Connect with us

Politik

Megawati Umumkan Susunan Pengurus PDIP Periode 2019-2024, Berikut Daftar Lengkapnya

Published

on

Pengurus PDIP Periode 2019-2024

Geosiar.com, Bali – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau ketum Megawati Soekarnoputri mengumumkan pengurus DPP PDIP pusat periode 2019-2024 pada Rapat Paripurna VI Kongres V PDIP di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, siang ini, Sabtu (10/8/2019).

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri kembali ditetapkan sebagai ketua umum. Kongres memberikan mandat formatur tunggal untuk menyusun struktur DPP. Mega menyebut, tidak banyak nama dan struktur DPP yang berubah dari periode sebelumnya.

“DPP itu kan pembantu ketua umum dalam memerintah. Kalau perombakannya itu sangat banyak, bukan sesuatu hal baik karena kita dalam tahapan agar semua bisa bekerja dengan cepat,” kata Megawati.

“Oleh karena itu saya sudah memutuskan sejak lama, DPP saya adalah mereka yang sejak awal membantu saya,” tambah Mega.

Berikut susunan lengkap kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024:

  1. Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri.
  2. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun.
  3. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat.
  4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Bambang Wuryanto.
  5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur Nababan.
  6. Ketua Bidang Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan: Puan Maharani.
  7. Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan: Yasonna Laoly.
  8. Ketua Bidang Perekonomian: Said Abdullah.
  9. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: I Made Urip
  10. Ketua Bidang Kemaritiman: Rokhmin Dahuri.
  11. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah.
  12. Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Ribka Tjiptaning.
  13. Ketua Bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial: Nusirwan Sujono.
  14. Ketua Bidang Kesehatan dan Anak: Sri Rahayu.
  15. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Tri Rismaharini.
  16. Ketua Bidang Koperasi: Mindo Sianipar.
  17. Ketua Bid Pariwisata: Sarwo Budi Wiranti Sukamdani.
  18. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga.
  19. Ketua Bid Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Hamka Haq.
  20. Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital: Prananda Prabowo.
  21. Sekretaris Jenderal (Sekjen): Hasto Kristiyanto.
  22. Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adianto.
  23. Wakil Sekjen Bidang Program Kerakyatan: Sadarestuwati
  24. Wakil Sekjen Bidang Program Pemerintahan: Arief Wibowo
  25. Bendahara Umum: Olly Dondo Kambey.
  26. Wakil Bendahara Umum Bidang Internal: Rudiyanto Tjen.
  27. Wakil Bendahara Umum Bidang Program: Juliari Peter Batubara.

Politik

Sukamto Minta Pemko Medan Lebih Gencar Sosialisasi Perda KTR

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Sukamto SE (PAN) minta Pemko Medan lebih gencar mensosialisasikan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dengan memperbanyak sosialisasi dinilai akan mempermudah pengawasan dan penerapan Perda.

“Sosialisasi hendaknya diprioritaskan di lembaga dan instansi yang ditentukan larangan di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR,” pinta Sukamto saat melaksanakan sosialisasi ke I Tahun 2020 Perda Pemko Medan No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jl Bunga Raya Gg Family Kelurahan Asam Kumbang Kec Medan Selayang, Minggu (19/1/2020).

Disampaikan Sukamto, dengan memperbanyak sosialisasi maka masyarakat akan lebih tahu ditempat dan area saja merupakan KTR.

Seperti disebut dalam BAB IV Pasal 7 Kawasan Tanpa Rokok yakni fasilitas kesehatan masyarakat, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.

Kawasan area tersebut harus diperbanyak pemberitahuan. Sehingga saat dilakukan razia penindakan pelanggaran Perda akan dapat berjalan maksimal dan tidak ada lagi yang merasa belum tahu.

Dengan begitu, pengawasan akan lebih mudah. “Penerapan Perda itu sudah saatnya dijalankan dengan tegas. Apalagi di lokasi sekolah dan rumah sakit,” tambah Sukamto yang saat ini duduk di Komisi IV DPRD Medan bidang pembangunan.

Ditambahkan, terkait Perda KTR, Dinas Kesehatan dan Satpol PP harus proaktif. Dengan banyaknya sosialisasi Perda tentu akan mendapat hasil yang maksimal. “Mungkin saja banyak faktor lain untuk mendukung penerapan Perda itu. Tentu, perlu kajian dan pendukung sarana dan fasilitas lainnya,” ujar Sukamto.

Dalam Perda juga diatur kepada pemilik angkutan umum wajib memberitahukan kepada pengemudi untuk tidak merokok dan tidak membiarkan penumpang merokok. Dan selanjutnya pada pasal 28, ditekankan bagi pengemudi/sopir wajib melarang penumpang merokok.

Dalam Perda juga memuat sanksi tegas diantaranya ketentuan pidana diatur pasal 44 yakni, setiap yang merokok ditempat area KTR diancam pidana denda Rp 50 ribu. Sementara itu bagi setiap pengelola/pimpinan penanggung jawab KTR yang tidak melakukan pengawasan internal dengan membiarkan orang merokok diancam pidana kurungan 15 hari dan pidana denda Rp10 juta.

Bahkan mengenai pemasangan iklan rokok dan etika pemasangan reklame serta sponsor rokok. Maka itu kepada semua pihak diminta supaya lebih berhati hati dalam pemasangan iklan rokok.

