Connect with us

Korupsi

Jadi Tersangka Suap, Nyoman Dhamantra Dipecat PDIP

Published

on

Anggota DPR F-PDIP, I Nyoman Dhamantra usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/8/2019). (Foto: merdeka.com/Dwi Narwoko)

Geosiar.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, I Nyoman Dhamantra resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan kuota dan izin impor bawang putih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atas kasus ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya akan mengeluarkan surat pemecatan I Nyoman Dhamantra yang dipastikan terbit hari ini, Jumat (9/8/2019). Surat pemecatan itu telah diteken oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Ibu Megawati sudah menandatangani surat pemecatan. Tinggal dikasih nama. Siapapun yag terkena OTT atau tindak pidana korupsi, kami tinggal mengisi namanya, karena SK sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh Ibu Megawati,” kata Hasto di lokasi Kongres V PDIP, Bali, Kamis (8/9/2019).

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (8/8) malam, Nyoman sempat terlihat berada di lokasi Kongres. Namun, dia tidak terlihat ketika Megawati berpidato pada Kamis pagi.

Sebab, tim penyidik sudah menangkapnya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, pada Kamis siang, sekitar pukul 13.30 WIB. Nyoman tiba di Gedung KPK sekitar pukul 14.00. Kurang dari 24 jam, KPK mengumumkan status tersangka Nyoman.

Ekonomi

Pembangunan Pasar Rakyat Tiganderket, Warga Minta Aparat Penegak Hukum Turut Awasi

Published

on

Karo – Geosiar – Terkait Pembangunan Distribusi Pasar /Revitalisai Pasar Tiganderket kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo yang dilaksanakan melalui Dinas Pasar dan Perdagangan Kabupaten Karo dan dinilai warga tidak lagi sesuai dengan harapan warga dan pedagang di Pasar Rakyat Tiganderket.

Setelah Pemda Karo melakukan kajian dan analisis serta menetapkan peruntukkan pengalokasikan dana dengan judul Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan/Revitalisasi Pasar Rakyat Tiganderket yang terketahui melaui papan informasi dengan isi tertulis didalam Pelang proyek berlogo Pemkab Karo.

Pelang berisi Nomor kontrak : 027.2/684/ppk/2019, tertnggal 28 juni 2019, dengan nilai kontrak Rp.1.517.700.628.00 (satu miliar limaratus tujuhbelas juta tujuhratus ribu enamratus duapuluh delapan rupiah) dan sebagai pelaksana kegiatan CV Gung Pantar dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender, dengan alamat kantor di jln veteran gang sempakata kabanjahe, Sumber Dana Alokasi Khusus (Dak) APBN Tahun Anggaran 2019.

Warga bermarga Bangun yang sedang berada dilokasi pembangunan pasar tersebut saat ditemui awak media menjelaskan ” kami sebenarnya senang losd ini dibangun, dengan harapan disetiap ada acara adat ataupun berdagang di pasar ini kami tidak lagi terkena air hujan dan kebanjiran, tapi itu mungkin hanya sebatas mimpi kami saja, sebab dahulunya juga kami minta agar dibangun baru dengan lantai keramik dengan alasan yang nantinya juga dapat kami pergunakan sebagai tempat pertemuan pertemuan adat dan terkait pertemuan yang diadakan oleh pemerintahan desa, ujarnya.

Lanjutnya lagi, sangat sayang bila kita lihat pekerjaan yang menghabiskan uang miliaran rupiah ini hanya terlihat melakukan pengecatan dan penggantian atap (seng) Losd serta menambal lantai lantai penyanggah tiang losd yang sudah lama berdiri, kami berharap agar Pemda Karo dapat mengumumkan terkait pekerjaan apa saja yang dikerjakan seharusnya dan kami sangat berharap juga agar pihak kepolisian dan pihak kejaksaan dapat turut mengawasi pembangunan Losd pasar rakyat tiganderket ini.

Niat pemborong itu kami lihat sudahlah miliki kepentingan tertentu dengan tidak mencantumkan dipapan informasi terkait kapan pembangunan pasar rakyat ini dimulai dan hingga kapan harus selesai dikerjakan, maka kami sangat yakin bila diawasi secara langsung oleh Aparat Penegak Hukum maka kami akan menerima hasil pekerjaan pembangunan pasar rakyat ini sesuai dengan yang sudah direncanakan dan kami percaya pemkab karo telah merencanakan pembangunan ini dengan sangat baik, ujarnya menutup pembicaraan.

