Connect with us

Ekonomi

Mulai Besok Tarif Ojek Online Naik di 88 Kota

Published

on

ILUSTRASI

Geosiar.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan kembali mengumumkan kenaikan tarif ojek online (ojol) di 88 kota yang mulai diberlakukan besok, 9 Agustus 2019 pukul 00.00 WIB.

“Tanggal 9 Agustus akan mulai diterapkan tarif baru ojek online di 88 kota tambahan di Zona I dan Zona III dari pukul 00.00 WIB,” ujar Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Ahmad Yani, di kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Sebelumnya, Kemenhub menerapkan kenaikan tarif ojek di 45 daerah sesuai Keputusan Menteri Perhubungan 348 Tahun 2019 diterbitkan pada 1 Mei 2019. Dengan demikian, kenaikan tarif ojol sudah berlaku di 80 persen daerah operasional Gojek dan Grab, dengan total 123 kota.

“Dengan begitu, berarti kenaikan tarif ojek online saat ini sudah berlaku di 80 persen kota daerah operasional Gojek dan Grab. Maka totalnya sudah 123 kota yang diberlakukan tarif baru,” lanjut Ahmad Yani.

Sejauh ini, Gojek sudah memiliki layanan ojol di 221 kota, dengan demikian tersisa 98 kota yang belum memberlakukan tarif baru. Sementara, Grab telah memiliki layanan ojol di 224 kota, dengan sisa 101 kota yang belum memberlakukan tarif baru.

Berikut ini kota dan kabupaten yang terdampak kenaikan tarif ojek online mulai besok:

1. Zona I (Sumatra, Jawa, Bali kecuali Jabodetabek): Kota Sabang, Bukitinggi, Agam, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Padang Panjang, Payakumbuah, Duri Riau, Bengkalis, Tanjung Pinang, Jambi, Muaro Jambi, Kisaran Medan, Asahan, Karo, Toba Samosir, Tanjung Balai, Padangsidempuan, Padabng Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Serdang Bedagai, Pematangsiantar, Simalungun.

Kemudian, Kota Tebing Tinggi, Rantau Prapat, Labuan Batu, Batang, Cilacap, Kebumen Banyumas, Brebes, Purworejo, Pekalongan Kota, Pekalongan Kabupaten, Pemalang, Bajarnegara, Purbalingga, Salatiga, Banyuwangi, Banjarnegara, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kabupaten Kediri, Nganjuk, Madiun.

Selanjutnya, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Mojokerto, Mojokerto Kota, Serang, Lebak, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kuningan, Majalengka, Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Subang, Sukabumi, Kabupaten Sukabuki, Cianjur, Purwakarta, Sumedang, Ciamis, Pangandaran, Kota Banjar, Kota Malang, Kabupaten Malang, Batu, Tegal, Kabupaten Tegal, Demak, Kendal, Pati, dan Jepara.

Kisaran tarif Rp1.850-Rp2.300 per km dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000.

2. Zona II: Jabodetabek (kenaikan sudah diberlakukan sebelumnya) dengan kisaran tarif Rp2.000-Rp2.500 per km dengan biaya minimal Rp 8.000-Rp 10.000.

3. Zona III (Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya): Bitung, Tomohon, Paropo, Tarakan, Ternate, Sorong, Kabupaten Merauke, Kota Parepare. Kisaran tarif Rp 2.100-2.600 dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000.

Ekonomi

Diawal Pekan, Harga Emas Antam Naik Jadi Rp 749.000/Gram

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Jakarta – Di awal pekan ini, harga emas PT Aneka Tambang Tbk atau antam melambung dibandingkan akhir pekan lalu.

Dilansir dari situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam pada Senin (12/8/2019) berada di posisi Rp 749.000. Hal tersebut berarti naik RP 2.000 dibandingkan Sabtu (10/8/2019) lalu di harga Rp 747.000 per dollar AS.

