Connect with us

Nasional

Sah! Jokowi Telah Tanda Tangan Aturan Mobil Listrik

Published

on

Presiden Joko Widodo melihat-lihat mobil listrik Ezzy II karya ITS (otomotifnet.gridoto.com)

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya resmi menandatangani peraturan presiden soal mobil listrik. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi setelah meresmikan Gedung Sekretariat ASEAN, di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

“Sudah, sudah saya tanda tangan senin pagi,” katanya.

Jokowi ingin aturan yang telah dirancang dapat mendorong industri otomotif bergerak ke arah yang lebih ramah lingkungan. Mobil listrik menjadi salah satu dorongan yang diharapkan bisa mewujudkan visi.

Akan tetapi dirinya mengatakan hal tersebut memerlukan waktu karena perkara membangun sebuah industri yang baru bukanlah sesuatu yang dapat diraih dengan jangka waktu cepat.

“Membangun sebuah industri seperti ini tidak mungkin satu atau dua tahun, pasti juga akan melihat pasar. Melihat pembeli. Apakah membuatnya bisa, yang beli ada? Karena 40% harganya lebih mahal dari mobil biasa,” tandasnya.

Salah satu komponen industri mobil listrik yang ingin dibangun di Indonesia adalah produksi baterai. Diproduksinya baterai untuk mobil listrik di dalam negeri diharapkan mampu menekan biaya pembuatan mobil ramah lingkungan ini.

“Kita tahu 60% mobil listrik itu kuncinya ada di baterainya. Dan bahan untuk buat baterai dan lain-lain ada di negara kita. Sehingga strategi bisnis negara ini bisa kita rancang agar kita bisa mendahului membangun mobil listrik yang murah, kompetitif karena bahan-bahan ada di sini,” tutup Jokowi.

Nasional

Belum Terima Draf Omnibus Law, DPR Ogah Tanggapi Isu Publik

Published

on

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel (kiri), Azis Syamsuddin (kedua kiri), dan Sufmi Dasco Ahmad (kanan) mengetuk palu saat memimpin Rapat Paripurna ke-3 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). [Foto: katadata]

Geosiar.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih belum menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law termasuk bidang Cipta Lapangan Kerja, yang merupakan inisiatif pemerintah. Oleh karena itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya belum mau menanggapi isu-isu yang beredar di publik dan tidak bertanggung jawab atas isu tersebut.

“Sampai sekarang DPR belum menerima draf RUU Omnibus Law inisiatif dari pemerintah. Karena itu, DPR tidak bertanggung jawab dan tidak menanggapi draf RUU Omnibus Lawa (Cipta Lapangan Kerja) yang beredar di publik di mana sumbernya tidak jelas,” ujar Puan dikutip dari jpnn.com, Rabu (22/1/2020).

Kendati demikian, politisi PDIP ini menjamin bahwa DPR akan membahas RUU dengan tuntas sesuai mekanisme yang berlaku. Sebab, RUU Omnibus Law termasuk dalam daftar prioritas pembahasan DPR.

“Bahwa RUU Omnibus Law masuk dalam daftar prioritas pembahasan, tentu akan menjadi fokus kerja Badan Legislasi,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, tidak baik bila DPR menanggapi isu di masyarakat tentang RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sedangkan drafnya saja belum diserahkan ke DPR.

“Nah, kami tidak mau menanggapi polemik itu sebelum mendapatkan naskah akademik dan draf yang resmi,” tegas Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/1/2020).

Berdasarkan perkiraannya, kemungkinan paling lama draf RUU Omnibus Law akan diterima DPR dari pemerintah pada pekan depan. Namun, ia belum bisa memastikan apakah draf itu akan diserahkan secara keseluruhan atau bertahap.

Continue Reading

Ekonomi

Panja Jiwasraya Dapat Dukungan dari Istana

Published

on

Ilustrasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Geosiar.com, Jakarta – Pembentukan panitia kerja (panja) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) oleh Komisi VI dan XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rupanya mendapat sinyal positif dari Istana Kepresidenan RI.

“Pemerintah menyambut positif pembentukan Panja Jiwasraya oleh komisi VI dan Komisi XI DPR,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman melalui keterangan tertulis, Rabu (22/1/2020).

Dukungan itu diperoleh karena panja dinilai mempunyai visi misi yang sama dengan pemerintah, yakni meningkatkan pengawasan terhadap industri jasa keuangan dan menentukan langkah restrukturisasi.

“Visi dan misinya sama dengan pemerintah yaitu meningkatkan pengawasan terhadap industri jasa keuangan dan menentukan langkah-langkah terukur restrukturisasi Jiwasraya dan penyelamatan dana nasabah,” lanjut dia.

Melalui Panja ini, harap Fadjroel, industri jasa keuangan Indonesia semakin bisa terawasi dengan baik sehingga ke depannya akan kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat. Panja tersebut juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai informasi, Panja tersebut dibentuk untuk menyelesaikan persoalan yang tengah mendera PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bersama 1912, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Bank Muamalat Tbk.

Sebagai informasi, Panja Jiwasraya akan diketuai Aria Bima dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Mohamad Hekal dari Fraksi Partai Gerindra sebagai sekretaris. Panja ini akan diisi 30 orang dari 9 Fraksi di DPR. Namun, baru diisi 28 orang dari 8 Fraksi, karena Fraksi Demokrat belum menyerahkan nama.

Continue Reading

Ekonomi

Garuda Ketok Palu Dirut dan Komisaris Baru

Published

on

Ilustrasi Gedung PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Geosiar.com, Tanggerang – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk secara resmi mengangkat Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama untuk menggantikan Ari Askhara yang dipecat karena skandal penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton. Keputusan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Rabu (22/1/2020).

Garuda juga memutuskan untuk mengangkat lima komisaris baru, yakni Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama, Chairal Tanjung sebagai Wakil Komisaris Utama, Elisa Lumbantoruan dan Yenny Wahid sebagai Komisaris Independen, dan Peter F Gontha sebagai Komisaris.

Selain itu, Garuda juga mengumumkan daftar direksi baru yang dibawahi oleh Irfan Setiaputra, yaitu Dony Oskaria sebagai Wakil Direktur Utama, Fuad Rizal sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Tumpal Manumpak Hutapea sebagai Direktur Operasi.

Kemudian, Aryaperwira Adileksana sebagai Direktur Human Capital, Rahmat Hanafi sebagai Direktur Teknik, Ade R. Susardi sebagai Direktur Layanan, Pengembangan Usaha, dan IT, dan M. Rizal Pahlevi sebagai Direktur Niaga dan Kargo.

Seperti diketahui, bongkar pasang petinggi Garuda digelar lantaran kasus yang menjerat mantan Dirut Garuda Ari Askhara pada awal Desember 2019 yang berdampak pada pemecatannya oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Selain Ari, empat direksi Garuda lainnya juga diberhentikan terkait kasus yang sama.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com