Connect with us

Ekonomi

Jokowi Dorong Pemprov DKI Beri Insentif Mobil Listrik

Published

on

Geosiar.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk memberikan insentif kepada masyarakat yang berniat membeli mobil listrik. Permintaan ini secara langsung dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (8/8/2019).

Adapun alasan Jokowi meminta pemberian insentif karena dirinya mengaku bahwa kisaran harga mobil listrik lebih mahal ketimbang mobil yang berbahan bakar bensin.

“Pembeli kalau harganya terlalu mahal siapa yang mau juga. Sehingga kami mendorong, terutama gubernur DKI yang APBD-nya gede bisa memberi insentif. Saya kira bisa dimulai,” tutur Jokowi usai meresmikan Gedung baru Sekretariat ASEAN, Kamis (8/8/2019).

Menanggapi permintaan itu, Anies pun mengatakan bahwa pihaknya telah memberi insentif bagi pemilik mobil listrik yakni dengan membebaskan pengguna melintas di kawasan ganjil-genap.

“(Kawasan) ganjil-genap bebas untuk mobil listrik,” ucap Anis yang berdiri tepat di sebelah Jokowi.

Namun, tampaknya sang Presiden belum cukup puas dengan insentif yang diberikan Pemprov DKI meski ia menilai jika kebijakan itu bisa menjadi insentif bagi pemilik mobil listrik. Tapi, Jokowi menginginkan adanya insentif lain yang bisa diberikan, misalnya parkir gratis untuk mobil listrik.

Selain itu, Jokowi ingin insentif berupa menggratiskan bea pengurusan surat kendaraan bisa diberikan kepada pemilik mobil listrik.

“Ada negara-negara yang memberi subsidi sekian dolar untuk membeli mobil listrik. Dan dimulai seperti di Jakarta, busnya, mendorong taksi-taksinya,” lanjutnya.

Kemudian, mantan wali kota Solo itu menyinggung bahwa Anies yang akan membelikan motor-motor listrik tersebut.

“Bisa saja motor listrik didorong digunakan di DKI dulu. Dibelikan Pak Gub (Anies),” ujarnya.

Seperti diketahui, Jokowi telah menandatangani peraturan presiden (perpres) tentang percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik (mobil listrik). Dengan demikian, ia berharap mobil listrik ini bisa dibeli oleh masyarakat luas.

“Enggak mungkin bikinnya bisa yang beli enggak ada, untuk apa. Atau belinya murah tapi rusak terus untuk apa?” tandasnya.

Ekonomi

Panja Jiwasraya Dapat Dukungan dari Istana

Published

on

Ilustrasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Geosiar.com, Jakarta – Pembentukan panitia kerja (panja) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) oleh Komisi VI dan XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rupanya mendapat sinyal positif dari Istana Kepresidenan RI.

“Pemerintah menyambut positif pembentukan Panja Jiwasraya oleh komisi VI dan Komisi XI DPR,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman melalui keterangan tertulis, Rabu (22/1/2020).

Dukungan itu diperoleh karena panja dinilai mempunyai visi misi yang sama dengan pemerintah, yakni meningkatkan pengawasan terhadap industri jasa keuangan dan menentukan langkah restrukturisasi.

“Visi dan misinya sama dengan pemerintah yaitu meningkatkan pengawasan terhadap industri jasa keuangan dan menentukan langkah-langkah terukur restrukturisasi Jiwasraya dan penyelamatan dana nasabah,” lanjut dia.

Melalui Panja ini, harap Fadjroel, industri jasa keuangan Indonesia semakin bisa terawasi dengan baik sehingga ke depannya akan kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat. Panja tersebut juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai informasi, Panja tersebut dibentuk untuk menyelesaikan persoalan yang tengah mendera PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bersama 1912, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Bank Muamalat Tbk.

Sebagai informasi, Panja Jiwasraya akan diketuai Aria Bima dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Mohamad Hekal dari Fraksi Partai Gerindra sebagai sekretaris. Panja ini akan diisi 30 orang dari 9 Fraksi di DPR. Namun, baru diisi 28 orang dari 8 Fraksi, karena Fraksi Demokrat belum menyerahkan nama.

