Connect with us

Nasional

Pemko Medan Kantongi Target Sasaran Penertiban Penataan Kota

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan akan menurunkan tim gabungan untuk kembali menertibkan pedagang kaki lima, terminal liar, parkir liar, serta papan reklame tidak berizin. Selain menengakkan peraturan, penertiban dilakukan ini dalam rangka melakukan penataan kota. Ada sejumlah lokasi yang telah diinventarisir untuk segera ditertibkan.

Dalam rapat pembahasan masalah pedagang kaki lima, angkutan umum dan izin reklame di Ruang Rapat 1 Balai Kota Medan, Rabu (7/8/2019). Melalui rapat yang dipimpin Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Asisten Umum Setdako Medan Renward Parapat, diharapkan Kota Medan akan menjadi lebih baik lagi.

Renward menjelaskan, rapat yang dilakukan ini dalam rangka untuk menata Kota Medan. Meskipun penertiban selama ini rutin dilakukan namun ada lokasi-lokasi yang dinilai untuk fokus ditangani, guna memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat. Di samping itu juga aku Renward, sebagai tindak lanjut dari laporan dari masyarakat.

 Dihadiri Kasatpol PP Kota Medan HM Sofyan, Kasatlantas Polrestabes Medan Juliani Prihatini, Kadis Perhubungan diwakili Kabid Lalu Lintas Suriono, Kabag Tata Pemerintahan Ridho Nasution, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta sejumlah camat, Renward memaparkan permasalahan yang ada dan harus segera ditangani.

Selain pedagang kaki lima (PK5), papar Renward, terminal liar, parkir liar, serta papan reklame tidak berizin menjadi fokus pembahasan dalam rapat ini. “Selama ini kita rutin melakukan penertiban, hanya saja untuk beberapa titik-tik tertentu kita perlukan penegasan-penegasan lainnya,” kata Renward.

“Masalah penertiban PK5 kemudian angkutan umum, dan penertiban trotoar/parkir itu yang menjadi fokus kita. Sudah rutin kita laksanakan, namun untuk beberapa titik masih perlu kita perhatikan dan awasi bersama,” tambahnya.

Masalah terminal sebentar lagi akan segera terselesaikan dengan adanya kucuran dana dari pemerintah pusat sebesar Rp.86 miliar kepada Pemko Medan untuk menjadikan Terminal Terpadu Amplas dan Pinang Baris menjadi lebih baik dengan pelayanan  setara bandara.

“Masalah terminal sudah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan, jadi harapan kita tahun depan dibangun nanti terminal yang lebih bagus. Apabila ini terealisasi, insya Allah persoalan terminal liar bisa teratasi karena seluruh bus maupun angkutan umum akan masuk terminal,” jelas Renward.

Terkait masalah PK5, Kasatpol PP Kota Medan HM Sofyan mengatakan, pihaknya selama ini terus melakukan penertiban secara berkelanjutan. Dia berharap usai dilakukan penertiban, pihak kecamatan  setempat melakukan penjagaan sehingga PK5 tidak dapat berjualan kembali di lokasi semula.

Sofyan selanjutnya mengungkapkan, pihaknya dalam beberapa hari ini akan menertibkan PK5 di kawasan Jalan Bulan. Pasalnya, kawasan itu saat oini sudah dipenuhi PK%. Selain mengganggu kenyamanan masyarakjat pengguna jalan, kehadiran PK5 juga menyebabkan kawasan tersebut semrawut dan dipenuhi sampah.

“Kita harapkan, pasca penertiban dilakukan, pihak kecamatan dan OPD terkait segera menindaklanjuti sesuai tupoksinya masing-masing. Kita harapkan kawasan yang sudah ditertibkan didiamkan saja tanpa ada action karena akan mengundang PK5 akan berjualan kembali,” harapnya.

Sebagai contoh jelas Sofyan, sejumlah pedagang warung kopi (warkop) di depan RS Elisabeth telah berjualan kembali karena tidak ada upaya tindak lanjut yang dilakukan pasca dilakukan penertiban. “Kita akan turunkan anggota untuk menertibkan kembali pedagang warkop yang telah berjualan kembali. Kita harapkan pihak kecamatan dan OPD terkait segera menata kawasan depan RS Elisabeth sehingga PK5 tak dapat berjualan kembali,” ungkapnya.

Sementara itu menurut Kasatlantas Polrestabes Medan AKBP Juliani Prihatini, selain penertiban, juga harus diikuti dengan mengubah mindset masyarakat agar patuh dan disiplin atas peraturan yang ada. “Penertiban yang dilakukan tanpa diikuti dengan kesadaran masyarakat, tentunya penertiban yang dilakukan tidak maksimal. Untuk itu perlu diikuti dengan mengubah mindset masyarakat,” saran Kasatlantas.

