara bangunan masyarakat lain, ada dibangun 6mx5m, 7mx5m dan 9mx5m.

Itu namanya KKN dan janganlah ada kepentingan yang tidak baik sehingga menimbulkan dugaan pembangunan itu menjadi ajang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang sangat jelas terlihat, ungkap Girsang di lokasi bangunannya yang terbengkalai dan seharusnya turut dibangun kembali.

Kasman Sembiring, SH selaku Plt Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Karo yang dikonfirmasi bersama tim prihal bangunan tersebut, rabu (9/10) di Berastagi, mengaku belum tahu prihal dugaan bangunan dan ketidaksesuaian dengan hasil koordinasi pihak pemerintah dengan masyarakat sebelum bangunan dibongkar dan dibangun.

Besok saya sampaikan kepada PPK bangunan kios plaza kuliner, Suharta Sembiring. Beliau adalah Kabid di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karo yang juga sebagai PPK bangunan kios kuliner yang anggarannya dari APBD Karo 2019 tersebut, jelas Kasman.

Pantauan wartawan, rabu (9/10) di lokasi, bahwa, plank tertulis : Pembangunan plaza pusat jajanan kuliner. Pelaksana CV Karya Citra Nuansa. Sumber dana DAK Penugasan. TA. 2019. Nuilai Pekerjaan Rp1.984.209.800. Waktu pelaksanaan 16 Juli 2019.

informasi dari pekerja kepada wartawan, bangunan kios berjumlah 32 kios, dan waktu pembangunan kios masih berlangsung hingga pertengahan Oktober./Edi surbakti

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com