Connect with us

Sumut

Pemko Medan Revisi Perda RTRW Guna Mewujudkan Medan Tujuan Investasi

Published

on


 
Medan, Geosiar.com – Pemko Medan mengajukan revisi Perda Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2011-2013. Revisi dilakukan guna mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi.

Hal itu dikemukana Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Sekda Medan Ir Wiriya Alrahman MM saat memimpin Rapat Konsolidasi Subtansi Materi Revisi RTRW Kota Medan Tahun 2011 – 2031 di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Jumat (9/8/2019).

Sekda mengatakan,  melalui revisi  diharapkan mampu memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk aktifitas pembangunan kota berbasis ekonomi di sektor perdagangan dan jasa, pariwisata serta industri yang berwawasan lingkungan di Kota Medan.

Dalam rapat, Sekda menjelaskan,  revisi Perda Nomor 13 Tahun 2011 ini sudah sampai ketahapan menunggu persetujuan dari DPRD Medan.  Setelah DPRD setuju, kemudian disampaikan kepada Provinsi Sumut untuk selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat. “Kita harapkan pembahasan di DPRD Medan berjalan lancar dan revisi yang kita ajukan disetujui,” kata Sekda.

Sementara itu Kabid Fisik dan Tata Ruang Bappeda Kota Medan Fery Ichsan menjelaskan, terkait revisi RTRW Kota Medan yakni pemerataan pembangunan di kawasan utara, mengembangkan kawasan strategis sosial budaya, visi dan misi yang belum terakomodir secara spatial, dan rencana fasilitasi ekonomi.

Kemudian  Fery menambahkan, melihat fungsi dari Kota Medan sesuai PP No. 26/ 2008 sebagai kawasan perkotaan nasional bersama Binjai, Deli Serdang dan Karo  sekaligus pusat kegiatan nasional. Dalam kesempatan ini, Fery berharap RTRW Mebidangro dapat mendorong kawasan dan sekitarnya menjadi lebih maju lagi.

Selain itu, Fery mengungkapkan bahwa terdapat lahan mangrove seluas 1.029 Ha di kawasan utara serta sejumlah ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Medan yang belum menjadi bagian perencanaan penataan ruang dan wilayah jangka panjang.

“Bisa kita lihat pengolasian mangrove dengan 1029 Ha berada di kawasan utara, sementara diruang terbuka hijau kawasan perkotaan belum dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan pola ruang kawasan lindung tersebut, misalnya kebutuhan RTH dalam rangka meminimalisir gas buangan CO2, dan kriteria lainnya,” tambah Fery. (lamru)

Advertisement

Sumut

Terbengkalai, Kadis Perindaksar Bingung Gedung Dekranas Aset Sergai atau Deliserdang?

Published

on

Kondisi Gedung Dekranas yang atapnya sudah tampak bolong-bolong. [Foto: art/Geosiar.com]

Geosiar.com, Sergai – Gedung Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) merupakan bangunan tua, sudah berdiri bahkan sebelum Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dimekarkan dari Kabupaten Deli Serdang. Namun, sangat disayangkan bangunan tersebut kurang mendapat perhatian bahkan bisa dikatakan terbengkalai karena sudah berpuluh tahun tak dirawat.

Berdasarkan pantauan Geosiar.com di lokasi, Kamis (23/1/2020), tampak bangunan yang sudah cukup tua itu masih kokoh berdiri dan masih digunakan untuk berkumpul para pengerajin yang ada di Sergai. Tapi, bangunan tersebut tampaknya tidak terawat dan kurang diperhatiakan oleh Pemkab Sergai. Padahal, bangunan tersebut mempunyai nilai estetiknya sendiri bila dilihat dari strukturnya yang mirip bangunan adat melayu.

Terkait hal ini, wartawan mencoba menanyakan alasan mengapa bangunan itu tidak dirawat kepada Kepala Dinas Perdagangan Pasar (Perindaksar) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Ir Karno Siregar. Namun, Kadis justru memberi jawaban yang cukup mengherankan.