Sedangkan harga buyback atau harga beli kembali oleh Antam yakni Rp 677.000 per gram atau naik Rp 3.000 dibandingkan sebelumnya.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Tiap pembelian emas batangan turut disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut ini harga emas Antam dan sudah termasuk pajak.
0,5 gram: Rp 399.000
1 gram: Rp 749.000
5 gram: Rp 3.565.000
10 gram: Rp 7.065.000
25 gram: Rp 17.555.000
50 gram: Rp 35.035.000
100 gram: Rp 70.000.000
250 gram: Rp 174.750.000
500 gram: Rp 349.300.000
1.000 gram: Rp 698.600.000

Continue Reading

Ekonomi

PLN Batal Pangkas Gaji Pegawai, Bayar Kompensasi dengan Dana Internal

Published

on

ILUSTRASI

Geosiar.com, Jakarta – PT PLN (Persero) menegaskan tidak akan memotong gaji pegawai untuk membayar kompensasi listrik padam yang terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek, sebagian Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah pada Minggu (4/8) lalu.

Hal ini disampaikan oleh Direktur PLN Regional Jawa Barat, Haryanto WS, dengan mengatakan bahwa manajemen PLN tidak akan memangkas gaji pegawainya.

“Tidak. Jadi saya perlu luruskan tidak ada niatan atau pun statement yang mengatakan akan ada pemotongan dari gaji pegawai,” tutur Haryanto di PLTD Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2019).

Haryanto mengatakan, manajemen PLN akan menggunakan dana internal perusahaan untuk membayar kompensasi ke pelanggan. Ia menegaskan bahwa wacana pembayaran kompensasi menggunakan dana dari pemotongan gaji pegawai tidak benar.

“Saya sampaikan kita akan menggunakan dana internal PLN. Jadi saya perlu luruskan tidak ada niatan atau pun statement yang mengatakan akan ada pemotongan dari gaji pegawai,” lanjutnya.

Wacana pemotongan gaji pegawai terkait kompensasi itu sebelumnya disampaikan oleh Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan pada Selasa, 6 Agustus 2019.

“(Keuangan minus dong?) Iya, makanya harus hemat lagi nanti, gaji pegawai kurangi,” tutur Djoko di DPR Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Pernyataan itu pun sontak menjadi perdebatan panas di kalangan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) yang jelas merasa keberatan atas wacana tersebut. Mereka justru meminta direksi bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Continue Reading

Ekonomi

Jokowi Dorong Pemprov DKI Beri Insentif Mobil Listrik

Published

on

Geosiar.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk memberikan insentif kepada masyarakat yang berniat membeli mobil listrik. Permintaan ini secara langsung dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (8/8/2019).

Adapun alasan Jokowi meminta pemberian insentif karena dirinya mengaku bahwa kisaran harga mobil listrik lebih mahal ketimbang mobil yang berbahan bakar bensin.

“Pembeli kalau harganya terlalu mahal siapa yang mau juga. Sehingga kami mendorong, terutama gubernur DKI yang APBD-nya gede bisa memberi insentif. Saya kira bisa dimulai,” tutur Jokowi usai meresmikan Gedung baru Sekretariat ASEAN, Kamis (8/8/2019).

Menanggapi permintaan itu, Anies pun mengatakan bahwa pihaknya telah memberi insentif bagi pemilik mobil listrik yakni dengan membebaskan pengguna melintas di kawasan ganjil-genap.

“(Kawasan) ganjil-genap bebas untuk mobil listrik,” ucap Anis yang berdiri tepat di sebelah Jokowi.

Namun, tampaknya sang Presiden belum cukup puas dengan insentif yang diberikan Pemprov DKI meski ia menilai jika kebijakan itu bisa menjadi insentif bagi pemilik mobil listrik. Tapi, Jokowi menginginkan adanya insentif lain yang bisa diberikan, misalnya parkir gratis untuk mobil listrik.

Selain itu, Jokowi ingin insentif berupa menggratiskan bea pengurusan surat kendaraan bisa diberikan kepada pemilik mobil listrik.

“Ada negara-negara yang memberi subsidi sekian dolar untuk membeli mobil listrik. Dan dimulai seperti di Jakarta, busnya, mendorong taksi-taksinya,” lanjutnya.

Kemudian, mantan wali kota Solo itu menyinggung bahwa Anies yang akan membelikan motor-motor listrik tersebut.

“Bisa saja motor listrik didorong digunakan di DKI dulu. Dibelikan Pak Gub (Anies),” ujarnya.

Seperti diketahui, Jokowi telah menandatangani peraturan presiden (perpres) tentang percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik (mobil listrik). Dengan demikian, ia berharap mobil listrik ini bisa dibeli oleh masyarakat luas.

“Enggak mungkin bikinnya bisa yang beli enggak ada, untuk apa. Atau belinya murah tapi rusak terus untuk apa?” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com