Connect with us

Nasional

Demokrat Sindir Megawati Soal Minta Jatah Menteri ke Jokowi

Published

on

Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) kala menjabat sebagai presiden periode 2009-2014.

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat, Imelda Sari menyindir pidato Megawati Soekarnoputri di Kongres ke-V PDI Perjuangan terkait permintaan jatah menteri di kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Dalam pidatonya, Ketua Umum PDI Perjuangan itu meminta jatah menteri terbanyak untuk partainya kepada Jokowi. Ia menolak jika Jokowi hanya memberikan jatah menteri sedikit untuk fraksi PDI Perjuangan.

“Ini di dalam kongres partai, Bapak Presiden. Saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak. sip,” ucap Megawati sambil tersenyum dan mengacungkan kedua jempolnya, Kamis (8/8/2019).

Menanggapi hal itu, Imelda mengatakan tidak ada satupun koalisi pendukung SBY-Jusuf Kalla atau SBY-Boediono yang berani meminta jatah menteri secara terbuka selama dua periode kepemimpinan SBY menjadi presiden pada 2004-2014.

“Pidato Bu Mega silahkan aja. Tapi (saat) Pak SBY (memerintah) tidak ada satu partai pun meminta-minta secara terbuka kepada presiden,” tutur Imelda saat berdiskusi di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8/2019).

Lebih lanjut, Imelda mengingatkan jika penentuan menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Kemudian, Imelda membandingkan kala SBY menjadi presiden, ia tetap sebagai penentu akhir menteri di kabinetnya meskipun ada Sekretariat Gabungan (Setgab).

“Waktu 2009 ada Setgab, tapi tetap diserahkan kepada presiden terpilih. Dibahas tertutup, tapi terbuka saat Fit And Proper test,” lanjutnya.

Imelda menegaskan, dalam sepuluh tahun kepemimpinan SBY, tidak ada partai koalisi yang meminta secara terbuka agar dipilih sebagai menteri. Sebab bagi Demokrat, penentuan menteri merupakan kewenangan presiden terpilih.

“Dalam sepuluh tahun itu tidak ada partai koalisi minta langsung secara terbuka kepada seorang presiden terpilih. Bagi kami hak prerogatif biar jadi kewenangan presiden terpilih,” tandasnya.

Nasional

Kapal Bermuatan Avtur Milik TNI Hilang di Perairan Maluku

Published

on

Ilustrasi kapal hilang kontak (Foto: Zsolt Szigetvary/MTI via AP)

Geosiar.com, Ambon – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Ambon menerima laporan Kapal Motor (KM) Panji Saputra bermuatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur milik TNI hilang kontak di perairan Maluku.

“Sudah tujuh hari kapal Panji Saputra belum tiba di Saumlaki,” tutur Kepala Kantor Basarnas Ambon, Muslimin usai menerima laporan pemilik kapal Ati dan seorang anggota TNI Lattu Agung, Sabtu (18/1/2020) siang.

Muslimin menyampaikan, KM Panji Saputra bertolak dari pelabuhan Slamet Riyadi Ambon pada Selasa (7/1/2020) dan diperkiran bakal tiba pada Sabtu (11/1/2020) di pelabuhan Saumlaki. Namun, hingga kini kapal tersebut belum juga melabuh.

“Diduga dihantam ombak akibat cuaca buruk masih tinggi di perairan Maluku,” duga Muslimin.

Terkait hal ini, Muslimin mengaku sudah berkoordinasi dengan Pos Sar Banda , Tual dan Saumlaki serta Sar yang berada di seluruh pangkalan terdekat agar mengirim personel untuk menyasar lokasi titik hilangnya Kapal.

“Hingga saat ini belum ada komunikasi keberadaan kapal, tetapi Basarnas terus melakukan pencarian. Selain itu, kita juga lagi membangun komunikasi dengan kapal-kapal yang melintasi perairan tersebut, apabila melihat atau menemukan tanda-tanda keberadaan kapal Panji Saputra beserta awaknya,” pungkasnya.

Adapun ciri-ciri KM Panji Saputra ialah memiliki panjang 10 meter dan lebar 2 meter berwarna hijau tua itu membawa sekitar 25 drum BMM jenis Avtur. Perjalanan kapal itu dikawal dua personel TNI yaitu Serda Aswadin Ali dan Pratu Midun serta 4 anak buah kapal.

Continue Reading

Nasional

Pecat Helmy Yahya, DPR Segera Panggil Dewas TVRI

Published

on

Gedung TVRI.

Geosiar.com, Jakarta – Komisi I DPR RI berencana memanggil Dewan Pengawas (Dewas) TVRI untuk meminta penjelasan perihal pemecatan Helmy Yahya dari jabatan sebagai Direktur Utama (Dirut) TVRI. Pemanggilan itu dijadwalkan pada Selasa (21/1/2020).

“Komisi I perlu memanggil Dewas TVRI untuk menjelaskan keputusannya tersebut. Apa saja kesalahan Dirut sehingga keputusannya adalah pemecatan,” ujar anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya dikutip dari ANTARA, Sabtu (18/1/2020).