“Sebelum Sergai ada, bangunan tersebut sudah ada. Itu Gedung Dekranas memang masih dalam kawasan Perindaksar, namun saya belum melihat apakah bangunan tersebut masuk dalam anggaran kita,” ujar Kadis Ir Karno Siregar kepada Geosiar.com, Kamis (23/1/2020).

Kondisi atap Gedung Dekranas yang sudah bolong-bolong. [Foto: art/Geosiar.com]

Sebenarnya sah-sah saja jika Ir Karno Siregar belum mengetahui persis persoalan bangunan itu. Sebab, ia baru 2 minggu menjabat sebagai Kadis. Namun, ia memastikan bakal menelusuri terkait pengelolaan dan perawatan bangunan tersebut.

“Saya baru 2 minggu menjadi Kadis jadi belum tau persis permasalahan di Perindagsar. Tapi, terkait permasalahan Gedung Dekranas nanti kita cari tahu pengelolaan dan perawatannya di bagian mana apakah itu termasuk aset Sergai atau Deli Serdang,” imbuhnya.

Di sisi lain, awak media juga sempat mempertanyakan pajak Kampung Pon yang dibangun dengan anggaran APBD tahun 2019 dengan menelan biaya Rp 1,6 M. Terkait hal ini, Kadis mengatakan benar bahwa proyek tersebut sudah selesai dibangun.

“Kios yang tersedia ada 20 unit dan kami sedang membicarakan kepada pedagang yang ada di luar agar mau berdagang di kios yang baru agar terlihat rapih,” jelasnya. (art)

Continue Reading

Sumut

Pemkab Sergai Sosialisasikan Program Penghapusan Sanksi Administrasi PBB 2020

Published

on

Pemkab Sergai Sosialisasikan Program Penghapusan Sanksi Administrasi PBB 2020

Geosiar. com, Sergai  – Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) berkomitmen untuk meningkatkan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan dengan persentase di atas 10% pada tahun 2021. Hal tersebut  sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sergai yang telah dicanangkan dan dituangkan dalam 21 Peraihan yang harus dicapai.

Tahun 2019 Pemkab Sergai memperoleh PAD sebesar Rp 143.372.987.171 atau sebesar 106,79%, hal ini sudah melampaui target rasio yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 8,8%. Salah satu sumber PAD terbesar berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

“Pendapatan ini tentu menjadi tulang punggung dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” kata Bupati Ir H Soekirman yang didampingi Wabup H Darma Wijaya dalam sambutannya saat membuka Sosialisasi Program Penghapusan Sanksi Administratif PBB tahun 2020, di Balai Karyawan Desa Sei Bamban Estate Kecamatan Sei Bamban, Sergai, Kamis (23/01/2020).

Program penghapusan sanksi administratif ini dilakukan dalam rangka meningkatkan serapan dari para wajib pajak. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, untuk dapat melunasi kewajibannya tanpa dikenakan sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran, dengan kata lain wajib pajak cukup melunasi pokok ketetapan pajak yang terutang saja.

Selanjutnya Bupati mengatakan, selain berfungsi untuk mencapai target PBB-P2 tahun 2020 sebesar 20 miliar rupiah, program ini juga bakal sangat berguna untuk meminimalisir dan mengurangi beban piutang PBB-P2.

“Perlu diketahui bahwa pada saat pendaerahan PBB-P2 pada tahun 2013, Pemkab Sergai turut diberikan beban piutang PBB-P2 ‘warisan’ dari KPP-Pratama. Piutang ini terus bertambah seiring waktu imbas dari masih adanya Wajib Pajak yang setiap tahunnya tidak melunasi kewajiban,” ungkap dia.

Pemkab Sergai melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terus berusaha meminimalisir dan mengurangi beban piutang PBB-P2, antara lain dengan melakukan verifikasi ulang terhadap objek pajak yang ada di wilayah Kabupaten Sergai, serta dengan memberikan kemudahan wajib pajak agar mau melunasi kewajibannya. Antara lain melalui program penghapusan sanksi administratif sebagaimana yang saat ini tengah kita laksanakan.

