Connect with us

Politik

Kesulitan Jangkauan Layanan, Dinas P2K Medan Butuh 3 UPT

Published

on

Medan, Geosiar.com – Kepala Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K) Kota Medan Albon Hutauruk mengaku saat ini butuh pembangunan 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kota Medan. UPT itu guna mempermudah jangkauan percepatan layanan pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran di beberapa wilayah Kota Medan.

Permintaan ini disampaikan Kadis P2K Kota Medan, Albon Sidauruk dalam rapat pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P APBD) Tahun Anggaran 2019 di ruang Komisi IV yang dipimpin Anggota Komisi IV Parlaungan Simangunsong, Senin (12/08/2019).

Dalam rapat, Albon mengakui saat ini Dinas P2K memiliki tiga UPT dan satu pos induk di inti kota. “Untuk UPT kita baru memiliki 3, di Kawasan Industri Medan (KIM), Belawan dan Amplas,” jelasnya.

Untuk wilayah-wilayah tertentu seperti kawasan Permunas Mandala, Johor, Selayang, Tuntungan, Medan Timur dan Medan Perjuangan masih kesulitan dijangkau.

“Untuk pembangunan UPT kami mengajukan di bangun di Tuntungan, Sunggal dan kawasan Mandala Medan,” tambahnya.

Diejelaskannya, untuk di Tuntungan kita meminta UPT dibangun di kawasan Tuntungan dekat Pasar Induk, jika bisa direalisasikan UPT ini bisa menjangkau kawasan Johor, Selayang dan Tuntungan.

“Kami sudah ajukan ini ke Dinas PKPPR, hanya saja belum bisa direalisasikan tahun ini, meski dalam penyediaan lahan tidak ada masalah karena di kawasan itu Pemko memiliki lahan,” ujarnya.

Untuk megcover kawasan Sunggal dan Helvetia kita juga meminta dibangunkan UPT dikarenakan jangkauan ke wilayah itu dari inti kota bisa mencapai 30 menit jika terjadi peristiwa kebakaran.

“Begitu juga dengan kawasan Mandala dan Pancing, kita meminta dibangun UPT. Untuk kawasan ini kita juga sudah melakukan survei lokasi untuk pembangunan pos,” sebutnya seraya mengatakan pembangunan UPT di kawasan Mandala sangat dibutuhkan segera mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan rawan kebakaran.

Tidak hanya UPT, Albon juga mengharapkan pembangunan satu Pos penyimpanan air sehingga proses pemadaman bisa lebih mudah.

Ajukan Perda

Pada kesempatan tersebut, Dinas P2K berencana mengajukan Peraturan Daerah (Perda) terkait Pencegahan dan Pemadam Kebakaran.

Albon mengakui, 2020 pihaknya sangat berharap Pemko Medan memiliki perda tersebut agar pelayanan Dinas P2K bisa lebih maksimal lagi. (lamru)

Advertisement

Politik

Sandiaga Uno Akui Ingin Jeda dari Politik

Published

on

Sandiaga Uno.

Geosiar.com, Jakarta – Sandiaga Uno mengatakan ingin rehat sejenak dari dunia politik. Hal ini diungkapkan untuk menanggapi tawaran sejumlah partai politik yang mengajak dirinya untuk bergabung.

“Saya jeda dulu politik sementara mungkin dalam beberapa bulan ke depan baru bisa menentukan pilihan. Saya mau istirahat dulu,” ujar Sandiaga Uno saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Sama halnya ketika ditanya mengenai pencalonan di pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Sandiaga tidak memberi komentar banyak melainkan mengatakan masih terlalu dini untuk membicarakan hal tersebut.

“Terlalu awal untuk 2024,” tandasnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku tertarik untuk memboyong mantan Cawapres 02 Pemilu 2019 itu. Selain PKB, Sandiaga juga dikabarkan akan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Continue Reading

Politik

Rusdi Kirana Surati DPP PKB Soal Pengunduran Diri

Published

on

Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana.

Geosiar.com, Jakarta – Mantan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rusdi Kirana mengaku telah mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan partai.

“Benar saya mengundurkan diri dari anggota PKB,” ujar Rusdi seperti dikutip dari ANTARA, Kamis (22/8/2019).

Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia itu mengajukan pengunduran diri melalui surat yang dikirim ke DPP PKB. Surat itu nantinya bakal disampaikan kepada Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau pengurus yang lainnya.

“Surat pengunduran diri akan dibuat secepat mungkin dalam pekan ini,” jelas Sekretaris Pribadi Rusdi, Djadjuk Natsir di Kuala Lumpur.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB, Lukmanul Khakim telah mengonfirmasi pengunduran diri Rusdi. Ia mengatakan, penguduran diri Rusdi sudah dikomunikasikan dengan dirinya lewat aplikasi pesan singkat.

“Saya sampaikan betul memang Pak Rusdi Kirana [mundur jadi anggota PKB], kirim whatsapp kepada saya langsung,” ujar Lukman di arena Muktamar PKB, Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019).

Menurut penuturan Lukman, Rusdi mengundurkan diri dengan alasan ingin fokus mengabdi sebagai Duta Besar yang sudah diembannya sejak tahun 2017 lalu. Sebab, menurut penilaian Rusdi, menjadi Dubes merupakan pekerjaan yang penting bagi bangsa dan negara.

Atas pengunduran diri tersebut, Lukman mengaku bahwa PKB turut kehilang sosok politikus mumpuni. Kendati demikian, PKB akan menghormati dan memahami keputusan politik yang sudah dipilih kadernya.

“Tentu saja kami menghormati keputusan beliau untuk mundur sebagai anggota PKB. Karena dengan demikian beliau ingin memastikan bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara itu totalitas,” pungkas dia.

Dalam kesempatan itu, Lukman juga membantah jika pengunduran diri Rusdi berhubungan dengan penetapan kembali Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Ketua Umum PKB periode 2019-2024 dalam Muktamar V.

Sebab, ia mengaku Rusdi telah lama menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri kepada dirinya. Ia, sebagai kolega, menyarankan agar pengunduran diri Rusdi dikukuhkan sewaktu Muktamar sekaligus bertepatan dengan masa akhir periodisasi.

“Saya sampaikan, pak nantilah sekalian saja muktamar, karena itu kan masa akhir periodisasi yang sekarang,” tandas dia.

Sebagai informasi, sebelum jadi Dubes RI di Kuala Lumpur, Rusdi sudah mengundurkan diri dari Wakil Ketua Umum DPP PKB periode 2014-2019 saat dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Joko Widodo pada 2015.

Continue Reading

Politik

Jokowi Emoh MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka. (Foto: dokumen resmi Humas Istana Merdeka)

Geosiar.com, Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan penolakan terhadap wacana amendemen UUD 1945 yang menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara.

Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu khawatir jika amendemen UUD 1945 berujung pada kembalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR.

“Itu saling kait mengait. Kalau GBHN dikerjakan oleh MPR, artinya presiden mandataris MPR. Kalau presiden mandataris MPR, artinya presiden dipilih oleh MPR,” tutur Jokowi dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Rabu (21/8/2019).

Oleh karena itu, Jokowi pun mengatakan bahwa dirinya bakal menjadi orang pertama yang menolak apabila presiden dipilih kembali oleh MPR. Ia menegaskan, presiden dan wakil presiden harus tetap dipilih langsung oleh rakyat.

“Karena saya adalah produk dari pilihan langsung oleh rakyat,” lanjut dia.

Dengan demikian, ia berharap agar wacana amendemen UUD 1945 tersebut perlu dikaji lebih dalam supaya tidak menimbulkan guncangan politik yang tidak diperlukan bagi Indonesia.

“Kajian mendalam sangat diperlukan karena sekarang tekanan ekonomi global, geopolitik global tidak menguntungkan, jangan sampai menambah masalah karena kita ingin memaksakan amendemen,” pungkas mantan Wali Kota Solo ini.

Kendati demikian, Jokowi setuju bila haluan negara (GBHN) dibangkitkan kembali sebab menurutnya hal itu mungkin memang diperlukan bagi bangsa ini. Hal yang membuat Sang Presiden khawatir terkait batasan pada amendemen UUD 1945 yang dilakukan oleh para politikus di Senayan.

“Apa tidak melebar ke mana-mana? Karena saya sudah bicara dengan partai, kok beda-beda,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com