Connect with us

Ekonomi

Guna Tepat Sasaran, Penyaluran BPNT PKH Harus Pengawsan Camat dan Lurah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Seluruh Camat dan Lurah se kota Medan diminta ikut mengawasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Program Keluarga Harapan (BPNT PKH). Sehingga, program tersebut tepat saran menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin yang diwakili Kepala Dinas Sosial Endar Lubis saat melakukan rapat pembahasan penyaluran bantuan pangan non tunai di Ruang Rapat III Balai Kota Medan, Rabu (7/8/2019).

Salah satu kesimpulan rapat memutuskan, mulai September 2019, Perum Bulog akan menjadi wadah pengadaan penyaluran bantuan pangan non tunai PKH tahun 2019. Penetapan ini berdasarkan Surat Edaran Nomor 01/MS/K/07/2019 tentang Perum Bulog sebagai penyedia komoditas bantuan pangan non tunai.

“Saya berharap peran Camat dan Lurah dibantu dengan tim kordinasi pangan tingkat kecamatan agar benar-benar ikut mengawasi penyaluran bantuan pangan non tunai ini, terutama tentang pengadaan berasnya yang dilaksanakan Perum Bulog,” kata Endar.

Dikatakan Endar, sejak tanggal 8 Juli 2019, penyaluran beras pada pemberian bantuan pangan non tunai akan dilakukan Perum Bulog  dibantu BRI melalui agen BRILink dan e-warung. Selama ini ternyata pengadaan beras masih dilakukan melalui pasar bebas. Dengan ditetapkannya Perum Bulog sebagai satu-satunya wadah pengadaan beras ini dapat menjamin kualitas beras tersebut.

“Dengan adanya Perum Bulog sebagai sumber pengadaan beras untuk bantuan pangan non tunai ini diharapkan kualitas beras dapat dipertahankan hingga sampai ke penerima,” harapnya.

Dihadapan Wakil Ketua Sub Divisi Regional Bulog Medan Monang Simbolon, perwakilan BRI Hendri Kesuma, sejumlah pimpinan OPD di Lingkungan Pemko Medan dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Endar mengungkapkan harus ada kerjasama yang baik dari kelurahan. Sebab bilangnya, kelurahan yang lebih mengetahui warga yang berhak menjadi penerima PKH. Dengan demikian penyaluran PKH ini nantinya dapat tepat sasaran.

“Saya ingin data penerima PKH dari kelurahan benar. Jadi penyaluran PKH ini menjadi tepat sasaran. Banyak penerima PKH sekarang ini tidak tepat sasaran. Soalnya  saya melihat masih ada warga yang masih tergolong mampu mendapat bantuan PKH ini,” ungkapnya.

 Ditambahkan Endar lagi Pemko Medan melalui Dinas Sosial Kota Medan kedepannya akan mengumumkan penerima PKH di tempat umum di kelurahan masing-masing. Selain itu, penerima PKH juga nantinya akan dibuatkan plang ataupun penanda penerima PKH di depan rumahnya.

“Kedepannya kita akan mengumumkan para penerima PKH di tempat umum di kelurahan masing-masing, sehingga masyarakat melihat dan dapat mengawasi apakah penerima PKH itu layak menerima bantuan tersebut atau tidak.” Selain itu, kita juga akan membuat bacaan menggunakan pilox (cet semprot)  didepan rumahnya sebagai penanda penerima PKH. Semua itu kami lakukan agar kedepannya penerima PKH menjadi tepat sasaran,” pungkasnya. (lamru)

Advertisement

Ekonomi

Diawal Pekan, Harga Emas Antam Naik Jadi Rp 749.000/Gram

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Jakarta – Di awal pekan ini, harga emas PT Aneka Tambang Tbk atau antam melambung dibandingkan akhir pekan lalu.

Dilansir dari situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam pada Senin (12/8/2019) berada di posisi Rp 749.000. Hal tersebut berarti naik RP 2.000 dibandingkan Sabtu (10/8/2019) lalu di harga Rp 747.000 per dollar AS.

Sedangkan harga buyback atau harga beli kembali oleh Antam yakni Rp 677.000 per gram atau naik Rp 3.000 dibandingkan sebelumnya.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Tiap pembelian emas batangan turut disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut ini harga emas Antam dan sudah termasuk pajak.
0,5 gram: Rp 399.000
1 gram: Rp 749.000
5 gram: Rp 3.565.000
10 gram: Rp 7.065.000
25 gram: Rp 17.555.000
50 gram: Rp 35.035.000
100 gram: Rp 70.000.000
250 gram: Rp 174.750.000
500 gram: Rp 349.300.000
1.000 gram: Rp 698.600.000

Continue Reading

Ekonomi

Mulai Besok Tarif Ojek Online Naik di 88 Kota

Published

on

ILUSTRASI

Geosiar.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan kembali mengumumkan kenaikan tarif ojek online (ojol) di 88 kota yang mulai diberlakukan besok, 9 Agustus 2019 pukul 00.00 WIB.

