Connect with us

Nasional

Demokrat Sindir Megawati Soal Minta Jatah Menteri ke Jokowi

Published

on

Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) kala menjabat sebagai presiden periode 2009-2014.

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat, Imelda Sari menyindir pidato Megawati Soekarnoputri di Kongres ke-V PDI Perjuangan terkait permintaan jatah menteri di kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Dalam pidatonya, Ketua Umum PDI Perjuangan itu meminta jatah menteri terbanyak untuk partainya kepada Jokowi. Ia menolak jika Jokowi hanya memberikan jatah menteri sedikit untuk fraksi PDI Perjuangan.

“Ini di dalam kongres partai, Bapak Presiden. Saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak. sip,” ucap Megawati sambil tersenyum dan mengacungkan kedua jempolnya, Kamis (8/8/2019).

Menanggapi hal itu, Imelda mengatakan tidak ada satupun koalisi pendukung SBY-Jusuf Kalla atau SBY-Boediono yang berani meminta jatah menteri secara terbuka selama dua periode kepemimpinan SBY menjadi presiden pada 2004-2014.

“Pidato Bu Mega silahkan aja. Tapi (saat) Pak SBY (memerintah) tidak ada satu partai pun meminta-minta secara terbuka kepada presiden,” tutur Imelda saat berdiskusi di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8/2019).

Lebih lanjut, Imelda mengingatkan jika penentuan menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Kemudian, Imelda membandingkan kala SBY menjadi presiden, ia tetap sebagai penentu akhir menteri di kabinetnya meskipun ada Sekretariat Gabungan (Setgab).

“Waktu 2009 ada Setgab, tapi tetap diserahkan kepada presiden terpilih. Dibahas tertutup, tapi terbuka saat Fit And Proper test,” lanjutnya.

Imelda menegaskan, dalam sepuluh tahun kepemimpinan SBY, tidak ada partai koalisi yang meminta secara terbuka agar dipilih sebagai menteri. Sebab bagi Demokrat, penentuan menteri merupakan kewenangan presiden terpilih.

“Dalam sepuluh tahun itu tidak ada partai koalisi minta langsung secara terbuka kepada seorang presiden terpilih. Bagi kami hak prerogatif biar jadi kewenangan presiden terpilih,” tandasnya.