Secara kebetulan awak media bertemu dan mempertanyakan langsung kepada kepala desa Tiganderket, Kemi Sembiring, namun sayang kades tersebut enggan berkomentar dan hanya mengatakan ” benar yang dikatakan warga saya tersebut dan untuk keterangan lainya silahkan pertanyakan kepada dinas terkait ujar kades singkat.

Menanggapi hal yang dikatan warga Tiga Nderket tersebut dilokasi yang sama, Soni husni Ginting mengatakan ” Tidak di temukannya pihak pengawas dari instansi terkait atau apapun sebutannya bisa menjadi permasalahan yang mendasar atas pekerjaan fisik losd desa Tiganderket ini dengan alasan bagaimana mungkin tukang yang bekerja bisa bekerja sesuai dengan isi kontrak kerja antara instansi terkait dengan pihak rekanan.

Amatan saya dilokasi pengerjaan losd ini melihat isi papan informasi proyek dengan judul kegiatan Pembangunan distribusi pasar /Revitalisai pasar rakyat sementara melihat secara fisik para pekerja melakukan pengerjaan bersifat rehab, mengapa saya katakan pengerjaan bersifat rehab, pertama tidak ada bangunan baru yang terlihat dibangun sesuai dengan judul kegiatan pembangunan distribusi pasar, kedua pekerjaan yang di lakukakan hanya penggantian seng pada bagian atap seng serta pondasi tetap menggunakan pondasi lama berbahan kayu.

Serta hanya dilakukan plaster bagian bagian dudukan tiang pondasi yang rusak karena faktor usia, dan satu hal yang paling penting bahwa instansi terkait maupun rekanan seharusnya mensosialisakan atau memberikan gambaran kepada masyarakat prihal apa aja yang akan di kerjakan di losd tersebut, ujar soni mengakhiri.

Selanjutnya awak media akan mencoba segera mempertanyakan secara langsung kepada dinas terkait./edy surbakti

Continue Reading

Daerah

Marak Pungli Dikaro, UPP Saberpungli Tidak Bekerja Dan Terkesan Sengaja “Tutup Mata”

Published

on

Geosiar – Tanahkaro – Kegiatan Pungutan liar (pungli) yang terjadi diwilayah kabupaten karo sepertinya benar benar sudah terangkai secara terstruktur antara pihak pihak terkait bersama pihak ketiga ataupun oknum tertentu.

Hal itu terlihat dengan jelas dan nyata terjadi di pos retribusi (tempat pengutipan) didaerah pintu masuk sipiso piso dan pintu masuk menuju dea tongging hingga ke kabupaten lainya.

Seperti penuturan Soni husni, sekretaris GM FKPPI 0205 Tanah Karo mengatakan, sehari sebelumnya (3/9/2019) sekira pukul 11.00 wib. kita bersama tim telah meminta dengan mendatangi sekertariat Saber pungli kabupaten karo terkait maraknya kegiatan pungli di kabupaten karo.

Inspektur inspektorat kabupaten karo Philemon Brahmana yang juga menjabat sebagai sekertaris saber pungli kabupaten karo didampingi Binar Daud berjanji bila ada keterkaitan ASN silahkan laporkan dan bawa kemari karcisnya agar dapat kita proses, ujar philemon diruang kerjanya.

Lanjut soni, dikaro kegiatan Pungli Marak dan Tim UPP Saberpungli Tidak Bekerja dan sangatlah terkesan sengaja “Tutup Mata”, Tim sapu bersih pungli wilayah kabupaten karo tidaklah mungkin tidak mengetahuinya, karena pengutipan itu sudah lama berlangsung dan dengan kejadian ini sudah mempertegas bahwa unit saberpungli wilayah kabupaten karo tidak bekerja.

Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) wilayah karo sangat diharapkan segera menurunkan tim untuk menyelidiki asal muasal karcis yang kita duga sangat ilegal dan sesuai pengakuan dari pelaku pengutipan dia mendapatkan karcis dari oknum dinas terkait yang membidangi dan mungkin pasti berstatus Aparat Sipil Negara (ASN) kabupaten karo.

