Connect with us

Nasional

Hari Ini 40 Capim KPK Jalani Profile Assessment

Published

on

Capim KPK menjalani tahapan profile assesment di Gedung Lemhannas, Jakarta, Kamis (8/8/2019). (Foto: kumparan/Nugroho Sejati)

Geosiar.com, Jakarta – Sebanyak 40 kandidat Calon Pimpinan (Capim) KPK menjalani profile assessment atau tes kepribadian di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019).

Profile assessment itu akan dilaksanakan selama dua hari yaitu pada 8 dan 9 Agustus yang dimulai sejak pukul 07.30 WIB hingga pukul 17.15 WIB. Selain kepribadian, tes ini juga akan menyinggung materi tentang kebangsaan dan pemerintahan.

“Hari ini semua (tes) tertulis. (Ada) studi kepemerintahan, ada pertanyaan berkaitan dengan kebangsaan. (Ada) persiapan untuk presentasi mereka besok (Jumat). Kemudian ada tes kesehatan jiwa. Jam 14.15-15.45 tes tertulis dan managerial skill. Lalu ishoma dan terakhir pengisian form critical incident,” kata Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih Tes di Lemhanas, Kamis (8/8).

Menurut Yenti, tes kali ini memiliki kesamaan materi dengan tahap seleksi sebelumnya, tapi lebih mendalam.

“Lebih detail dari yang dilakukan di saringan sebelumnya. Karena nanti di sini ada leadership discussion, itu besok (Jumat). Ada simulasi job description. Kemudian wawancara individual, observasi,” paparnya.

Apabila kandidat capim KPK lolos dalam tahap seleksi ini, kata Yenti, maka selanjutnya akan menjalani pemeriksaan kesehatan, uji publik, dan wawancara.

“Insyaallah di tanggal 30 (Agustus) kami selesai (rangkaian seleksi). Kemudian kami rapat tanggal 31-1 (September). Insyaallah tanggal 2 (September) baru kita akan menyerahkan (10 nama) ke presiden,” tandasnya.

Nasional

Pemko Medan Gelar Sosialisasi Sosmontepra

Published

on

Medan, Geosiar.com – Guna mempermudah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyampaian laporan penyerapan anggaran supaya tepat sasaran. Pemko Medan melaksanakan sosialisasi mengenai Sistem Monitoring Tim Evaluasi & Pengawasan Realisasi Anggaran (Sismontepra) di lingkungan Pemko Medan.

Sosialisasi ini dipimpin Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kota Medan Ir Khairul Syahnan di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan (22/8). Kegiatan ini diikuti para bendahara OPD di lingkungan Pemko Medan.

Dikatakan Asisten Ekbang, sosialisasi dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA). Selain itu,  jelasnya lagi, melalui penerapan TEPRA ini dipastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan.

“Hal ini sesuai dengan pasal 4 Keputusan Presiden RI Nomor 20 tahun 2015 bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaaan tugas TEPRA kepada para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, maka setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk segeras membdentuk TEPRA,” kata Syahnan.

Pasca digelarnya sosialisasi tersebut, Syahnan berharap pembentukan TEPRA secepatkan dilakukan di lingkungan Pemko Medan sehingga menjadi alat guna mempercepat laporan realisasi anggaran di lingkungan OPD Pemko Medan

“Diharapkan dengan adanya sosialisasi Sismontepra dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya serta digunakan secara maksimal dalam mempercepat laporan realisasi anggaran di lingkungan OPD Pemko Medan, termasuk percepatan persiapan pengadaan barang dan jasa dalam upaya optimalisasi pembangunan Kota Medan,” harapnya. (lamru)

Continue Reading

Nasional

Mahfud MD Soal Kerusuhan Papua: Bersatu Dulu Sebelum Luruskan Kesalahpahaman

Published

on

Mahfud MD di Semarang. (Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom)

Geosiar.com, Semarang – Mohammad Mahfud MD mengimbau supaya seluruh pihak mesti mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam menyikapi kerusuhan masyarakat Papua.

“Kita harus bersatu dulu sebelum meluruskan kesalahpahaman yang terjadi dan tidak fokus mencari siapa salah dalam insiden kerusuhan di Manokwari atau daerah lainnya,” ujar Mahfud MD usai menjadi pembicara di Seminar Nasional Kagama bertajuk “Pendidikan Bangsa dalam Menyiapkan SDM Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0” di Museum Ronggowarsito Semarang, Kamis (22/8/2019).

Sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Mahfud mengatakan tidak ada untungnya bagi Indonesia maupun Papua apabila terjadi perpecahan.

Oleh karena itu, ia mengatakan sudah saatnya bagi semua pihak untuk menurunkan tensi dan kembali bersatu demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kalau Indonesia terpecah, tidak ada yang diuntungkan, Indonesia rugi, Papua rugi. Oleh sebab itu ambil keuntungan dan kebaikan bersama, akhiri panas di hati, bersatu sesama anak bangsa,” saran dia.

Tak lupa, ia juga mengapresiasi tokoh-tokoh dari berbagai unsur yang sudah menginisiasi untuk mendinginkan suasana di masyarakat. Ia berharap, kesalahpahaman yang sebenarnya tidak terlalu besar bisa segera diselesaikan

“Akhiri kesalahpahaman yang sebenarnya tidak terlalu serius, salah paham antara anak muda yang sangat sedikit dan tidak menyangkut hal prinsip, semua menahan diri,” pungkas dia.

Continue Reading

Nasional

Pemindahan Ibu Kota, Sandiaga Usul Jokowi Buat Referendum

Published

on

Sandiaga Uno

Geosiar.com, Jakarta – Mantan calon wakil presiden, Sandiaga Uno memberi usul kepada pemerintah agar membuat referendum mengenai rencana pemindahan ibu kota.

Sandi menilai pemindahan ibu kota merupakan persoalan strategis, jadi warga negara memiliki tugas dan hak untuk membahas menyampaikan pandangannya.

“Mestinya referendum, setuju gak pemindahan ibu kota,” ujar Sandi di Gedung Juang 45, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Sandi meminta pemerintah agar lebih terbuka soal rencana ini. Ia meminta pemerintah supaya terbuka terhadap hasil analisis pemindahan ibu kota, dan siapa saja yang dilibatkan dalam pembahasan itu.

Menurutnya publik harus memahami ini, karena dapat berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi.

“Emak-emak, ibu-ibu, milenials, bapak-bapak, partai, semua harus diajak bicara,” ujarnya.

Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, hingga kini masih ada waktu untuk mematangkan rencana pemindahan pusat administrasi, karena rencana tersebut belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Setidaknya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020, kata Sandi, ia tak menemukan adanyq alokasi dana untuk rencana tersebut.

Niat Jokowi dalam merealisasikan pemindahan ibu kota sudah ia sampaikan secara resmi dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus lalu. Saat itu Jokowi sudah meminta izin kepada DPR, MPR, DPD, dan masyarakat.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com