 Kembali dengan Renward, pasca rapat dilakukan, seluruh hasil dan masukan yang diberikan kan segera ditindaklanjuti, termasuk menurunkan tim gabungan untuk menertibkan pedagang kaki lima, terminal liar, parkir liar serta papan reklame tidak berizin. “Kita harapkan dengan penertiban yang dilakukan ini akan menjadikan Kota Medan lebih baik,” pungkasnya. (lamru)

Advertisement

Nasional

Pemko Medan Gelar Sosialisasi Sosmontepra

Published

on

Medan, Geosiar.com – Guna mempermudah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyampaian laporan penyerapan anggaran supaya tepat sasaran. Pemko Medan melaksanakan sosialisasi mengenai Sistem Monitoring Tim Evaluasi & Pengawasan Realisasi Anggaran (Sismontepra) di lingkungan Pemko Medan.

Sosialisasi ini dipimpin Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kota Medan Ir Khairul Syahnan di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan (22/8). Kegiatan ini diikuti para bendahara OPD di lingkungan Pemko Medan.

Dikatakan Asisten Ekbang, sosialisasi dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA). Selain itu,  jelasnya lagi, melalui penerapan TEPRA ini dipastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan.

“Hal ini sesuai dengan pasal 4 Keputusan Presiden RI Nomor 20 tahun 2015 bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaaan tugas TEPRA kepada para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, maka setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk segeras membdentuk TEPRA,” kata Syahnan.

Pasca digelarnya sosialisasi tersebut, Syahnan berharap pembentukan TEPRA secepatkan dilakukan di lingkungan Pemko Medan sehingga menjadi alat guna mempercepat laporan realisasi anggaran di lingkungan OPD Pemko Medan

“Diharapkan dengan adanya sosialisasi Sismontepra dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya serta digunakan secara maksimal dalam mempercepat laporan realisasi anggaran di lingkungan OPD Pemko Medan, termasuk percepatan persiapan pengadaan barang dan jasa dalam upaya optimalisasi pembangunan Kota Medan,” harapnya. (lamru)

Continue Reading

Nasional

Mahfud MD Soal Kerusuhan Papua: Bersatu Dulu Sebelum Luruskan Kesalahpahaman

Published

on

Mahfud MD di Semarang. (Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom)

Geosiar.com, Semarang – Mohammad Mahfud MD mengimbau supaya seluruh pihak mesti mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam menyikapi kerusuhan masyarakat Papua.

“Kita harus bersatu dulu sebelum meluruskan kesalahpahaman yang terjadi dan tidak fokus mencari siapa salah dalam insiden kerusuhan di Manokwari atau daerah lainnya,” ujar Mahfud MD usai menjadi pembicara di Seminar Nasional Kagama bertajuk “Pendidikan Bangsa dalam Menyiapkan SDM Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0” di Museum Ronggowarsito Semarang, Kamis (22/8/2019).

Sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Mahfud mengatakan tidak ada untungnya bagi Indonesia maupun Papua apabila terjadi perpecahan.

Oleh karena itu, ia mengatakan sudah saatnya bagi semua pihak untuk menurunkan tensi dan kembali bersatu demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kalau Indonesia terpecah, tidak ada yang diuntungkan, Indonesia rugi, Papua rugi. Oleh sebab itu ambil keuntungan dan kebaikan bersama, akhiri panas di hati, bersatu sesama anak bangsa,” saran dia.

Tak lupa, ia juga mengapresiasi tokoh-tokoh dari berbagai unsur yang sudah menginisiasi untuk mendinginkan suasana di masyarakat. Ia berharap, kesalahpahaman yang sebenarnya tidak terlalu besar bisa segera diselesaikan

“Akhiri kesalahpahaman yang sebenarnya tidak terlalu serius, salah paham antara anak muda yang sangat sedikit dan tidak menyangkut hal prinsip, semua menahan diri,” pungkas dia.

Continue Reading

Nasional

Pemindahan Ibu Kota, Sandiaga Usul Jokowi Buat Referendum

Published

on

Sandiaga Uno

Geosiar.com, Jakarta – Mantan calon wakil presiden, Sandiaga Uno memberi usul kepada pemerintah agar membuat referendum mengenai rencana pemindahan ibu kota.

Sandi menilai pemindahan ibu kota merupakan persoalan strategis, jadi warga negara memiliki tugas dan hak untuk membahas menyampaikan pandangannya.

“Mestinya referendum, setuju gak pemindahan ibu kota,” ujar Sandi di Gedung Juang 45, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Sandi meminta pemerintah agar lebih terbuka soal rencana ini. Ia meminta pemerintah supaya terbuka terhadap hasil analisis pemindahan ibu kota, dan siapa saja yang dilibatkan dalam pembahasan itu.

Menurutnya publik harus memahami ini, karena dapat berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi.

“Emak-emak, ibu-ibu, milenials, bapak-bapak, partai, semua harus diajak bicara,” ujarnya.

Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, hingga kini masih ada waktu untuk mematangkan rencana pemindahan pusat administrasi, karena rencana tersebut belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Setidaknya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020, kata Sandi, ia tak menemukan adanyq alokasi dana untuk rencana tersebut.

Niat Jokowi dalam merealisasikan pemindahan ibu kota sudah ia sampaikan secara resmi dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus lalu. Saat itu Jokowi sudah meminta izin kepada DPR, MPR, DPD, dan masyarakat.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com