“Maka dari itu diharapkan kepada wajib pajak untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya karena program penghapusan sanksi administrasi ini diselenggarakan dalam waktu yang terbatas,” kata Bupati mengakhiri.

Turut hadir dalam acara sosialisasi ini Bupati Sergai Ir H Soekirman, Wakil Bupati Sergai H Darma Wijaya, Kadis Kominfo Drs. H. Akmal AP, M.Si, Camat Sei Bamban Juniar Gultom S.H, Muspika Kecamatan Sei Bamban, Kades se- Sei Bamban, tokoh agama dan masyarakat. (art)

Continue Reading

Sumut

Akhyar Nasution Ajak Universitas Harapan Bantu Pembinaan Pelaku UKM Pasarkan Produk

Published

on

Medan, Geosiar.com – Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution menyampaikan pelaku UKM Kota Medan sesungguhnya sudah mahir dalam menciptakan sebuah produk dan memiliki kualitas yang baik, hanya saja banyak diantaranya kesulitan dalam pemasaran produknya. Hal ini menjadi fokus Pemko Medan dalam pengembangan UKM di Kota Medan dalam jangka waktu ke depan.

Demikian disampaikan Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi ketika menerima Rektor Universitas Harapan DR Hj Emmy Erwina MA dan rombongan di Rumah Dinas Wali Kota Medan Jl. Sudirman No 35,  Kamis (23/1/2020). Dalam audiensi tersebut Akhyar juga menyampaikan keinginanya agar di Kota Medan ini semakin banyak pusat jajanan UKM yang menawarkan berbagai produk-produk UKM khas Kota Medan. Seperti halnya yang telah terkenal di Kota Medan yang berada di Jalan Wajir, dimana ditempat tersebut telah terkenal akan kuliner seafoodnya.

“Outuput dari pelatihan UKM ialah produknya laku di pasaran, karena itu kami harapkan para stakeholder di kota Medan mampu menciptakan kawasan dimana produk ini dapat di pasarkan dan akan ditata untuk menjadi pusat UKM seperti yang ada di jalan wajir yang sudah terkenal dengan seafoodnya,” ucap  Akhyar didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan Renward Parapat dan Kabag Humas Kota Medan Arrahman Pane.

Karena itu, Akhyar menyambut baik Universitas Harapan yang berkeinginan untuk mendukung Pemko Medan dalam memajukan perekonomian masyarakat melalui UKM yang ada di Kota Medan. ” Saya mengapresiasi kedatangan Rektor Universitas Harapan ini untuk membantu Pemko Medan memajukan UKM melalui pelatihan dan pembinaan. Saya berharap nantinya tidak hanya pembinaan saja melainkan juga membuka akses pemasaran bagi produk-produk UKM.

Sebelumnya, Rektor Universitas Harapan Medan, DR Hj Emmy Erwina MA menyampaikan tujuan dirinya beraudiensi ialah untuk mendukung Pemko Medan dalam pengembangan UKM di kota Medan. Hal ini sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menuntut universitas untuk tidak hanya melaksanakan pendidikan dan penelitian saja melainkan juga melakukan pengabdian masyarakat.

Salah satu bagian dari rencana pengabdian  Masyarakat Universitas Harapan nantinya, lanjut Emmy, ialah dengan melatih dan membina masyatakat untuk dapat menciptakan lapangan kerja sendiri melalui UKM. ” Saat ini Universitas Harapan sedang melakukan pembinaan terhadap masyarakat  di Kecamatan Medan Labuhan dan kota berharap hal ini akan lebih dikembangkan ke seluruh lecamatan yang ada di Kota Medan,” kata Emmy.

Emmy juga berharap, Pemko Medan akan mendukung pembinaan UKM ini untuk menciptakan masyarakat yang lebih berdaya. “Karena itu kami ingin bekerjasama dengan Pemko Medan agar pembinaan UKM ini dapat semakin luas dan masyarakat juga akan semakin berdaya membangun perekonomiannya sendiri,” ungkapnya.

Selanjutnya, acara yang berlangsung dengan suasana kekeluargaan tersebut diakhiri dengan ramah tamah dan berfoto bersama.(lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com