“Tanggal 9 Agustus akan mulai diterapkan tarif baru ojek online di 88 kota tambahan di Zona I dan Zona III dari pukul 00.00 WIB,” ujar Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Ahmad Yani, di kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Sebelumnya, Kemenhub menerapkan kenaikan tarif ojek di 45 daerah sesuai Keputusan Menteri Perhubungan 348 Tahun 2019 diterbitkan pada 1 Mei 2019. Dengan demikian, kenaikan tarif ojol sudah berlaku di 80 persen daerah operasional Gojek dan Grab, dengan total 123 kota.

“Dengan begitu, berarti kenaikan tarif ojek online saat ini sudah berlaku di 80 persen kota daerah operasional Gojek dan Grab. Maka totalnya sudah 123 kota yang diberlakukan tarif baru,” lanjut Ahmad Yani.

Sejauh ini, Gojek sudah memiliki layanan ojol di 221 kota, dengan demikian tersisa 98 kota yang belum memberlakukan tarif baru. Sementara, Grab telah memiliki layanan ojol di 224 kota, dengan sisa 101 kota yang belum memberlakukan tarif baru.

Berikut ini kota dan kabupaten yang terdampak kenaikan tarif ojek online mulai besok:

1. Zona I (Sumatra, Jawa, Bali kecuali Jabodetabek): Kota Sabang, Bukitinggi, Agam, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Padang Panjang, Payakumbuah, Duri Riau, Bengkalis, Tanjung Pinang, Jambi, Muaro Jambi, Kisaran Medan, Asahan, Karo, Toba Samosir, Tanjung Balai, Padangsidempuan, Padabng Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Serdang Bedagai, Pematangsiantar, Simalungun.

Kemudian, Kota Tebing Tinggi, Rantau Prapat, Labuan Batu, Batang, Cilacap, Kebumen Banyumas, Brebes, Purworejo, Pekalongan Kota, Pekalongan Kabupaten, Pemalang, Bajarnegara, Purbalingga, Salatiga, Banyuwangi, Banjarnegara, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kabupaten Kediri, Nganjuk, Madiun.

Selanjutnya, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Mojokerto, Mojokerto Kota, Serang, Lebak, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kuningan, Majalengka, Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Subang, Sukabumi, Kabupaten Sukabuki, Cianjur, Purwakarta, Sumedang, Ciamis, Pangandaran, Kota Banjar, Kota Malang, Kabupaten Malang, Batu, Tegal, Kabupaten Tegal, Demak, Kendal, Pati, dan Jepara.

Kisaran tarif Rp1.850-Rp2.300 per km dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000.

2. Zona II: Jabodetabek (kenaikan sudah diberlakukan sebelumnya) dengan kisaran tarif Rp2.000-Rp2.500 per km dengan biaya minimal Rp 8.000-Rp 10.000.

3. Zona III (Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya): Bitung, Tomohon, Paropo, Tarakan, Ternate, Sorong, Kabupaten Merauke, Kota Parepare. Kisaran tarif Rp 2.100-2.600 dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000.

Continue Reading

Ekonomi

PLN Batal Pangkas Gaji Pegawai, Bayar Kompensasi dengan Dana Internal

Published

on

ILUSTRASI

Geosiar.com, Jakarta – PT PLN (Persero) menegaskan tidak akan memotong gaji pegawai untuk membayar kompensasi listrik padam yang terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek, sebagian Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah pada Minggu (4/8) lalu.

Hal ini disampaikan oleh Direktur PLN Regional Jawa Barat, Haryanto WS, dengan mengatakan bahwa manajemen PLN tidak akan memangkas gaji pegawainya.

“Tidak. Jadi saya perlu luruskan tidak ada niatan atau pun statement yang mengatakan akan ada pemotongan dari gaji pegawai,” tutur Haryanto di PLTD Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2019).

Haryanto mengatakan, manajemen PLN akan menggunakan dana internal perusahaan untuk membayar kompensasi ke pelanggan. Ia menegaskan bahwa wacana pembayaran kompensasi menggunakan dana dari pemotongan gaji pegawai tidak benar.

“Saya sampaikan kita akan menggunakan dana internal PLN. Jadi saya perlu luruskan tidak ada niatan atau pun statement yang mengatakan akan ada pemotongan dari gaji pegawai,” lanjutnya.

Wacana pemotongan gaji pegawai terkait kompensasi itu sebelumnya disampaikan oleh Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan pada Selasa, 6 Agustus 2019.

“(Keuangan minus dong?) Iya, makanya harus hemat lagi nanti, gaji pegawai kurangi,” tutur Djoko di DPR Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Pernyataan itu pun sontak menjadi perdebatan panas di kalangan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) yang jelas merasa keberatan atas wacana tersebut. Mereka justru meminta direksi bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com