Menurut Willy, langkah memanggil Dewas TVRI perlu dilakukan karena suara Dewas tidak bulat dalam mengambil keputusan tersebut. Kemudian, ada juga penolakan dari sebagian karyawan TVRI hingga menyegel ruang Dewas.

“Namun, keputusan Dewas TVRI ternyata tidak bulat, ada anggota yang bernama Supra Wimbarti tidak sepakat dengan pemecatan tersebut. Dia memandang Helmi masih bisa diberi kesempatan untuk menjelaskan pembelaannya,” jelasnya.

Kendati demikian, Willy tak menampik bahwa pemecatan seorang Dirut TVRI merupakan kewenangan Dewas. Walau cukup mengagetkan, Willy berharap semua pihak bisa menghormati keputusan yang diambil.

Namun, politikus Partai NasDem itu menilai bahwa Komisi I DPR RI berhak mengetahui bila pemecatan itu bukan berdasar alasan yang emosional atau alasan-alasan yang tidak berdasar lainnya.

“Komisi I DPR berkepentingan memastikan bahwa reformasi atau perbaikan di TVRI tetap berjalan setelah langkah pemecatan Dirut TVRI oleh Dewas. Karena yang paling penting adalah bukan siapa orangnya melainkan komitmen yang ditawarkan oleh seorang pemimpin di TVRI,” pungkasnya.

Continue Reading

Kriminal

Polisi Belum Tetapkan Status Pria Pemerkosa Anak Angkat yang Direkam Istri

Published

on

Ilustrasi kasus pemerkosaan anak. [Foto: pontas.id]

Geosiar.com, Bima – Hingga kini polisi belum menetapkan status kepada pasangan suami istri (pasutri) yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak angkatnya. Kasus ini terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) di mana pria berinisial AM diduga memperkosa anak angkatnya yang kemudian direkam oleh istri pelaku, SH.

“Nanti kita akan gelar perkara nanti sore. Anggota sekarang sedang datangi TKP coba dimatangkan dengan mendatangi TKP untuk disesuaikan dengan keterangan yang sudah didapat semua. Setelah kita gelar perkara, status kita tetapkan,” ujar Kapolres Bima, AKBP Haryo Tejo Wicaksono, dikutip dari detikcom, Sabtu (18/1/2020).

Sejauh ini, kata AKBP Haryo, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi. Selain pasutri, polisi memeriksa orang tua dan teman dekat korban. Rencananya, hari ini polisi akan mendatangi TKP untuk melengkapi bukti-bukti.

“Gelar perkara awal, tindak pidana ada semua. Kita yakinkan dulu, sore ini kita lihat seperti apa. Kalau pengakuan pasutrinya itu hanya tahun lalu, berarti yang bersangkutan kalau tahun kemarin itu sudah dewasa. Dari situ kita akan ke TKP,” jelasnya.

Sebagai informasi, kasus ini terkuak setelah kakak kandung korban membuat laporan ke Polres Bima Kota. Dalam laporannya, ia mengatakan korban mendapat tindakan tersebut sejak 6 tahun yang lalu atau pada 2014 ketika masih duduk di bangku SMP.

“Karena korbannya mengaku dicabuli saat masih di bawah umur, tapi saat buat laporan usianya sekarang sudah dewasa. Itu yang terus kita dalami. Tunggu saja prosesnya,” ujar Kasat Reskrim Polres Bima Kota Iptu Hilmi Manossoh Prayugo, Kamis (16/1/2020).

Menurut pengakuan korban, lanjut Hilmi, saat itu ia berumur 15 tahun yang dititipkan orang tuanya untuk tinggal di rumah pasutri tersebut menjelang ujian akhir. Korban dititipkan ke rumah AM karena jarak antara rumah orang tua korban dan sekolah jauh serta harus menyeberangi laut.

Setiap melakukan aksi bejatnya, AM diduga mengancam korban. AM sendiri mengaku sudah lima kali memperkosa korban. Aksi itu dilakukannya di dua tempat, yaitu di salah satu rumah kosong di Desa Kurujanga, Kecamatan Langgudu, dan di rumahnya sendiri yang berlokasi di Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

AM pun membantah terkait tudingan dirinya mulai memperkosa anak angkatnya itu saat masih SMP pada 2014. Mirisnya lagi, AM mengaku bahwa istrinya merekam aksi bejatnya itu.

“Tudingan saya melakukan itu sejak tahun 2014 itu adalah fitnah, hanya di tahun 2019 saja dan soal saya mengancamnya juga tidak benar,” tutur AM di Polres Bima.

Terkait hal ini, istri pelaku, SH, mengatakan alasannya merekam aksi bejat suaminya karena keberatan dengan hubungan tak senonoh itu. Dia pun mengaku mengambil video tersebut tapi tidak menyebarkannya.

“Sebagai istri yang sah, saya keberatan melihat hubungan tak senonoh mereka (suami-anak angkat). Saya hanya mengambil videonya, lupa tanggal berapa. Soal siapa yang menyebarkannya, saya tidak tahu,” ujar SH di Polres Kota Bima.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com