Pungli terjadi di pos retribusi pintu masuk ke desa tongging diduga menggunakan karcis yang sengaja diberikan dan yang melakukan pengutipan bukanlah dari dinas terkait, sebab tidak ada tanda tanda apapun yg menyatakan sebagai pemungut retribusi yang sah secara hukum, ujar soni mengakhiri.

ketua Lembaga Swadaya Komisi Pemantau Kinerja Pemerintahan di Kabupaten karo, Ikuten Sitepu yang juga turut bersama soni menjelaskan ianya langsung mempertanyakan kepada pelaku Pungli terkait kedua karcis berwarna biru langit dan berwarna kuning yang diberikanya kepada setiap pengguna jalan yang melintasi pos, mengapa kedua karcis tersebut tidaklah tertera tanda tangan penanggung jawab serta tidak dibubuhi stempel basah dari dinas terkait.

Pelaku yang memberi karcis retribusi tersebut terlihat kebingunan dan mengatakan “karcis itu memanglah sudah begitu dan tidak ada yang ditanda tangani, ujar pelaku pengutipan.

ikuten langsung bertanya lagi karcis ini untuk pembayaran masuk kemana, tujuan wisata nya kenapa tidak ada tertulis, pelaku pengutipan diam dan tidak bisa menjelaskan.

Awak media langsung mendatangi kantor sekertariat saberpungli kabupaten karo (4/9/2019) untuk konfirmasi sekaligus melaporkan adanya pengutipan dengan karcis sebagai tanda terima, pihak sekertariat mengatakan sekertaris saberpungli sedang tidak berada dikantor, boleh saya foto karcisnya agar dapat saya laporkan kepada bapak sekertaris saberpungli, ujar Daud sembari mendokumentaslan kedua karcis dengan menggunakan nomor selulernya./edy surbakti.

Continue Reading

Korupsi

Terjaring OTT, Bupati Bengkayang Terancam Dipecat Demokrat

Published

on

Ilustrasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggencarkan operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Barat. Kali ini, KPK mengamankan Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, beserta uang ratusan juta Rupiah.

“Iya benar. Ada uang ratusan juta juga yang kami amankan sebagai barang bukti,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (4/9/2019).

Selain Bupati, KPK juga mengamankan 5 orang pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Penangkapan ini dilakukan karena adanya dugaan transaksi gelap terkait proyek di Pemkab Bengkayang.

“Diduga ada transaksi terkait proyek di Pemkab Bengkayang,” lanjut Febri.

Suryadman Gidot merupakan Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Kalimantan Barat. Atas penangkapan ini, Kadiv Hukum dan Advokasi DPP PD, Ferdinand Hutahaean, memastikan pihaknya akan memecat Suryadman Gidot apabila resmi berstatus sebagai tersangka.

“Kami memang sudah mendapatkan informasi terkait dengan OTT yang membawa Ketua DPD kami, DPD Kalbar atas OTT KPK ya. PD jelas sikapnya, apabila ada kader yang menjadi tersangka pidana korupsi, tentu pakta integritas yang telah ditandatangani oleh kader akan bermanfaat dan berfungsi, yaitu diberhentikan dengan tidak hormat,” tegas Ferdinand Hutahaean kepada wartawan, Rabu (4/9/2019).

Sebelum Suryadman Gidot, KPK sudah menangkap Bupati Muara Enim, Ahmad Yani, yang juga merupakan Ketua DPC PD setempat. Mengetahui hal itu, Demokrat pun sangat menyayangkan kadernya bisa terjerumus kasus korupsi.

“Kami sangat menyayangkan sebetulnya kader kami dua hari ini di-OTT KPK, tetapi inilah komitmen PD untuk pemberantasan korupsi bahwa kami PD akan memberhentikan kader-kader yang melakukan korupsi secara tidak hormat dan PD tidak akan memberikan bantuan hukum kepada kader kami tersebut karena ini sesuai dengan pakta integritas yang telah kami tandatangani oleh seluru kader PD itu berkomitmen untuk tidak korupsi dengan menandatangani pakta integritas,” tandas Ferdinand.

Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot cs yang diamankan dalam OTT ini masih berstatus sebagai terperiksa. Sementara, Bupati Muara Enim, Ahmad Yani yang diamankan dalam OTT sehari sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com