Sebagaimana diketahui Perda No 3 Tahun 2014 terdiri dari XVI BAB dan 47 Pasal. Ditetapkan di Medan 20 Januari 2014 oleh Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin. (lamru)

Continue Reading

Politik

David RG Sinaga Ajak Warga Jaga Kebersihan, Pemko Medan Diminta Fasilitasi Sarana Tempat Sampah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan David Roni Ganda Sinaga SE mengajak masyarakat Medan untuk sama sama menjaga kebersihan. Kepada warga diminta memiliki kesadaran yang tinggi dan warga dapat mewadahi sampah masing masing.

Sedangkan kepada Pemko Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan supaya memberikan perhatian dan solusi keluhan masyarakat terkait minimnya tempat sampah.

“Pemko Medan melalu aparat paling bawah, Keling, Lurah dan Camat supaya memfasilitasi tempat sampah dan sarana lainnya, ” ujar David Roni Ganda Sinaga saat sosialisasi ke I Tahun 2020 Perda Pemko Medan No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jl Bromo Gg Sederhana Kecamatan Medan Area, Minggu (19/1/2020).

Hadir saat sosialisasi Perda Camat Medan Denai Hendra Asmilan, Lurah Tegal Sari III Sormin, mewakili Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan Abd Azis tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan masyarakat.

Ditambahkan David Sinaga, Pemko Medan diharapkan segera menyahuti aspirasi serta memfasilitasi masyarakat demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada maayarakat.

David mengingatkan masyarakat jangan lupa mendukung kebijakan Pemko soal kebersihan di kota Medan. Karena soal kesadaran tentang kebersihan sangat penting guna menghindari sasaran banjir.

Memang kata David selaku politisi PDI P itu, selama ini masih minimnya sarana dan prasarana sampah baik itu truk pengangkut sampah, tong sampah, serta petugas pengangkut sampah.

Sebagaimana diketahui, Perda Pengeloaan Persampahan terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah.

Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan koemersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 dengan jelas mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan di kota Medan, Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

Semantara itu, Camat Medan Area Hendra Asmilan yang hadir saat sosper menyampaikan, supaya masing masing warga menjaga kebersihan sesuai yang tertuang di Perda. “Hak dan kewajiba sudah diterapkan dalam Perda dan mari kita jalankan dengan baik. Dan Perda ini tanggungjawab kita warga dan Pemko Medan,” harap Hendra Asmilan.

Ditambahkan, bagi warga dapat membantu pemilahan sampah mulai dari rumah masing masing. Hal itu sangat penting guna mempermudah proses pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). (lamru)

Continue Reading

Politik

Gelar Sosper KTR, Habiburrahman Sinuraya Ingatkan Warga Taati dan Satpol PP Tegakkan Perda

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan (NasDem) Habiburrahman ST mengingatkan masyarakat Medan agar mentaati Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kepada masyarakat supaya menikmati rokok pada kawasan yang ditentukan.

“Merokok tidak dilarang, tapi jangan melanggar kawasan larangan yang telah ditentukan,” ujar Habiburrahman saat menggelar sosialisasi Perda (Sosper) ke I Tahun 2020 Perda No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jl Gagak Hitam/Ring Road No 6 Kecamatan Medan Sunggal, Minggu (19/1/2020). Hadir saat sosper, mewakili Dinas Kesehatan Kota Medan Dr Mutia Nimpar Mars dan dr Pocut Fatimah serta Satpol PP Irfan Lubis dan ratusan kaum milenial.

Selain itu kata Habiburrahaman, kepada Dinas Kesehatan Kota Medan supaya banyak melakukan sosialisasi. Begitu juga kepada Satpol PP supaya melakukan penindakan maksimal. “Jika memang ada kendala atau membutuhkan fasilitas dan anggaran supaya dibicarakan atau diajukan dan dapat dipertimbangkan,” ujar Habiburrahman yang saat ini di komisi I DPRD Medan.

Sedangkan untuk Dinas Kesehatan Kota Medan diminta supaya lebih gencar melakukan sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sehingga, penerapan Perda tersebut dapat lebih maksimal karena dipastikan sudah diketahui masyarakat.

Masyarakat juga perlu mengetahui, Perda tersebut mengatur kawasan dan tempat yang diperbolehkan merokok. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan tertib jika hendak menikmati rokok.

Ditambahkan Habiburrahman yang saat ini di Komisi I DPRD Medan, dalam Perda KTR mengatur kawasan-kawasan yang harus bebas asap rokok dan perlu dipahami masyarakat khususnya generasi muda.

Isi Perda dalam pasal 7 misalnya, semua fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum, sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok (KTR). Maka masyarakat harus mengetahui sehingga dapat menjalankan.

Begitu juga kepada pemilik angkutan umum wajib memberitahukan kepada pengemudi untuk tidak merokok dan tidak membiarkan penumpang merokok. Dan selanjutnya pada pasal 28, ditekankan bagi pengemudi/sopir wajib melarang penumpang merokok.

Dalam Perda juga memuat sanksi tegas diantaranya ketentuan pidana diatur pasal 44 yakni, setiap yang merokok ditempat area KTR diancam pidana denda Rp 50 ribu. Sementara itu bagi setiap pengelola/pimpinan penanggung jawab KTR yang tidak melakukan pengawasan internal dengan membiarkan orang merokok diancam pidana kurungan 15 hari dan pidana denda Rp10 juta.

Bahkan mengenai pemasangan iklan rokok dan etika pemasangan reklame serta sponsor rokok. Maka itu kepada semua pihak diminta supaya lebih berhati hati dalam pemasangan iklan rokok.

Sebagaimana diketahui Perda No 3 Tahun 2014 terdiri dari XVI BAB dan 47 Pasal. Ditetapkan di Medan 20 Januari 2014 oleh Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com