Continue Reading

Ekonomi

Garuda Ketok Palu Dirut dan Komisaris Baru

Published

on

Ilustrasi Gedung PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Geosiar.com, Tanggerang – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk secara resmi mengangkat Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama untuk menggantikan Ari Askhara yang dipecat karena skandal penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton. Keputusan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Rabu (22/1/2020).

Garuda juga memutuskan untuk mengangkat lima komisaris baru, yakni Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama, Chairal Tanjung sebagai Wakil Komisaris Utama, Elisa Lumbantoruan dan Yenny Wahid sebagai Komisaris Independen, dan Peter F Gontha sebagai Komisaris.

Selain itu, Garuda juga mengumumkan daftar direksi baru yang dibawahi oleh Irfan Setiaputra, yaitu Dony Oskaria sebagai Wakil Direktur Utama, Fuad Rizal sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Tumpal Manumpak Hutapea sebagai Direktur Operasi.

Kemudian, Aryaperwira Adileksana sebagai Direktur Human Capital, Rahmat Hanafi sebagai Direktur Teknik, Ade R. Susardi sebagai Direktur Layanan, Pengembangan Usaha, dan IT, dan M. Rizal Pahlevi sebagai Direktur Niaga dan Kargo.

Seperti diketahui, bongkar pasang petinggi Garuda digelar lantaran kasus yang menjerat mantan Dirut Garuda Ari Askhara pada awal Desember 2019 yang berdampak pada pemecatannya oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Selain Ari, empat direksi Garuda lainnya juga diberhentikan terkait kasus yang sama.

Continue Reading

Ekonomi

Masih Tunggu Restu Jokowi, Rencana Elpiji 3 Kg Jadi Rp 35.000 Belum Diputuskan

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Jakarta – Pemerintah berencana bakal mencopot subsidi gas Elpiji 3 kilogram (kg). Subsidi tidak lagi diberikan pada barang namun langsung kepada yang berhak menerima.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, masyarakat yang kurang mampu tetap kan menerima subsidi. Ia mengatakan, skema itu guna mencegah kebocoran subsidi.

“Subsidi tertutup kita identifikasi dulu kira-kira yang memang berhak menerima tapi nggak batasi, yang menerima tetap menerima. Cuma teregister dan terdaftar jadi bisa teridentifikasi untuk cegah terjadi kebocoran,” ujar Arifin di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020).

Arifin menjelaskan, untuk orang yang mampu tidak dapat menerima subsidi. Artinya, mereka membeli Elpiji 3 kg dengan harga normal tanpa bantuan.

Akan tetapi nantinya, harga jual elpiji ini disesuaikan dengan harga pasar. Jika benar, diperkirakan harganya bisa mencapai Rp 35.000 per tabung.

Kebijakan ini ditargetkan pada pertengahan tahun ini. Diharapkan subsidi Elpiji 3 kg bisa lebih tepat sasaran dengan menyasar langsung kepada penerima manfaatnya yaitu masyarakat miskin.

Menurut survei Kementerian ESDM, rata-rata masyarakat miskin menggunakan 2-3 tabung gas Elpiji 3 kg per bulannya. Dengan begitu, nantinya pembelian tabung keempat dan seterusnya oleh masyarakat miskin tak lagi disubsidi.

“Misalnya dia beli 3 tabung subsidi Rp 100.000 dan bank transfer ke nomor ini (penerima). Nanti bisa dicek rata-rata kebutuhan orang miskin 3 tabung. Kalau beli lebih dari 3 tabung bisa kelihatan berhak atau nggak,” jelas Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto.

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa rencana pencabutan subsidi Elpiji 3 kg belum diresmikan. Jokowi mengatakan, keputusan pencabutan subsidi harus melalui rapat terbatas (ratas) terlebih dahulu.

Jokowi bilang keputusan mengenai subsidi Elpiji 3 kg dicabut atau tidak pun harus mendengar penjelasan dari kementerian terkait terlebih dahulu. Bisa dari Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com